6/28/2009

Pengalaman Online Pertama : Dari Tagihan Telepon Membengkak hingga Menunggak Tagihan Indosat

Saya pertama kali mengenal dunia internet saat masih mahasiswa. Ketika itu saya mengikuti pelatihan internet yang diselenggarakan oleh Koperasi Mahasiswa (Kopma) UNHAS Makassar pada sekitar tahun 1998. Namun pasca pelatihan, tidak banyak aktifitas yang saya lakukan karena pada saat itu saya masih menganggap dunia internet adalah wilayah para orang kaya yang harus rela menghabiskan uangnya untuk sekedar beraktifitas online. Apalagi pada waktu itu belum banyak warung internet di kampus dan sekitarnya, selain yang disediakan pihak Kopma UNHAS.
Pengalaman berikutnya adalah ketika melihat kop surat sebuah LSM yang didirikan rekan-rekan kampus pada sekitar tahun 2000. Pada kop surat tersebut, tertera alamat E-Mail organisasi rekan-rekan tersebut. Saya menjadi tertegun, ternyata membuat Email bukanlah pekerjaan mahal dan sulit. Maka saya berupaya membuat alamat Email pribadi dengan mencari bantuan pada pihak warnet. Alamat email pertama saya memakai “mailcity”. Meski sudah mendapatkan alamat email, saya masih gagap teknologi (gaptek) untuk membukanya sehingga akhirnya alamat itupun hangus tak berbekas.
Pada 2001, saya kembali berupaya untuk membuat alamat email baru karena tuntutan organisasi. Pada saat itu, saya usai mengikuti sebuah pelatihan NGO di Jakarta dan para alumni pelatihan itu sepakat untuk membuat mailing list (milis) agar memudahkan untuk bertukar pikiran. Pada saat itu, istilah “milis” masih asing ditelinga saya, apalagi berinteraksi didalamnya. Saya kembali membuat account di Yahoo dengan meminta bantuan kepada seseorang di sebuah warnet di Makassar. Meski sudah memiliki alamat email, kembali saya bermasalah dalam berinteraksi dengan teman-teman melalui milis karena ketidaktahuan cara mendaftarkan alamat email saya ke milis. Beberapa teman alumni pelatihan itu sering mengundang saya bergabung di milis, tetapi saya malu untuk berterus-terang kalau saya sedikir “gaptek” untuk urusan itu.
Pada 2002, saya hijrah ke Jakarta untuk tujuan studi magister. Selama di Jakarta, saya sangat aktif mengikuti acara seminar dan diskusi diberbagai hotel-hotel. Dari berbagai seminar itulah saya mengenal beberapa orang yang aktif mengikuti seminar serupa dan mendapatkan satu informasi milis yang dikelola sebuah NGO ternama di Jakarta. Sayapun mendaftarkan alamat email organisasi LSM saya di Makassar untuk join di milis tersebut dengan bantuan pelayan warnet. Pada saat itulah pengalaman pertama kali berinteraksi di sebuah milis dan sekali-kali melakukan posting untuk menunjukkan keberadaan organisasi saya sebagai peserta diskusi milis. Sejak join di milis LSM tersebut, frekwensi kunjungan saya ke warnet menjadi meningkat karena selalu ingin mengetahui informasi yang menjadi bahan diskusi para aktifis LSM tersebut.
Berkat join di milis LSM tersebut, saya bisa beraktifitas pada sebuah LSM besar di Jakarta dengan fasilitas online secara gratis (fasilitas kantor) sejak 2005. Pada masa itulah, saya merasa puas melakukan aktifitas online dari pagi hingga sore hari sesuai jam kantor. Bahkan terkadang pada hari-hari tertentu saya bisa berinternet ria hingga malam hari. Karena pergaulan hanya sebatas LSM dan dunia kampus, maka situs-situs yang sering saya akses hanya sebatas situs yang berhubungan dengan kedua wilayah tersebut, selain situs berita.
