6/07/2009

SBY Lanjutkan, Indonesia Bangkrut

Slogan SBY pada pemilu presiden 2009 adalah “Lanjutkan”. Dalam masyarakat intelektual yang relatif paham akan kinerja pemerintahan SBY yang pro neoliberalisme berkonotasi sebagai inisiatif melanjutkan mengutang pada lembaga keuangan multilateral. Bila masa pemerintahan Megawati mengobral penjualan BUMN dalam skema privatisasi, maka pemerintahan SBY melanjutkan dan kian menambah utang-utang negara.
Pada 2008, posisi utang Indonesia tercatat US 149,47 miliar dollar atau setara dengan Rp 1.548 triliun dengan asumsi Rp 10.360 per US dollar. Posisi ini mengalami kenaikan US 8,6 miliar dollar pada tahun 2004 yang hanya tercatat US 139,86 miliar dollar. Maka sejak 2001 hingga 2008, posisi utang Indonesia telah mencapai Rp 2.648 triliun. Posisi utang tersebut diperkirakan mencapai 30 persen dari GDP.

Posisi Utang Pemerintah
Bila menggunakan data Tim Indonesia Bangkit yang disampaikan Rizal Ramli pada Selasa (01/04/09), total utang pemerintah sebesar Rp 1.667 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 31 persen dalam lima tahun terakhir. Tim Indonesia Bangkit menghitung posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun, dan membandingkan posisi utang pemerintah pada bulan Januari 2009 sebesar Rp. 1.667 triliun atau mengalami kenaikan kurang lebih sebesar Rp 392 triliun. Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar Indonesia sepanjang sejarah.
Tim Indonesia Bangkit juga menghitung jumlah utang per kapita Indonesia yang pasti turut meningkat. Jika pada 2004, utang per kapita Indonesia sebesar Rp 5,8 juta per kepala, maka pada Februari 2009 melonjak menjadi Rp 7,7 juta per kepala. Hal ini bertolak belakang dengan iklan pemerintah SBY yang mengatakan utang semakin turun.
Pada periode Januari-Oktober 2008, SBY “berhasil” melanjutkan dan meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri sebesar US$ 2,335 miliar. Peningkatan utang luar negeri akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap tiga valuta asing utama, yakni dollar AS, euro dan yen Jepang. Penyebab meningkatnya beban pembayaran utang karena pada saat yang sama terjadi penguatan nilai tukar yen terhadap dollar AS, sementara rupiah melemah terhadap dollar AS. Portofolio pinjaman luar negeri sangat dipengaruhi oleh tiga valuta asing utama (dollar AS, Yen Jepang dan Euro) yang mempengaruhi outstanding pinjaman luar negeri pemerintah.
Berdasarkan data September 2008, utang dalam bentuk US dollar mencapai 29 persen dari total pinjaman luar negeri. Utang dalam yen sebesar 44 persen, sedang utang dalam Euro sebesar 16 persen terhadap total pinjaman luar negeri. Data Departemen Keuangan per 31 Oktober 2008, nilai outstanding pinjaman luar negeri mencapai US 62,103 milliar dollar. Utang dalam mata uang Yen menduduki komposisi terbesar sekitar US 27,325 milliar dollar. Akibat penguatan mata uang Yen jepang terhadap US dollar, pembayaran utang dalam Yen pemerintah SBY melonjak. Setiap penguatan yen terhadap US dollar sebesar 1 persen, maka akan mempengaruhi peningkatan pinjaman seniali 0,4 persen ekuivalen US dollar. Outstanding pinjaman membengkak karena setiap utang yen dibayar dengan US dollar sementara pemerintah tidak memiliki stok Yen dalam jumlah besar. Adapun dana dalam bentuk valas terbesar yang dimiliki pemerintah dalam denominasi US dollar..
Data Depkeu per 14 November 2008, tercatat pembayaran utang luar negeri telah mencapai Rp 22,6 triliun atau 78 persen dari pagu dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2008 yang ditetapkan sekitar Rp 28,97 triliun. Pembayaran utang dalam negeri berupa utang pokok dan bunga atas obligasi negara mencapai Rp 51,4 triliun atau 78 persen terhadap pagu pada APBN-P 2008 yakni sekitar Rp 65,897 triliun. Dengan total utang sebesar US 2,335 milyar dollar, bila tingkat bunga sekitar 5 persen, maka jumlah bunga yang dibayar pemerintah berkisar US 116,7 miliar dollar. Untuk membayar bunga sebesar itu tidak cukup karena cadangan devisa hanya US 51 miliar dollar.
Kenaikan pembayaran bunga utang pemerintah pada 2009 sebesar Rp 8,1 triliun atau 0,2 persen dari PDB diakui oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (27/01/09). Penyebab kenaikan oleh depresiasi nilai tukar rupiah dan perubahan asumsi dalam APBN-P dari Rp 9.400/US$ menjadi Rp. 11.000/US$. Sedang untuk postur belanja pada APBN 2009, pemerintah memperkirakan anggaran belanja akan turun sebesar 1,3 persen dari PDB. Penurunan terjadi karena subsidi yang turun Rp 43,54 triliun atau 0,8 persen dari PDB seiring turunnya harga minyak dunia yang mempengaruhi penurunan harga BBM dan tariff listrik dalam negeri. Anggaran transfer ke daerah juga ikut menurun menjadi Rp 16,9 triliun atau 0,3 persen dari PDB, meski anggaran belanja kementerian dan Lembaga serta anggaran pendidikan besarannya tidak berubah atau tetap sebesar Rp 207,4 triliun atau lebih dari 20 persen dalam APBN 2009. Penghematan yang didapat dari penurunan subsidi dan transfer ke daerah sebesar Rp 63,2 triliun.
Pada bulan Juni 2009, utang pemerintah banyak yang jatuh tempo dari total utang didalam pembukuan pemerintah yang mencapai Rp 1.500 triliun lebih. Berdasarkan jangka waktu temponya, utang luar negeri jangka panjang mendominasi dengan persentase sebesar 90,2 persen, sedangkan utang jangka pendek sebanyak 9,8 persen. Berarti utang-utang yang jatuh tempo pada Juni tahun ini berasal dari utang-utang jangka panjang sejak rezim Orde Baru yang tak kunjung dibereskan oleh rezim SBY.
Untuk tahun 2009, pemerintah berencana membayar utang luar negeri sebesar US 10,1 miliar dollar yang terdiri atas utang pokok sebesar US 7,1 miliar dollar dan bunga utang sebanyak US 3,0 miliar dollar. Pendanaan pembayaran dibebankan pada APBN 2009. Sementara pada sisi inflow APBN 2009, biaya yang akan digunakan pembayaran utang luar negeri berasal dari penarikan pinajamn baru sebesar US 9,1 miliar dollar. Pinjaman itu berasal dari kredit multilateral dan bilateral dalam bentuk pinjaman program dan proyek sebesar US 5,8 miliar dollar dan US 3,3 miliar dollar diperoleh dari SUN (Surat Utang Negara) dan sukuk valuta asing. Berarti pemerintah SBY membayar utang dengan cara mengutang lagi sehingga negeri ini tidak pernah lepas dari jeratan utang.
Sementara itu utang luar negeri swasta sangat dipengaruhi kondisi krisis keuangan global. Pada tahun 2008, penarikan utang luar negeri swasta mengalami kenaikan sebesar 33,1 persen dari tahun 2007 yakni dari US 27,8 miliar dollar menjadi US 37,08 miliar pada 2008. Pada 2009, posisi utang luar negeri swasta sebesar US 60,6 miliar dollar yang akan jatuh tempo tahun ini sebesar US 17,4 miliar dollar terdiri dari utang pokok dan bunga. Kewajiban pembayaran utang didominasi oleh pembayaran utang luar negeri non bank atau korporasi sebsar US 14,3 miliar dollar atau 82,2 persen, sedang sisanya sebesar US 3,1 miliar dollar (17,8 persen) merupakan kewajiban pembayaran bank. Meningkatkan aktifitas penarikan utang luar negeri swasta disebabkan meningkatnya komitmen baru yang diterima pihak swasta Indonesia.

