SBY dan Neoliberalisme di Indonesia

Wacana neoliberalisme memiliki rating yang sangat tinggi akhir-akhir ini disebabkan keterkaitannya dengan isu pemilu presiden dan aktor-aktor politik yang berada didalamnya, terlebih ketika SBY menunjuk Boediono menjadi cawapresnya. Boediono dikenal memiliki track record dalam penetapan kebijakan ekonomi yang pro pasar kapitalistik, baik ketika memegang jabatan Menteri Keuangan maupun Menko Perekonomian pada kabinet yang berbeda.

Neoliberalisme adalah konsep ekonomi yang menjadi idiologi para ekonom kapitalis. Keberadaannya dalam sejarah kebijakan ekonomi Indonesia sudah lama tertanam melalui literatur-literatur dasar bagi para mahasiswa fakultas ekonomi di Indonesia. Literatur tersebut dibawa oleh para ekonom yang pernah belajar di luar negeri, utamanya di negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Ideologi neoliberalisme menerapkan kewajiban pengelolaan segala urusan publik diserahkan kepada swasta, demikian pulan sumber-sumber kekayaan negara harus diserahkan kepada swasta pengelolaannya. Akibatnya semua sektor harus dibukan swasta sehingga sektor-sektor publik berbalik menjadi sektor bisnis. Contoh sektor publik yang diubah menjadi sektor swasta adalah pendidikan. Untuk mengubahnya, kemudian dibuatkan undang-undang untuk melegitimasi privatisasi lembaga-lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).

Implikasi idiologi neoliberalisme pada sektor pendidikan adalah biaya pendidikan akan bertambah mahal. Sejumlah perguruan tinggi negeri membebankan biaya pengelolaan pendidikan ditanggung mahasiswa, meski PTN tersebut masih mendapatkan anggaran dari pemerintah dalam APBN. Akibatnya para pengelola PTN seolah berlomba-lomba menetapkan biaya SPP hingga puluhan juta per semester untuk menutupi biaya pengelolaan pendidikan pada perguruan tinggi masing-masing.

Pro Pasar vs Pro Rakyat
Rekam jejak SBY dalam menerapkan konsep neoliberalisme sangat nyata dan terasa. Selama ini hampir semua proyek besar di Indonesia dikuasai oleh pihak asing menyingkirkan usaha yang dikembangkan anak bangsa dan perusahaan domestik. Selain itu, produk berupa barang dan jasa dari luar negeri telah menguasai pasar domestik sementara pelaku usaha dalam negeri kalah bersaing dengan pelaku ekonomi asing. Berbagai kebijakan pro kepentingan dan kekuatan ekonomi asing dapat dilihat pada pencabutan subsidi, menjamurnya pasar-pasar modern di berbagai kota dan pembuatan aturan perdagangan bebas yang diserahkan kepada pasar. Namun semua kebijakan tersebut bukan menguntungkan rakyat Indonesia, melainkan para pelaku ekonomi asing,

Pada pihak lain, pertumbuhan ekonomi nasional berjalan stabil namun tidak berkorelasi pada perut rakyat banyak. Misalnya pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen hampir tidak banyak menyentuh sektor-sektor padat karya dan sektor pertanian yang banyak digeluti secara riil oleh rakyat. Karena pada tahun yang sama data angka kemiskinan masih sekitar 17,3 persen atau 34,2 juta orang, sedang angka pengangguran tercatat sebanyak 10,55 juta jiwa atau 9,75 persen dari total angkatan kerja. Penyebabnya adalah SBY sengaja mengambil figur penganut ekonomi neoliberal di dalam kabinetnya sehingga kebijakan ekonomi nasional sangat pro-pasar bebas.

Satu contoh nyata dalam sektor pertanian adalah kebijakan perberasan nasional. Setiap kali terjadi kenaikan harga beras di pasar dalam negeri, maka kebijakan yang diambil kabinet SBY adalah kebijakan impor beras. Kebijakan semacam ini sangat nyata tidak pro rakyat karena petani Indonesia tidak diberikan kesempatan menikmati kenaikan harga beras. Selain itu para petani selalu diabaikan kesempatan mereka untuk bisa hidup sejahtera karena pemerintahan SBY melalui kebijakan penentuan harga patokan pembelian gabah yang tidak pernah dinaikkan secara berarti, meski harga beras dunia sedang tinggi.

Begitu pula ketika harga minyak goreng didalam negeri membumbung tinggi disebabkan kenaikan harga CPO di pasar internasional sehingga rakyat kesulitan untuk membelinya, pemerintahan SBY cenderung membiarkan kondisi tersebut berlangsung. Pemerintahan SBY yang dikomandani Boediono sebagai Menko Perekonomian saat itu tidak kunjung melakukan intervensi pasar, malah justru membiarkan mekanisme pasar yang bekerja. Padahal untuk mendapatkan minyak goreng, rakyat rela melakukan antrian panjang berjam-jam pada beberapa daerah hanya untuk mendapatkan minyak goreng curah. Kondisi ini menunjukkan secara jelas pemihakan pemerintahan SBY pada mekanisme pasar, meski sesekali dilakukan operasi pasar untuk mengantisipasi munculnya gejolak sosial akibat kelangkaan dan kemahalan minyak goreng.