Namun situasi berbalik ketika saya harus kembali ke Makassar pada tahun 2007. Saya kembali serasa berada di dunia lain, karena harus berpisah dengan dunia online. Kantor LSM saya di Makassar tidak dilengkapi fasilitas online sehingga saya harus sering berkunjung ke warnet. Tetapi berbeda dengan warnet-warnet di Jakarta yang ditata apik, warnet-warnet di Makassar pada umumnya didesain seadanya. Ada warnet yang hanya di terangi lampu seadanya, ada warnet yang kursinya tidak ergonomik, ada warnet yang bising karena lebih banyak digunakan bermain game, dan seabrek masalah lainnya.
Perubahan suasana antara Jakarta dengan Makassar membuat saya sempat menderita batin karena jauh dari suasana hidup serba online. Hingga pada suatu waktu di bulan April 2008, saya menderita depresi berat pada suatu pagi didepan komputer dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, saya dinyatakan terkena stroke ringan. Banyak rekan saya terhenyak mendengar kabar itu karena saya dianggap masih berusia muda, 33 tahun. Pasca terkena stroke, saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Untuk mengusir kebosanan, saya sekali-kali mengakses internet melalui jaringan Telkomnet Instant dari Telkom, meski selalu berakhir ketidakpuasan karena biayanya yang sangat mahal Rp 165 per menit.
Hingga suatu waktu di bulan Desember 2008, saya mendapatkan sebuah email “nyasar” yang mengabarkan sebuah aktifitas bisnis melalui internet yang dapat menghasilkan uang. Saya pun tertarik membeli produk bisnis tersebut berupa Ebook panduan bisnis online. Saya tertarik membeli Ebook itu karena saya membutuhkan satu aktifitas di dalam rumah yang bisa menghasilkan uang. Melalui Ebook itu, saya dipandu untuk membuat blog gratis dan membuat account Paypal dan Alertpay sebagai alat transaksi di dunia maya. Dari sinilah awalnya saya kembali aktif di dunia maya hampir setiap hari sehingga tagihan telpon di rumah saya membengkak hingga ratusan ribu per bulan, namun harapan untuk mendapatkan uang dari aktifitas bisnis online tidak kunjung datang.
Agar terhindar dari tagihan telpon membengkak, saya mengganti koneksi dengan menggunakan modem. Saya kemudian memilih menggunakan modem yang diproduksi Indosat. Dari berbagai pilihan yang ditawarkan costumer service Indosat Makassar, saya memilih paket termurah sebesar Rp 50 per bulan dengan fasilitas 350 megabyte per bulan. Masalah kemudian muncul, karena saya menganggap fasilitas 350 megabyte sama dengan menggunakan internet semaunya. Pada bulan pertama menggunakan modem Indosat, aktifitas online di rumah saya gunakan sepuas-puasnya. Namun sialnya, bulan kedua menggunakan modem saya dihadapkan pada tagihan yang membengkak. Saya dianggap oleh pihak Indosat menggunakan melebihi batas pemakaian per bulan. Saya kembali dipusingkan dengan tagihan-tagihan itu sehingga berujung pada pemblokiran modem saya karena tidak kunjung melunasi tagihan dari Indosat. Beberapa kali pihak Indosat menelpon ke rumah menganjurkan saya untuk segera melunasi tagihan, tapi saya menganggap pihak Indosat tidak memberikan informasi yang cukup tentang fasilitas 350 megabyte itu dan mengakali konsumen.
Setelah negosiasi dengan pihak costumer service Indosat Makassar, saya diberi kemudahan dengan mencicil tagihan internet. Sayapun diberi tawaran paket internet tidak terbatas (unlimited) sehingga saya bisa berinternet sepuasnya dari rumah. Sampai tulisan ini dibuat, fasilitas koneksi unlimited Indosat belum saya nikmati karena saya belum melunasi sepenuhnya tagihan-tagihan dari Indosat yang membengkak hingga ratusan ribu. Saya mengharapkan bulan depan, fasilitas koneksi unlimited itu bisa saya gunakan agar impian saya untuk berinternet sepuasnya bisa terkabulkan dan bisa menjelajahi dunia baru : bisnis online. Dan tentunya bisa menghasilkan uang dari aktifitas di internet.

