6/23/2010

Gayus Tambunan, Prototipe Teroris Ekonomi

Menyebut tentang teroris selalu berasisoasi pada seorang atau beberapa orang yang menggunakan bom untuk membumihanguskan sasaran bangunan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh pengamat menyebutkan tujuan teroris adalah menegakkan ideologi tertentu akibat dari pemahaman sepotong-sepotong makna tulisan yang termaktub dalam kitab suci agama.
Namun ada teroris jenis lain yang lebih berbahaya dan berjalan secara beruntun dan turun temurun yakni teroris keuangan negara. Mereka adalah para koruptor yang menggerogoti keuangan negara yang sejatinya digunakan untuk membangun negara tapi justru disalahgunakan untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Bila teroris menggunakan bom sebagai alat melakukan terror dan korbannya bisa meninggal dunia secara langsung. Lain halnya dengan teroris keuangan negara, korbannya mati secara perlahan-lahan baik akibat kelaparan, kekurangan gizi dan digerogoti berbagai penyakit lainnya yang semestinya ditanggulangi oleh negara.
Sebutan teroris keuangan negara bisa pula disebut sebagai teroris ekonomi atau teroris perbankan ataupun sebutan lainnya yang merujuk pada upaya penggerogotan anggaran negara. Teroris keuangan negara bisa membuat negara mengalami ketidakstabilan ekonomi hingga membuat ketidakadilan bagi masyarakat karena orang yang miskin makin miskin sementara orang kaya makin kaya raya. Faktanya para koruptor yang sudah terjerat hukum adalah orang-orang sudah kaya raya dengan rumah mentereng dan mobil mewah namun masih bernafsu untuk menambah dan menumpuk kekayaannya.
Jika teroris politik bermotif agama dapat mengancam keselamatan fisik dan jiwa masyarakat demikian pula dengan teroris keuangan negara. Misalnya anggaran untuk mengatasi gizi buruk atau program beras miskin yang anggarannya terpotong melalui tangan-tangan birokrasi adalah berkat praktek-praktek teroris keuangan negara di dalam tubuh birokrasi pemerintah.
Perbedaan penanganan teroris politik dengan teroris ekonomi (keuangan negara) sangatlah berbeda. Bila teroris politik bermotif agama, penanganannya ditangani oleh Densus 88, sementara teroris keuangan negara oleh bareskrim polri. Namun kadangkala oknum-oknum didalam bareskim juga termasuk dalam sindikat teroris keuangan negara, seperti disinyalir keterliabtan dua orang jenderal polisi pada kasus Gayus Tambunan yang berada dalam unit bareskrim.
Penanganan represif ala Densus 88 terhadap teroris politik bermotif agama sebenarnya lebih relevan bila ditangani secara preventif. Para aktifis yang dicurigai sebagai teroris tidak perlu ditembak mati karena mereka memiliki hak hidup. Penanganannya bisa menggunakan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama. Bukankah para aktifis agama yang dianggap teroris itu adalah orang-orang yang dianggap salah dalam memahami kitab suci agama tertentu sehingga UU Penodaan Agama adalah ketentuan perundangan yang relevan untuk menjeratnya, bukan dengan cara kekerasan langsung menembak mati.
Dilihat dari skala dan dampaknya, teroris keuangan negara jauh lebih dahsyat daripada teroris politik bermotif agama. Misalnya kasus Bom Marriot, korbannya tidaklah mencapai ratusan apalagi ribuan jiwa. Lain halnya dengan teroris ekonomi korbannya bisa beribu-ribu dalam berbagai bentuk, misalnya bencana alam berupa banjir dan tanah longsor akibat penggundulan hutan. Padahal dalam penanganan ada alokasi anggaran khusus untuk menanggulangi penggundulan hutan bernama dana reboisasi. Namun dana tersebut banyak digerogoti oleh teroris keuangan negara di sektor kehutanan.
