SBY-Boediono, Pasangan Pilkada ?

Penunjukkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Boediono sebagai pendampingnya dalam bursa cawapres pada pilpres Juli 2009 mendatang mengungkap fakta baru. Duet keduanya ibarat pasangan pilkada karena sama-sama berasal dari Jawa Timur. SBY lahir di daerah Pacitan sementara Boediono lahir di daerah Blitar.
Ditengah iklim politik nasional yang mengedepankan integrasi nasional, maka rakyat Indonesia sebenarnya menghendaki pemimpin nasionalnya adalah representasi dari daerah Jawa dan luar Jawa. Karena itu, sejak era reformasi pasangan pemimpin nasional (baca: presiden) selalu diupayakan pertautan antara Jawa dan Luar Jawa. Pasangan yang merepresentasikan secara murni Jawa dan luar Jawa pada Pilpres 2009 kali ini hanyalah pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto, sedang pasangan Megawati-Prabowo Subianto semi representasi. Dikatakan semi representasi karena keduanya memiliki darah melalui garis keturunan ibu dari luar Jawa: Megawati memiliki ibu kandung asal Bengkulu, sedang Prabowo ibu kandungnya berasal dari Manado, Sulawesi Utara.
Bila melihat sejarah nasional, bahkan pemimpin nasional pertama adalah kolaborasi Jawa dan luar Jawa yang tercermin pada diri Soekarno dan Muhammad Hatta. Kolaborasi tersebut berhasil mempersatukan rakyat Indonesia menuju gerbang kemerdekaan meski pemilihan Soekarno sebagai Presiden dan Moh Hatta sebagai Wakil Presiden tanpa melalui lembaga konstitusional, apalagi pemilihan langsung dari rakyat. Penahbisan Soekarno-Hatta lebih disebabkan representasi keduanya yang mewakili dua kutub politik yang menonjol saat itu yang langsung menjadi kesepakatan umum.
Nampaknya SBY sudah dibutakan oleh realitas sejarah dan upaya integrasi nasional dalam kepemimpinan nasional. SBY seolah dibutakan oleh hasil berbagai survey yang memposisikan SBY sebagai calon presiden paling popular dan diinginkan rakyat. Apalagi didukung oleh partai-partai besar selain Demokrat seperti PAN, PKB, PPP dan PKS. SBY menganggap berpasangan dengan siapapun dalam pemilu presiden, dipastikan akan terpilih dan menafikan proyek nasional integrasi bangsa.
Salah satu sisi kelemahan pasangan SBY-Boediono adalah kecenderungannya pada idiologi neoliberalisme yang tercermin pada kebijakan privatisasi, liberalisme dan penghapusan subsidi. Boediono pun setali tiga uang dengan SBY yang condong menerapkan konsep neoliberal pada pola kebijakannya. Sisi inilah yang akan menjadi sasaran lawan politik SBY-Boediono dalam kampanye pilpres mendatang disamping isu kedaerahan sebagai layaknya pasangan pilkada.

Pemilih Nasional
Pada pemilu legilatif April 2009 lalu, total pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 171.265.441. Jumlah suara sah nasional yang dihimpun KPU hanya mencapai 104.099.785 suara, sedang jumlah suara tidak sah sebesar 17.488.581. Sementara pemilih yang tidak menggunakan suaranya sebesar 49.677.075 atau 29 persen dan bila digabung suara tidak sah yang dianggap golput menjadi 39,22 persen. Selisih antara DPT dengan suara sah nasional mencapai 67.165.657 atau setara dengan 39 persen jumlah pemilih dalam DPT atau setara juga dengan lebih dari tiga kali lipat perolehan suara Partai Demokrat (21.703.137 suara/20,85 persen) yang memenangkan Pemilu Legislatif 2009. Partai Demokrat memang tercatat sebagai partai dengan caleg terbanyak sejumlah 666 caleg di seluruh Indonesia.
Bila dibandingkan dengan Pemilu 2004, jumlah pemilih yang masuk DPT sebesar 149 juta dan yang menggunakan hak pilihnya sekitar 124 juta pemilih atau setara dengan 83 persen. Namun dari total 124 juta, masih terdapat 17.488.581 pemilih yang tidak sah suaranya. Sementara pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya alias golput hanya 17 persen dari DPT.
Jumlah pemilih di wilayah pulau Jawa yang terdiri dari lima propinsi mencapai 59 persen dari total pemilih nasional. Dengan proporsi pemilih dominan di pulau Jawa, sebagian besar para kontestan pemilu presiden sangat mengandalkan dukungan dari para pemilih yang berdiam di Pulau Jawa. Maka tak heran bila, salah satu dari ketiga pasang capres-cawapres tidak peduli dengan asal daerah yang sama-sama berasal dari satu propinsi karena pemilih dari daerah tersebut cukup signifikan.