6/10/2009

Tim Sukses SBY Takabbur, PKS Tak Kabur

Detik-detik menjelang deklarasi SBY-Boediono pada 15 Mei lalu merupakan detik-detik negosiasi yang menegangkan antara pihak SBY–Partai Demokrat (PD) dengan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera. Hubungan PD-PKS sempat menegang dan mengancam akan keluar dari koalisi partai pendukung SBY. Bahkan terlontar statement dari fungsionaris PKS bahwa SBY takabbur.
Keteguhan SBY menggandeng Beodiono sebagai cawapresnya, nyaris tidak peduli terhadap aspirasi mitra koalisinya. SBY memandang tanpa dukungan dari mitra koalisipun, PD mampu membawa SBY ke tampuk presiden pada periode kedua. Dengan raihan suara diatas 20 persen dan eklektabilitas SBY berdasarkan survey capres, sudah cukup bagi SBY untuk mempertahankan keberadaan Boediono dan rela melepas mitra koalisinya yang bersikeras menolak Boediono. SBY sangat percaya diri akan menang dalam pilpres yang akan digelar 8 Juli mendatang. SBY telah merasa menang sebelum bertanding.
Kepada media (Kompas, 14/05/09), Achmad Mubarok (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat) mengatakan tidak ada masalah serius dengan peserta koalisi untuk memajukan pak SBY. Semua akan memberikan dukungan pada saat deklarasi nanti. Semua dalam posisi “Point off no return”. Munculnya penolakan dan suara keras dari elite partai anggota koalisi merupakan bagian dari dinamika yang wajar. PD yakin koalisi tetap akan solid sampai saat deklarasi di Bandung, Jawa Barat.
Ahmad Mubarak juga pernah melontarkan pernyataan atas kemenangan PD pada pemilu 2009 dengan mengatakan bahwa faktor Tuhan hanya 1 persen. Pernyataan tersebut kontan ditanggapi elit politik PKS, Mahfuzh Siddik agar PD tidak takabbur. Fahri Hamzah (PKS) juga tidak segan menyemprot Syarif Hasan (PD) dalam diskusi pada sebuah stasiun televisi. DPP PKS pun sudah mulai menjalin komunikasi politik dengan JK-Win meski akhirnya berbalik lagi ke PD. Mabruri (PKS) sudah memuji istri JK-Wiranto yang keduanya memakai jilbab sehingga lebih mudah menjelaskan ke konstituen. Penjelasan simbolik Mabruri muncul membandingkan istri SBY-Boediono yang tak satupun mengenakan jilbab.
Meski menjurus SBY-PD takabbur, ternyata PKS tak kunjung kabur. Sikap inkonsistensi PKS menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai milis. Kinerja PKS yang dulu sangat konsisten dalam berjuang, konsisten dalam bertindak dan konsisten dalam berucap justru berubah secara drastik pada pemilu kali ini. Kemana gerangan sifat istiqamah pada aktifis PKS? Apakah tenggelam oleh nikmatnya janji-janji kekuasaan?

Partai Kurang Saleh
Ketika PKS mengancam kubu PD untuk keluar sebagai mitra koalisi, publik menaruh harapan besar pada PKS untuk tetap concern pada ketegasan sikap untuk menegakkan sifat-sifat mulia dalam berpolitik. Rakyat Indonesia menyaksikan betapa mulianya PKS ketika mengancam SBY-PD yang takabbur dengan kemenangannya. Gaya politik PKS dengan kepandaiannya melakukan sandiwara politik amat memukau karena mampu menarik perhatian publik. Seni berpolitik PKS sangat luar biasa dan mampu membawa rakyat Indonesia berdebar-debar menanti ending dari sandiwara politik yang dilakoninya.
Namun sifat mulia yang ditunjukkan PKS dalam berpolitik hanya bertahan selama tiga hari ketika elit politik PKS kembali didekati SBY-PD. Ancaman PKS akan mundur sebagai mitra koalisi SBY-PD hanya gertak sambal belaka. PKS hanya bergenit-genit di panggung politik dan mudah larut ketika mendapatkan janji kursi kekuasaan. Bahkan presiden PKS, Tifatul Sembiring sering mengatakan bahwa Boediono bukanlah sosok yang dapat mewakili umat. Namun secara mengejutkan Tifatul Sembiring justru mendukung Boediono sebagai cawapres SBY ketika pendaftaran pasangan SBY-Boediono di Kantor KPU dengan memberi pujian bahwa Boediono kompeten dalam bidang ekonomi dan dapat membawa bangsa ini keluar dari krisis global. Tifatul juga menolak anggapan mengenai sosok Boediono sebagai neoliberalis karena ketika Boediono menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, ekonomi syariah berkembang dengan melahirkan Undang-Undang Perekonomian Syariah.
Menurut Sekjen PKS, Anis Matta kepada para silaturahmi kader dan relawan di Makassar (17/5), seluruh manuver politik PKS dilakukan semata-mata untuk menciptakan konstelasi politik yang memungkinkan PKS tumbuh sehingga berkepentingan membangun koalisi yang setara dengan PD. Anis membantah jika PKS tidak punya sikap konsisten karena awalnya menolak Boediono namun belakangan kemudian menerima. PKS menerima Boediono setelah Sudi Silalahi, Hatta Rajasa dan Yudhoyono berulang kali meminta maaf karena memilih Boediono tanpa berkomunikasi dengan partai koalisinya.
Berdasarkan rumors politik yang beredar di dunia maya, ternyata masalah yang dipersoalkan elit politik PKS bukan soal platform, bukan pula soal Beodiono penganut paham neoliberal, tetapi soal bagi-bagi jabatan. Kabarnya, PKS mengincar kursi menteri pada dua departemen yakni Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional.
Kesimpulan dari drama politik PKS adalah soal kekuasaan dibungkus dengan retorika yang bagus “kurang komunikasi”. Ibarat perawi hadits, pernyataan elit politik PKS termasuk kategori matruk (ditinggalkan haditsnya). Karena perilaku elit-elit politik PKS yang berubah-ubah, tidak istiqomah, maka PKS dapat dijuluki sebagai “Partai Kurang Saleh”.