Kasus Gayus
Kasus Gayus Tambunan adalah contoh kasus terorisme keuangan negara yang actual dibicarakan saat ini. Dengan renumerasi yang sudah sangat besar untuk ukuran pegawai negeri sipil sebesar Rp 12,1 juta per bulan untuk pangkat Golongan IIIA, ternyata masih menganggapnya terlalu kecil sehingga menggunakan posisinya di Ditjen Pajak untuk memperkaya diri dengan berbagai motif.
Sebagai pegawai negeri Golongan IIIA dalam usia 30 tahun, Gayus telah menikmati kekayaan yang dapat dicatatkan kepada Museum Rekor Indonesia (MURI). Gayus tercatat memiliki kekayaan di rekening bank sebanyak Rp 25 miliar, apartemen di Cempaka Mas dan rumah di komplek perumahan elit Kelapa Gading, Jakarta Utara juga memiliki tumpangan kendaraan mewah seperti fortuner, ford everest, Toyota alphard dan mercedec benz. Sebuah kekayaan yang fantastis bagi seorang pegawai negeri dengan masa kerja tidak lebih dari sepuluh tahun. Apakah kekayaan tersebut didapatkan dari renumerasi? Rasanya tidak.
Ditjen Pajak (DJP) memberlakukan renumerasi bagi pegawai perpajakan untuk mencegah korupsi berupa larangan untuk meminta dan menerima dari berbagai bentuk apapun dari para wajib pajak. Besaran renumerasi setiap jenis golongan dan jabatan bervariasi dengan jumlah yang lumayan diatas rata-rata pegawai negeri. Pemberlakuan renumerasi sejak tahun 2002 seiring dengan reformasi perpajakan. Renumerasi yang besar diharapkan menciptakan disiplin kerja demi tercapainya target pemasukan pajak sebesar Rp 50 trilyun sebulan tahun 2010 sekarang ini.
Sejatinya tugas pegawai Ditjen pajak sebatas administrator perpajakan berupa kegiatan pengumpulan pajak dari Wajib Pajak ke kas negara dan tidak boleh merangkap sebagai konsultan pajak bagi siapapun yang menjadi Wajib Pajak. Sementara pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang strategis untuk pembiayaan pembangunan selain dari pendapatan migas.
Gayus Tambunan sebagai pegawai bagian penelaah keberatan dan banding wajib DJP pajak bukan bekerja sendirian tetapi dibantu oleh beberapa orang pejabat didalam lingkup Ditjen Pajak. Mas Achmad Santosa, anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengatakan adanya indikasi keterliabtan 10 orang pejabat Ditjen Pajak sesuai pengakuan Gayus saat pemeriksaan pada tanggal 34 Maret 2010 sebelum melarikan diri. Jadi bisa saja motif pelarian diri Gayus untuk melindungi para pejabat Ditjen Pajak itu. Bila benar keterlibatan 10 orang lainnya, berarti kasus Gayus bisa melibatkan 11 orang yang bisa membentuk satu “kesebelasan teroris keuangan negara.”
Gayus sendiri pernah mengakui bahwa kekayaannya berasal dari uang sabetan dari wajib pajak yang keberatan dengan besar nilai pajak yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak. Gayus juga menuturkan bahwa tingkat golongan PNS di Ditjen Pajak menentukan uang sabetan. Secara logika, Gayus yang berpangkat Golongan IIIA saja bisa memiliki kekayaan Rp 25 miliar, berarti golongan yang lebih tinggi dengan uang sabetan lebih besar lebih kaya lagi dari Gayus. Dengan penuturan tersebut, maka semakin nyata adanya keterlibatan para pejabat yang menjadi atasan dari Gayus di unit penelaah keberatan dan banding pajak.
Asumsi publik bahwa Gayus memiliki komplotan dan terorganisir didalam Ditjen Pajak dari pimpinan hingga tingkat yang paling bawah, tidaklah salah. Selain Gayus, masih ada para pengambil kebijakan tertinggi yang menjadi atasan Gayus yang seharusnya menjadi pesakitan dan secepatnya diperiksa oleh kepolisian sebelum kabur lagi keluar negeri. Kini Ditjen Pajak telah menjadi sarang teroris keuangan negara pasca reformasi perpajakan dan program reformasi birokrasi.