Indonesia Bangkrut
Soal Indonesia menuju kebangkrutan, SBY sendiri pernah melontarkan pernyataan “government is broke”, saat membuka Sidang Pleno I Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta pada Selasa (10/03/09) lalu. Jika Government is broke, mengapa terus menambah utang? Selama lima tahun kepemimpinan Presiden SBY, kembali menaikkan utang menjadi 392 triliun rupiah.
Dengan keinginan kembali SBY melanjutkan kepemimpinannya sebagai presiden periode kedua berarti SBY ingin melanjutkan kebangkrutan pemerintah disebabkan utang-utang yang terus menumpuk untuk diteruskan kepada generasi anak-cucu bangsa. Nampaknya SBY tidak memiliki rasa malu dihadapan rakyat banyak dan tidak memiliki suri tauladan yang mulia sebagai pemimpin.
Pemerintahan SBY yang pro-neoliberalisme juga tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 kelihatan bahwa rezim SBY adalah rezim anti-subsidi. Pada 2004, jumlah subsidi masih sebesar 6,3 persen dari PDB, namun sampai pada 2009 jumlah subsidi kepada kepentingan rakyat banyak terus dikurangi menjadi tinggal 0,3 persen dari PDB.
Ketidakmauan dan ketidakmampuan pemerintahan SBY untuk keluar dari ketergantungan pada utang yang kian membesar menunjukkan pemerintahan SBY sudah pada tahap ketagihan pada utang. Sebenarnya SBY bisa melakukan pengurangan utang dengan cara merombak belanja negara, menggenjot penerimaan negara (utamanya penerimaan pajak), dan mengurangi stok utang secara signifikan serta keberanian politik untuk menyatakan stop utang kepada lembaga-lembaga agen neoliberalisme seperti World Bank, IMF dan ADB.

(Muslimin B.Putra, Penulis adalah Sekretaris Dept Infokom Pengurus Majelis Nasional (PMN) KAHMI. Artikel ini dikirim Harian KONTAN, Jakarta, 30 Mei 2009)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Harap Komentar yang sopan sesuai etika berkomunikasi