Keyakinan Berlebihan
Setelah memenangkan pemilu legislatif dengan selisih sekitar lima persen dengan Partai Golkar di peringkat kedua, SBY-Partai Demokrat memiliki keyakinan yang berlebihan akan memenangkan pilpres dengan sekali putaran. Padahal mereka adalah para manusia yang memiliki kemampuan terbatas, diatas kemampuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Keyakinan yang berlebihan sangat mendekati sikap takabbur dan mendahului kehendak Ilahi.
Komunikasi politik Partai Demokrat kepada mitra koalisinya hanya berjalan satu arah. Dalam menyampaikan agenda-agenda membangun pemerintahan PD hanya cukup dengan pemberitahuan semata tanpa upaya membangun dialog yang bisa menghasilkan gagasan besar pembangunan bangsa. Kita bisa lihat ketika penunjukan cawapres Boediono, nyaris tidak satupun partai mitra koalisinya yang undang untuk membicarakannya. Semuanya diserahkan semata-mata kepada SBY sehingga mengundang reaksi keras dari mitra koalisinya, terutama PKS.
Perilaku otoriter SBY dalam penentuan cawapres sangat tampak disini dengan kemasan atas nama hak prerogatif. Maka tak ayal perilaku SBY menggambarkan pencerminan perilaku Soeharto pada masa Orde Baru yang sentralistis dan otoriter dalam pengambilan keputusan dalam Golkar ketika itu. SBY adalah penggambaran nyata perilaku politik Soeharto dalam penentuan cawapresnya pada setiap pemilu selesai digelar.
Perilaku fungsionaris Partai Demokrat pun sangat berbeda ketika digelar Pemilu 2004 silam. Pada saat itu, mereka sangat menyadari kemampuannya sebagai manusia yang sangat terbatas dan menyandarkan kehendak pada Yang Maha Kuasa semata. Ketika itu perolehan suara PD yang hanya 7 persen menyadarkan mereka dan menyandarkan keajaiban Tuhan untuk bisa memenangkan pilpres. Apalagi rivalnya pada saat itu adalah Megawati Soekarnoputri yang didukung oleh Koalisi Kebangsaan yang menyatukan dua partai besar pemenang pertama dan kedua pemilu 2004.
Berbeda halnya dengan pasangan JK-Wiranto dengan jargon politiknya “lebih cepat lebih baik”. Menurut Wiranto, jargon tersebut bukan karena takabbur namun perpaduan antara kecepatan dan ketegasan sebagai aktualisasi karakter pribadi keduanya. Jargon tersebut dipilih bukan untuk menyindir capres SBY yang terkenal sebagai pemilik sejati sifat peragu dalam bertindak dan mengambil keputusan. Setidaknya jargon “lebih cepat lebih baik” sudah terbukti, misalnya dengan cara lebih cepat melakukan deklarasi pasangan capres-cawapres di tugu proklamasi pada 3 Mei, dibanding SBY yang baru mendeklarasikan diri pada 15 Mei, apalagi Mega-Prabowo yang baru digelar 23 Mei.
JK juga menafsirkan jargon “lebih cepat lebih baik” bukanlah perbuatan takabbur dan bukan pula dosa. Jargon tersebut dimaksudnya kalau ingin lebih cepat dan dan lebih baik dalam membangun bangsa, maka Tuhan akan memberikan taufik dan hidayahnya. Jargon tersebut merupakan jargon dan kata kunci pesan kampanye Partai Golkar, bukan ditujukan untuk menyindir seseorang atau siapapun, apalagi SBY. Namun bagi SBY, JK dianggap takabbur dengan jargon politik “lebih cepat lebih baik”. Hal ini menandakan bahwa SBY lemah dalam menghadapi komunikasi politik dengan JK. SBY terlalu reaktif dan berlebihan menanggapi pernyataan-pernyataan JK yang piawai dalam beretorika.

(Muslimin B.Putra adalah Analis Politik dan Kebijakan Publik pada Center for Policy Analysis (CEPSIS) Makassar. Artikel ini dikirim ke Harian Fajar, 24 Mei 2009)

6/07/2009

SBY-Boediono, Pasangan Pilkada ?

Penunjukkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Boediono sebagai pendampingnya dalam bursa cawapres pada pilpres Juli 2009 mendatang mengungkap fakta baru. Duet keduanya ibarat pasangan pilkada karena sama-sama berasal dari Jawa Timur. SBY lahir di daerah Pacitan sementara Boediono lahir di daerah Blitar.
Ditengah iklim politik nasional yang mengedepankan integrasi nasional, maka rakyat Indonesia sebenarnya menghendaki pemimpin nasionalnya adalah representasi dari daerah Jawa dan luar Jawa. Karena itu, sejak era reformasi pasangan pemimpin nasional (baca: presiden) selalu diupayakan pertautan antara Jawa dan Luar Jawa. Pasangan yang merepresentasikan secara murni Jawa dan luar Jawa pada Pilpres 2009 kali ini hanyalah pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto, sedang pasangan Megawati-Prabowo Subianto semi representasi. Dikatakan semi representasi karena keduanya memiliki darah melalui garis keturunan ibu dari luar Jawa: Megawati memiliki ibu kandung asal Bengkulu, sedang Prabowo ibu kandungnya berasal dari Manado, Sulawesi Utara.
Bila melihat sejarah nasional, bahkan pemimpin nasional pertama adalah kolaborasi Jawa dan luar Jawa yang tercermin pada diri Soekarno dan Muhammad Hatta. Kolaborasi tersebut berhasil mempersatukan rakyat Indonesia menuju gerbang kemerdekaan meski pemilihan Soekarno sebagai Presiden dan Moh Hatta sebagai Wakil Presiden tanpa melalui lembaga konstitusional, apalagi pemilihan langsung dari rakyat. Penahbisan Soekarno-Hatta lebih disebabkan representasi keduanya yang mewakili dua kutub politik yang menonjol saat itu yang langsung menjadi kesepakatan umum.
Nampaknya SBY sudah dibutakan oleh realitas sejarah dan upaya integrasi nasional dalam kepemimpinan nasional. SBY seolah dibutakan oleh hasil berbagai survey yang memposisikan SBY sebagai calon presiden paling popular dan diinginkan rakyat. Apalagi didukung oleh partai-partai besar selain Demokrat seperti PAN, PKB, PPP dan PKS. SBY menganggap berpasangan dengan siapapun dalam pemilu presiden, dipastikan akan terpilih dan menafikan proyek nasional integrasi bangsa.
Salah satu sisi kelemahan pasangan SBY-Boediono adalah kecenderungannya pada idiologi neoliberalisme yang tercermin pada kebijakan privatisasi, liberalisme dan penghapusan subsidi. Boediono pun setali tiga uang dengan SBY yang condong menerapkan konsep neoliberal pada pola kebijakannya. Sisi inilah yang akan menjadi sasaran lawan politik SBY-Boediono dalam kampanye pilpres mendatang disamping isu kedaerahan sebagai layaknya pasangan pilkada.

Pemilih Nasional
Pada pemilu legilatif April 2009 lalu, total pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 171.265.441. Jumlah suara sah nasional yang dihimpun KPU hanya mencapai 104.099.785 suara, sedang jumlah suara tidak sah sebesar 17.488.581. Sementara pemilih yang tidak menggunakan suaranya sebesar 49.677.075 atau 29 persen dan bila digabung suara tidak sah yang dianggap golput menjadi 39,22 persen. Selisih antara DPT dengan suara sah nasional mencapai 67.165.657 atau setara dengan 39 persen jumlah pemilih dalam DPT atau setara juga dengan lebih dari tiga kali lipat perolehan suara Partai Demokrat (21.703.137 suara/20,85 persen) yang memenangkan Pemilu Legislatif 2009. Partai Demokrat memang tercatat sebagai partai dengan caleg terbanyak sejumlah 666 caleg di seluruh Indonesia.
Bila dibandingkan dengan Pemilu 2004, jumlah pemilih yang masuk DPT sebesar 149 juta dan yang menggunakan hak pilihnya sekitar 124 juta pemilih atau setara dengan 83 persen. Namun dari total 124 juta, masih terdapat 17.488.581 pemilih yang tidak sah suaranya. Sementara pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya alias golput hanya 17 persen dari DPT.
Jumlah pemilih di wilayah pulau Jawa yang terdiri dari lima propinsi mencapai 59 persen dari total pemilih nasional. Dengan proporsi pemilih dominan di pulau Jawa, sebagian besar para kontestan pemilu presiden sangat mengandalkan dukungan dari para pemilih yang berdiam di Pulau Jawa. Maka tak heran bila, salah satu dari ketiga pasang capres-cawapres tidak peduli dengan asal daerah yang sama-sama berasal dari satu propinsi karena pemilih dari daerah tersebut cukup signifikan.