Perilaku Gayus dan 10 pejabat Ditjen Pajak dapat dikatakan sebagai perilaku korupsi terencana (planned behavior). Teori perilaku terencana yang dikemukakan Ajzen (1985) untuk memprediksi individu yang memutuskan secara sadar untuk melakukan sebuah tindakan spesifik. Tindakan spesifik yang dimaksud termasuk tindakan untuk melakukan korupsi karena secara sosial-budaya merupakan tindakan buruk dan sebuah perilaku yang tidak diinginkan (undesirable).
Penulis, Pemerhati Politik CEPSIS Makassar dan seorang Wajib Pajak.

Tifatul Dililit Gurita Yahudi ?

Tifatul Sembiring, Menteri Kominfo yang berasal dari PKS itu nampaknya mulai “bersahabat” dengan Yahudi/Israel. Beredar infomasi bahwa perusahaan telekomunikasi Indonesia memberi kemudahan kepada dua perusahaan Yahudi, Convergyst dan Amdocs dalam mengikuti tender pengadaan perangkat billing system Telkomsel. Secara teknis memang seorang menteri tidak memiliki kewenangan dalam prosedur pengadaan barang dan jasa dalam perusahaan telekomunikasi yang berlabel BUMN atau semi BUMN semacam Telkomsel, namun secara politik antara Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik apalagi hubungan dagang. Pemihakan Sarwoto Atmosutarno selaku Direktur Utama Telkomsel kepada perusahaan asal Israel tersebut terdeteksi dengan pemberian kesempatan enam bulan sebelumnya untuk prove of concept (POC) untuk peserta tender kepada Amdocs. Selama ini billing system PT Telkomsel ditangani perusahaan patungan Nokia dan Siemens yang akan berakhir kontraknya pada tahun 2010.
Perusahaan Convergyst Solution Ltd berdiri pada 1991 dan berbasis di Israel. Sebelumnya bernama Wiztec Solutions Ltd dan awalnya hanya sebagai penyedia jasa Customer Care dan Penagihan solusi untuk pasar TV. Pada 1999, Perseroan menjadi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Convergys Corporation - perusahan global jasa outsourcing - dan tercatat pada bursa saham New York dengan label CVG.
Dalam perkembangannya Convergyst Solution Ltd sukses menghasilkan sistem penagihan dengan label WIZARD, yang diciptakan untuk membangun sistem Manajemen Pelanggan dan sistem Penagihan operator Pay TV, termasuk televisi kabel digital, Direct Broadcast Satellite (DBS), Direct-to-Home (DTH), Digital Terrestrial Television (DTT) dan Multi -point Multi-channel Distribution System (MMDS). Convergyst juga membangun sistem layanan cakupan dengan platform video, suara dan data secara komprehensif. Akibatnya banyak kliennya dari berbagai negara dibuat resah, termasuk klien terbesarnya Amerika Serikat.
Menurut sebuah situs (www.matimop.org.il), WIZARD adalah sebuah sistem berintegrasi penuh dengan metode penagihannya. Pada perkembangan berikutnya Wizard pun merambah ranah saluran TV kemasan (berbayar), dengan membangun sistem pembayaran maju untuk layanan TV berlangganan, termasuk TV kemasan format digital dan interaktif, seperti sistem Pay-Per-View (PPV), Video-on-Demand (VOD), akses Internet, Home Shopping, Games dan banyak lagi.