Pada sisi lain penghapusan subsidi untuk rakyat semakin marak dilakukan oleh pemerintahan SBY, padahal sebagian besar rakyat yang masih terhimpit kemiskinan membutuhkan uluran tangan pemerintah melalui program subsidi. Pada Desember 2008, pemerintahan SBY secara resmi menyatakan tidak ada lagi subsidi minyak, dan kembali ke harga pasar. Selain minyak, penghapusan subsidi juga pada pendidikan, listrik dan air sementara dunia perbankan selalu mendapat subsidi.

Model Privatisasi
Privatisasi adalah salah satu model penerapan neoliberalisme. Pemerintahan SBY meneruskan rekomendasi IMF untuk melakukan privatisasi BUMN, termasuk bank-bank yang diambil alih BPPN. Bank-bank seperti BCA, BII, Bank Danamon dijual dengan harga dibawah batas kewajaran kepada pihak asing sehingga membebani anggaran pemerintah yang mencapai ratusan trilyun. Padahal sebelumnya pemerintah membantu bank-bank tersebut melalui skema BLBI untuk mencegah kebangkrutan bank-bank nasional tersebut. Imbas dari kasus BLBI adalah pengurangan subsidi pada sektor yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Karena beban BLBI terlalu berat dalam anggaran nasional sehingga memicu ketidakadilan bagi rakyat.

Berkaitan dengan itu, utang-utang para bankir yang diambil alih oleh pemerintah melalui BLBI diubah oleh pemerintahan SBY menjadi utang rakyat. Modusnya dengan cara membebankan kepada APBN utang dan bunga utang para konglomerat yang sangat besar. Ironisnya perbankan yang seharusnya menghasilkan pendapatan justru menjadi beban negara yang harus terus menerus dibayarkan utang-utangnya.

Privatisasi BUMN terus memperkecil pendapatan negara sehingga turut memperkecil alokasi anggaran untuk kepentingan rakyat. Misalnya anggaran untuk pendidikan, pada RAPBN 2010 akan diturunkan menjadi 195,63 triliun (20,6 persen) dari sebelumnya sebesar 207,41 triliun (21 persen) pada APBN 2009. Implikasinya sekolah gratis yang gencar diiklankan oleh Departemen Pendidikan Nasional hanyalah isapan jempol karena saban tahun pengeluaran untuk mendukung pendidikan gratis akan selalu naik.

Semestinya pemerintahan SBY bisa belajar dari kisah sukses Thailand dibawah Thaksin Shinawatra yang berhasil keluar dari krisis tanpa menggunakan resep ekonomi IMF, yang terkenal dengan istilah “Thaksinomics”. Namun ironisnya pemerintahan SBY seolah menjebakkan dirinya terus menerus ke dalam pola ekonomi IMF dan agen kapitalis dunia lainnya seperti ADB dan World Bank melalui tim ekonominya dalam Kabinet Indonesia Bersatu, seperti kebijakan penyehatan perbankan melalui privatisasi, pencabutan subsidi, dan sejumlah langkah-langkah guna penciptaan kondisi yang kondusif untuk liberalisasi perekonomian.

Kebijakan Thaksin dalam mengatasi krisis ekonomi di negaranya sangat pro rakyat, bukannya pro pasar dan kepentingan ekonomi asing. Misalnya untuk kebijakan fiskal digunakan untuk mengembangkan akselerasi UKM bersamaan dengan menciptakan situasi kondusif untuk menarik investasi skala besar. UKM diberi akses secara luas kepada permodalan perbankan, disamping diberi kesempatan belajar keluar negeri sehingga bisa menghasilkan usaha yang berorientasi ekspor. Thaksin juga berhasil mendorong inovasi produksi UKM sehingga makin kompetitif di pasar internasional. Dalam mereformasi BUMN, Thaksin mendorong perbaikan manajemen untuk mendorong profitisasi, bukannya privatisasi. Bank-bank yang kurang sehat dan memiliki daya saing rendah di merger untuk menyehatkan dunia perbankan. Sedang BUMN-BUMN yang sudah sulit untuk bangkit bersaing dan menjadi beban negara diswastanisasi.

Jadi sebenarnya banyak pilihan kebijakan ekonomi yang bisa ditempuh SBY agar menghindari penggunaan konsep neoliberalisme. Namun nampaknya SBY tetap bersikukuh dan kadung cinta pada konsep yang mendewakan pasar bebas itu. Bila Obama berupaya memproteksi perusahaan dalam negerinya untuk mensiasati krisis ekonomi global, justru SBY semakin meliberalisasi ekonominya, terlebih dengan memilih Boediono sebagai cawapresnya yang dikenal piawai membuat kebijakan ekonomi neoliberal. Mau kemana Indonesia dibawah pemerintahan SBY-Boediono bila dipilih oleh rakyat?

(Copyrigth @ Muslimin B. Putra. Penulis adalah Analis Politik dan Kebijakan Publik pada Pusat Kajian Kebijakan Nasional (Puskajaknas), Jakarta. Artikel ini di kirim ke Koran Tempo, 19 Mei 2009)