Pemilih Jawa Timur
Khusus di wilayah propinsi Jawa Timur, daerah asal pasangan SBY-Boediono, dari total jumlah penduduk sebesar 38.139.669 jiwa, sebanyak 29.226.235 jumlah pemilih berdasarkan DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang diberikan pemerintah. Pada pilkada Gubernur Jawa Timur, jumlah pemilih tercatat sebanyak 29.063.765. Namun jumlah pemilih di propinsi tersebut sarat kontroversial sebagai buntut dari DPT yang disusun KPUD Jawa Timur untuk Pilkada Gubernur. Bahkan pada 24 Maret 2009 lalu, ditemukan kasus warga asing asal Bangladesh, Mohammad Tobi yang tercantum dalam DPT di Jember dan tercatat sebagai pemilih sejak Pemilu 2004 dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Selain warga negara Bangladesh, juga petugas imigrasi menangkap Samuel Patag, asal Philipna sehingga diduga terdapat ratusan warga asing illegal yang tercatat dalam DPT sebagai pemilih. Bahkan Samuel yang telah 15 tahun tinggal di Indonesia mengaku sudah beberapa kali mengikuti pemilu.
Penyusunan DPT di Propinsi Jawa Timur menjadi awal munculnya gugatan publik terhadap DPT yang disusun secara nasional. Adalah Khofifah Indar Parawansa yang pertama kali membongkar sejumlah pemilih bermasalah yang digunakan untuk keperluan Pilkada Gubernur Jawa Timur dan juga digunakan pada Pemilu Legislatif April 2009. Khofifah yang sebelumnya adalah kandidat Gubernur Jawa Timur merasa dicurangi secara sistematis oleh pihak KPUD melalui penyusunan daftar pemilih fiktif untuk tujuan memenangkan calon gubernur lainnya yang kini telah resmi menjadi gubernur definitif.
Namun terlepas dari kontroversi DPT di wilayah Jawa Timur, tentunya pasangan SBY-Boediono tidak mau dikalahkan oleh capres lainnya pada basis daerahnya. Propinsi Jawa Timur adalah wilayah yang memiliki pemilih terbanyak bila dikelompokkan berdasarkan propinsi sebesar 29.514.290 orang pemilih, termasuk jumlah PPK terbanyak 659. Meski PPK terbanyak di Jawa Timur, namun uniknya justru jumlah PPS dan TPS terbanyak adalah Propinsi Jawa Tengah sebanyak 8.574 PPS dan 88.960 TPS.
Dari perolehan suara Partai Demokrat di Jawa Timur, dari 11 dapil partai tersebut selalu masuk dalam lima besar, kecuali di Dapil VIII yang meliputi Nganjuk, Jombang, Mojokerto dan Madiun. Bahkan pada Dapil I, III, V, VI, VII dan XI menempati urutan pertama. Pesaing Partai Demokrat yang kuat di Jawa Timur adalah PDI-P yang selalu masuk lima besar perolehan suara terbanyak, kecuali Dapil VIII, IX dan XI. Tiga partai lainnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Konstalasi ini menunjukkan pasangan SBY-Boediono akan jauh lebih kuat pada pilpres Juli nanti dibanding pasangan JK-Win dan Mega-Pro di Jawa Timur. Bila SBY-Boediono bertarung sebagai pasangan pilkada, maka sudah bisa diprediksi akan memenangkan secara mutlak di daerah Jawa Timur.
Secara kalkulasi politik, berdasarkan pemilih nasional dan jumlah perolehan suara partai-partai pendukung SBY-Boediono bisa mencapai 47 persen. Sedang pendukung JK-Win hanya 22 persen, dan Megawati-Prabowo sebesar 21 persen. Namun pemilu legislatif (Pileg) tidak berjalan linear dengan pemilu presiden karena masing-masing memiliki logika politik yang berbeda. Apalagi suara yang golput pada pileg lalu banyak yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon presiden sehingga diprediksi dapat mengubah kontalasi perolehan suara dan dapat menggerogoti eklektibilitas SBY.

(Muslimin B.Putra, Penulis adalah Fungsionaris/Sekretaris Departemen Infokom, Pimpinan Majelis Nasional (PMN) KAHMI. Artikel ini dikirim ke Jawapos/Indopos, 21 Mei 2009)

SBY Lanjutkan, Indonesia Bangkrut

Slogan SBY pada pemilu presiden 2009 adalah “Lanjutkan”. Dalam masyarakat intelektual yang relatif paham akan kinerja pemerintahan SBY yang pro neoliberalisme berkonotasi sebagai inisiatif melanjutkan mengutang pada lembaga keuangan multilateral. Bila masa pemerintahan Megawati mengobral penjualan BUMN dalam skema privatisasi, maka pemerintahan SBY melanjutkan dan kian menambah utang-utang negara.
Pada 2008, posisi utang Indonesia tercatat US 149,47 miliar dollar atau setara dengan Rp 1.548 triliun dengan asumsi Rp 10.360 per US dollar. Posisi ini mengalami kenaikan US 8,6 miliar dollar pada tahun 2004 yang hanya tercatat US 139,86 miliar dollar. Maka sejak 2001 hingga 2008, posisi utang Indonesia telah mencapai Rp 2.648 triliun. Posisi utang tersebut diperkirakan mencapai 30 persen dari GDP.