Sementara itu perusahaan Amdocs Ltd adalah salah satu penyedia terkemuka di dunia penagihan, customer relationship management (CRM), dan ketertiban sistem perangkat lunak manajemen untuk industri telekomunikasi. Sebuah situs (www.fundinguniverse.com) menyebutkan bahwa Amdocs juga mengurusi jasa perusahaan end-to-end sistem perangkat lunak, dan layanan dukungan yang memungkinkan penyedia layanan telekomunikasi untuk menawarkan beberapa platform, dan layanan beberapa tagihan, memesan, dan dukungan fixed-line dan telepon seluler pelanggan. Dalam perkembangannya, Amdocs juga mulai menyediakan jasa outsourcing, mengambil alih penagihan, layanan pelanggan, dan manajemen hubungan pelanggan. Belakangan, Amdocs menjadi segelintir perusahaan penyedia sistem perangkat lunak yang mampu menangani jaringan telepon dengan minimal 40 juta pelanggan di tiap negara.
Namun menurut Kedutaan Besar AS di Jakarta, perusahaan Amdocs adalah dari Amerika Serikat, bukan dari Israel. Padahal dalam sejarahnya, Amdocs adalah perusahaan yang didirikan di Israel oleh Aurec Group, sebuah korporasi bisnis milik milyarder Yahudi, Morris Kahn. Morris tercatat dalam 10 orang terkaya di Israel. Indikasi bahwa Amdocs adalah perusahaan Israel yang memangku kepentingan negara zionis itu terlihat pada jajaran direksi. Pada situs www.reuter.com, beberapa direktur Amdocs tercatat pernah menduduki pos penting di Pemerintah Israel.
Contohnya, Nehemia Lemelbaum, Ayal Shiran, dan Zohar Zisapel. Nehemia Lemelbaum, yang menjadi dewan direksi Amdocs sejak Desember 2001 --merangkap Senior Vice President Amdocs Management Limited dari 1985 hingga Januari 2005-- adalah staf di Kementerian Komunikasi Israel dengan tanggung jawab untuk teknologi komputer di area business data processing. Saat ini, Nehemia menjadi anggota eksekutif komite teknologi dan inovasi. Sementara Ayal Shiran, yang menjabat sebagai Senior Vice President dan Head of Customer Service Business Group Amdocs Limited sejak 2008, adalah jebolan Angkatan Udara Israel. Shiran bertanggung jawab atas proyek pengembangan sistem komputer untuk jet tempur F-15 dan pengembangan perangkat lunak untuk F-15 di Boeing. Sedangkan Zohar Zisapel yang menduduki kursi dewan direksi Amdocs sejak Juli 2008 dan kini menjadi kepala komite inovasi dan teknologi pernah mengenyam karier di Departemen Pertahanan Israel dari 1978 hingga 1982. Ia juga menjadi Ketua Asosiasi Industri Elektronik Israel dari 1998 hingga 2001 (Gatra, Edisi 21 Januari 2010).
Sejak akhir tahun 1990-an, Amdocs membuat serangkaian kunci akuisisi, termasuk International Telecommunication Data Systems (ITDS) dari Amerika Serikat pada 1999; Kanada Solect Technology Group pada 2000; dan Nortel Networks pada 2001. Akuisisi telah membantu perusahaan untuk posisi dirinya sebagai penyedia layanan lengkap dari solusi CRM turnkey. Awalnya berbasis di Ra'anana, Israel, di mana perusahaan terus mempertahankan sebagian besar dari kegiatan penelitian dan pengembangan dengan hampir setengah dari 8.600 karyawannya. Untuk memudahkan operasi mereka, kantor pusat Amdocs pun pindah ke ke Chesterfield, Missouri. Setelah itu Amdocs mendaftarkan dirinya pada New York Stock Exchange, sahamnya mendadak meroket tinggi, setelah dilempar ke public pada akhir 1990-an. Media massa AS waktu itu menaruh kecurigaan adanya kejanggalan atas melambungnya saham-saham Amdocs di bursa saham.