Pemilih Jawa Timur
Khusus di wilayah propinsi Jawa Timur, daerah asal pasangan SBY-Boediono, dari total jumlah penduduk sebesar 38.139.669 jiwa, sebanyak 29.226.235 jumlah pemilih berdasarkan DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang diberikan pemerintah. Pada pilkada Gubernur Jawa Timur, jumlah pemilih tercatat sebanyak 29.063.765. Namun jumlah pemilih di propinsi tersebut sarat kontroversial sebagai buntut dari DPT yang disusun KPUD Jawa Timur untuk Pilkada Gubernur. Bahkan pada 24 Maret 2009 lalu, ditemukan kasus warga asing asal Bangladesh, Mohammad Tobi yang tercantum dalam DPT di Jember dan tercatat sebagai pemilih sejak Pemilu 2004 dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Selain warga negara Bangladesh, juga petugas imigrasi menangkap Samuel Patag, asal Philipna sehingga diduga terdapat ratusan warga asing illegal yang tercatat dalam DPT sebagai pemilih. Bahkan Samuel yang telah 15 tahun tinggal di Indonesia mengaku sudah beberapa kali mengikuti pemilu.
Penyusunan DPT di Propinsi Jawa Timur menjadi awal munculnya gugatan publik terhadap DPT yang disusun secara nasional. Adalah Khofifah Indar Parawansa yang pertama kali membongkar sejumlah pemilih bermasalah yang digunakan untuk keperluan Pilkada Gubernur Jawa Timur dan juga digunakan pada Pemilu Legislatif April 2009. Khofifah yang sebelumnya adalah kandidat Gubernur Jawa Timur merasa dicurangi secara sistematis oleh pihak KPUD melalui penyusunan daftar pemilih fiktif untuk tujuan memenangkan calon gubernur lainnya yang kini telah resmi menjadi gubernur definitif.
Namun terlepas dari kontroversi DPT di wilayah Jawa Timur, tentunya pasangan SBY-Boediono tidak mau dikalahkan oleh capres lainnya pada basis daerahnya. Propinsi Jawa Timur adalah wilayah yang memiliki pemilih terbanyak bila dikelompokkan berdasarkan propinsi sebesar 29.514.290 orang pemilih, termasuk jumlah PPK terbanyak 659. Meski PPK terbanyak di Jawa Timur, namun uniknya justru jumlah PPS dan TPS terbanyak adalah Propinsi Jawa Tengah sebanyak 8.574 PPS dan 88.960 TPS.
Dari perolehan suara Partai Demokrat di Jawa Timur, dari 11 dapil partai tersebut selalu masuk dalam lima besar, kecuali di Dapil VIII yang meliputi Nganjuk, Jombang, Mojokerto dan Madiun. Bahkan pada Dapil I, III, V, VI, VII dan XI menempati urutan pertama. Pesaing Partai Demokrat yang kuat di Jawa Timur adalah PDI-P yang selalu masuk lima besar perolehan suara terbanyak, kecuali Dapil VIII, IX dan XI. Tiga partai lainnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Konstalasi ini menunjukkan pasangan SBY-Boediono akan jauh lebih kuat pada pilpres Juli nanti dibanding pasangan JK-Win dan Mega-Pro di Jawa Timur. Bila SBY-Boediono bertarung sebagai pasangan pilkada, maka sudah bisa diprediksi akan memenangkan secara mutlak di daerah Jawa Timur.
Secara kalkulasi politik, berdasarkan pemilih nasional dan jumlah perolehan suara partai-partai pendukung SBY-Boediono bisa mencapai 47 persen. Sedang pendukung JK-Win hanya 22 persen, dan Megawati-Prabowo sebesar 21 persen. Namun pemilu legislatif (Pileg) tidak berjalan linear dengan pemilu presiden karena masing-masing memiliki logika politik yang berbeda. Apalagi suara yang golput pada pileg lalu banyak yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon presiden sehingga diprediksi dapat mengubah kontalasi perolehan suara dan dapat menggerogoti eklektibilitas SBY.

(Muslimin B.Putra, Penulis adalah Fungsionaris/Sekretaris Departemen Infokom, Pimpinan Majelis Nasional (PMN) KAHMI. Artikel ini dikirim ke Jawapos/Indopos, 21 Mei 2009)