Posisi Utang Pemerintah
Bila menggunakan data Tim Indonesia Bangkit yang disampaikan Rizal Ramli pada Selasa (01/04/09), total utang pemerintah sebesar Rp 1.667 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 31 persen dalam lima tahun terakhir. Tim Indonesia Bangkit menghitung posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun, dan membandingkan posisi utang pemerintah pada bulan Januari 2009 sebesar Rp. 1.667 triliun atau mengalami kenaikan kurang lebih sebesar Rp 392 triliun. Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar Indonesia sepanjang sejarah.
Tim Indonesia Bangkit juga menghitung jumlah utang per kapita Indonesia yang pasti turut meningkat. Jika pada 2004, utang per kapita Indonesia sebesar Rp 5,8 juta per kepala, maka pada Februari 2009 melonjak menjadi Rp 7,7 juta per kepala. Hal ini bertolak belakang dengan iklan pemerintah SBY yang mengatakan utang semakin turun.
Pada periode Januari-Oktober 2008, SBY “berhasil” melanjutkan dan meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri sebesar US$ 2,335 miliar. Peningkatan utang luar negeri akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap tiga valuta asing utama, yakni dollar AS, euro dan yen Jepang. Penyebab meningkatnya beban pembayaran utang karena pada saat yang sama terjadi penguatan nilai tukar yen terhadap dollar AS, sementara rupiah melemah terhadap dollar AS. Portofolio pinjaman luar negeri sangat dipengaruhi oleh tiga valuta asing utama (dollar AS, Yen Jepang dan Euro) yang mempengaruhi outstanding pinjaman luar negeri pemerintah.
Berdasarkan data September 2008, utang dalam bentuk US dollar mencapai 29 persen dari total pinjaman luar negeri. Utang dalam yen sebesar 44 persen, sedang utang dalam Euro sebesar 16 persen terhadap total pinjaman luar negeri. Data Departemen Keuangan per 31 Oktober 2008, nilai outstanding pinjaman luar negeri mencapai US 62,103 milliar dollar. Utang dalam mata uang Yen menduduki komposisi terbesar sekitar US 27,325 milliar dollar. Akibat penguatan mata uang Yen jepang terhadap US dollar, pembayaran utang dalam Yen pemerintah SBY melonjak. Setiap penguatan yen terhadap US dollar sebesar 1 persen, maka akan mempengaruhi peningkatan pinjaman seniali 0,4 persen ekuivalen US dollar. Outstanding pinjaman membengkak karena setiap utang yen dibayar dengan US dollar sementara pemerintah tidak memiliki stok Yen dalam jumlah besar. Adapun dana dalam bentuk valas terbesar yang dimiliki pemerintah dalam denominasi US dollar..
Data Depkeu per 14 November 2008, tercatat pembayaran utang luar negeri telah mencapai Rp 22,6 triliun atau 78 persen dari pagu dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2008 yang ditetapkan sekitar Rp 28,97 triliun. Pembayaran utang dalam negeri berupa utang pokok dan bunga atas obligasi negara mencapai Rp 51,4 triliun atau 78 persen terhadap pagu pada APBN-P 2008 yakni sekitar Rp 65,897 triliun. Dengan total utang sebesar US 2,335 milyar dollar, bila tingkat bunga sekitar 5 persen, maka jumlah bunga yang dibayar pemerintah berkisar US 116,7 miliar dollar. Untuk membayar bunga sebesar itu tidak cukup karena cadangan devisa hanya US 51 miliar dollar.
Kenaikan pembayaran bunga utang pemerintah pada 2009 sebesar Rp 8,1 triliun atau 0,2 persen dari PDB diakui oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (27/01/09). Penyebab kenaikan oleh depresiasi nilai tukar rupiah dan perubahan asumsi dalam APBN-P dari Rp 9.400/US$ menjadi Rp. 11.000/US$. Sedang untuk postur belanja pada APBN 2009, pemerintah memperkirakan anggaran belanja akan turun sebesar 1,3 persen dari PDB. Penurunan terjadi karena subsidi yang turun Rp 43,54 triliun atau 0,8 persen dari PDB seiring turunnya harga minyak dunia yang mempengaruhi penurunan harga BBM dan tariff listrik dalam negeri. Anggaran transfer ke daerah juga ikut menurun menjadi Rp 16,9 triliun atau 0,3 persen dari PDB, meski anggaran belanja kementerian dan Lembaga serta anggaran pendidikan besarannya tidak berubah atau tetap sebesar Rp 207,4 triliun atau lebih dari 20 persen dalam APBN 2009. Penghematan yang didapat dari penurunan subsidi dan transfer ke daerah sebesar Rp 63,2 triliun.
Pada bulan Juni 2009, utang pemerintah banyak yang jatuh tempo dari total utang didalam pembukuan pemerintah yang mencapai Rp 1.500 triliun lebih. Berdasarkan jangka waktu temponya, utang luar negeri jangka panjang mendominasi dengan persentase sebesar 90,2 persen, sedangkan utang jangka pendek sebanyak 9,8 persen. Berarti utang-utang yang jatuh tempo pada Juni tahun ini berasal dari utang-utang jangka panjang sejak rezim Orde Baru yang tak kunjung dibereskan oleh rezim SBY.
Untuk tahun 2009, pemerintah berencana membayar utang luar negeri sebesar US 10,1 miliar dollar yang terdiri atas utang pokok sebesar US 7,1 miliar dollar dan bunga utang sebanyak US 3,0 miliar dollar. Pendanaan pembayaran dibebankan pada APBN 2009. Sementara pada sisi inflow APBN 2009, biaya yang akan digunakan pembayaran utang luar negeri berasal dari penarikan pinajamn baru sebesar US 9,1 miliar dollar. Pinjaman itu berasal dari kredit multilateral dan bilateral dalam bentuk pinjaman program dan proyek sebesar US 5,8 miliar dollar dan US 3,3 miliar dollar diperoleh dari SUN (Surat Utang Negara) dan sukuk valuta asing. Berarti pemerintah SBY membayar utang dengan cara mengutang lagi sehingga negeri ini tidak pernah lepas dari jeratan utang.
Sementara itu utang luar negeri swasta sangat dipengaruhi kondisi krisis keuangan global. Pada tahun 2008, penarikan utang luar negeri swasta mengalami kenaikan sebesar 33,1 persen dari tahun 2007 yakni dari US 27,8 miliar dollar menjadi US 37,08 miliar pada 2008. Pada 2009, posisi utang luar negeri swasta sebesar US 60,6 miliar dollar yang akan jatuh tempo tahun ini sebesar US 17,4 miliar dollar terdiri dari utang pokok dan bunga. Kewajiban pembayaran utang didominasi oleh pembayaran utang luar negeri non bank atau korporasi sebsar US 14,3 miliar dollar atau 82,2 persen, sedang sisanya sebesar US 3,1 miliar dollar (17,8 persen) merupakan kewajiban pembayaran bank. Meningkatkan aktifitas penarikan utang luar negeri swasta disebabkan meningkatnya komitmen baru yang diterima pihak swasta Indonesia.