Seorang Netter bernama Hendro Rahardian mengabarkan melalui sebuah milis mengemukakan bahwa kuatnya jejaring Yahudi sangat berperan dalam penggelembungan saham Amdocs. Sejak itu, karena cakupan pekerjaan yang begitu luas pada sistem telekomunikasi video, suara dan data, keberadaan Amdocs dan Convergyst di beberapa belahan dunia, membuat resah para penguasa yang menjadi kliennya.
Sebagai contoh adalah saat “skandal cinta terselebung” yang mendera Bill Clinton saat menjadi Presiden Amerika Serikat dengan Monica Lewinsky. Terbongkarnya skandal Clinton, diyakini sebagai kerja dari Amdocs dan Convergyst, yang telah berpihak pada partai Republik. Saat berkuasa, Clinton mencurigai dua perusahaan outsourcing seperti Amdocs dan Convergys yang telah mematai-matai aktivitasnya, sejak dia bangun tidur, hingga dirinya kembali tidur. Semuanya tergambar jelas saat rekaman perbuatannya menjadi barang bukti yang menjatuhkannya. Bahkan tidak hanya percakapan, rekaman video aktivitas kesehariannya beredar luas di Israel. Keyakinan Clinton soal cengkeraman Yahudi di luar dan di dalam Gedung Putih, tidak lain berdasarkan pengakuan mantan Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon, di media massa Israel dan Amerika.
Sharon menyatakan bahwa ''rakyat Yahudi telah menguasai Amerika secara penuh, baik di tingkat senator hingga Gedung Putih.” Pernyataan Sharon itu beredar luas di media massa, salah satunya seperti yang di muat www.mediamonitors.net pada tanggal 20 November 2001. Sharon meyakini, bangsa Yahudi telah menguasai sebagian besar bangsa di dunia. Mereka menguasai mulai dari produk makanan yang diproduksi di luar Israel, hingga telekomunikasi yang mampu mendeteksi gerak lawan. Sehingga kemenangan bangsa Israel sudah terlihat sejak lama.
Kepala Pusat Informasi Depkominfo, Gatot S Dewa Broto sendiri mengakui kepada sebuah media online (detik.com) bahwa sekitar 30 persen perangkat teknologi dan jaringan telekomunikasi yang digunakan di Indonesia kabarnya merupakan produk buatan Israel. Salah satu perangkat buatan Israel yang telah masuk ke Indonesia adalah Shiron dan Gilat dalam perangkat VSAT. Dengan alasan globalisasi, Depkominfo kesulitan menahan masuknya produk asal Israel. Sementara perusahaan Israel yang sempat hendak masuk ke Indonesia adalah Alvarion untuk perangkat Wimax di spectrum 3,3 GHz dan akan menggandeng perusahaan domestic, PT Abhimata Cipta Abadi.
Kebijakan Telekomunikasi
Kebijakan telekomunikasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi No 36/199 serta Peraturan Pemerintah No. 52/2002 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Kedua kebijakan tersebut tidak menyebutkan secara khusus mengatur pelarangan pengadaan perangkat telekomunikasi yang digunakan di Indonesia berdasarkan asal negara.
Bila dalam kebijakan telekomunikasi tidak diatur secara jelas tentang asal negara, maka UU No. 36/1999 dapat menjadi rujukan. Pada pasal 21 UU ini, pemerintah dilarang keras menjalin hubungan dagang dengan negara yang tidak menjalin hubungan diplomatik.
Dengan demikian, Tifatul Sembiring sebagai menteri yang memiliki kewenangan dalam bidang telekomunikasi dituntut bersikap aktif terhadap perusahaan telekomunikasi yang berniat bekerjasama dengan perusahaan Israel, meskipun terdaftar pada bursa efek pada negara diluar Israel, seperti Amerika Serikat. Apalagi Depkominfo memiliki kewenangan untuk mencabut izin operasional perusahaan telekomunikasi tersebut bila mengancam dan meresahkan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dan mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka diatas tanah nenek moyangnya sendiri yang dicaplok oleh negara Israel hingga hari ini.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebijakan Publik pada Center for Policy Analysis (CEPSIS) Makassar.