Indonesia Bangkrut
Soal Indonesia menuju kebangkrutan, SBY sendiri pernah melontarkan pernyataan “government is broke”, saat membuka Sidang Pleno I Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta pada Selasa (10/03/09) lalu. Jika Government is broke, mengapa terus menambah utang? Selama lima tahun kepemimpinan Presiden SBY, kembali menaikkan utang menjadi 392 triliun rupiah.
Dengan keinginan kembali SBY melanjutkan kepemimpinannya sebagai presiden periode kedua berarti SBY ingin melanjutkan kebangkrutan pemerintah disebabkan utang-utang yang terus menumpuk untuk diteruskan kepada generasi anak-cucu bangsa. Nampaknya SBY tidak memiliki rasa malu dihadapan rakyat banyak dan tidak memiliki suri tauladan yang mulia sebagai pemimpin.
Pemerintahan SBY yang pro-neoliberalisme juga tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 kelihatan bahwa rezim SBY adalah rezim anti-subsidi. Pada 2004, jumlah subsidi masih sebesar 6,3 persen dari PDB, namun sampai pada 2009 jumlah subsidi kepada kepentingan rakyat banyak terus dikurangi menjadi tinggal 0,3 persen dari PDB.
Ketidakmauan dan ketidakmampuan pemerintahan SBY untuk keluar dari ketergantungan pada utang yang kian membesar menunjukkan pemerintahan SBY sudah pada tahap ketagihan pada utang. Sebenarnya SBY bisa melakukan pengurangan utang dengan cara merombak belanja negara, menggenjot penerimaan negara (utamanya penerimaan pajak), dan mengurangi stok utang secara signifikan serta keberanian politik untuk menyatakan stop utang kepada lembaga-lembaga agen neoliberalisme seperti World Bank, IMF dan ADB.

(Muslimin B.Putra, Penulis adalah Sekretaris Dept Infokom Pengurus Majelis Nasional (PMN) KAHMI. Artikel ini dikirim Harian KONTAN, Jakarta, 30 Mei 2009)