Gerakan Mahasiswa dan Stabilitas Politik Pasca Pemilu 2004

Gerakan mahasiswa selalu dipahami dalam konteks politik. Persepsi semacam itu terjustifikasi karena gerakan mahasiswa memiliki dampak yang besar dalam proses perubahan sosial dan politik. Momen-momen perubahan social dan politik dinegeri ini, senantiasa menampilkan mahasiswa sebagai aktornya, tanpa bermaksud mengecilkan peran aktor-aktor lainnya, seperti aktifis LSM/NGO dan aktifis politik.
Mengapa gerakan mahasiswa memiliki persepsi demikian? Hal ini disebabkan kepedulian social mahasiswa menyebabkan partisipasi politiknya melalui ekspresi ke dalam berbagai bentuk aksi. Aksi demonstrasi adalah aksi yang paling konvensional untuk mempengaruhi kebijakan politik.
Diskursus tentang gerakan mahasiswa sepanjang masa transisi, memiliki peran penting dalam menjaga agar transisi dapat berlangsung menuju demokrasi, dan bukan berbalik ke arah otoritarianisme baru. Sebagai Negara yang baru keluar dari kunkungan rezim otoritarian, gerakan mahasiswa dapat menjadi kekuatan masyarakat sipil yang efektif dalam membangun jaringan kekuatan penyeimbang sebagai agen perubahan. Gerakan mahasiswa memiliki peran vital perjuangan, karena spirit perjuangannya masih dilandasi oleh rasa patriotismenya yang tinggi terhadap negaranya.
Gerakan mahasiswa sebenarnya cermin patriotisme generasi muda, sehingga karenanya tidak boleh dipahami sebagai pemberontakan kaum muda terhadap negaranya. Persepsi negative terhadap gerakan mahasiswa sebagai gerakan massa bayaran karena aksi-aksinya sering disusupi kepentingan diluar idealisme mahasiswa, memang untuk kasus tertentu tak dapat dihindari. Secara empirik, setelah tumbangnya rezim Orde Baru, gerakan mahasiswa seakan tampil sebagai kekuatan kelompok penekan (pressure group) yang paling ampuh, sehingga sering digunakan kelompok kepentingan (interest group) tertentu untuk mempengaruhi kebijakan politik dengan misi politik tertentu.
Bila dihubungkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri atas tiga dharma: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka gerakan mahasiswa dapat dikelompokkan sebagai pengabdian masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang didapatnya di bangku perguruan tinggi, maka tingkat kesadaran politiknya tentu lebih tinggi dibandingkan kelompok social lainnya. Apalagi, kesadaran politik ditunjang oleh idiologi tertentu yang dapat mendorong untuk bertindak aktif dalam menjawab setiap kebijakan pemerintah yang bertendensi merugikan rakyat dan Negara. Meskipun actor-aktor gerakan mahasiswa memiliki disiplin ilmu yang berbeda, aksi-aksi kolektif yang dilakukannya berpotensi memiliki dampak yang besar terhadap perubahan kebijakan.
Peta Gerakan Mahasiswa
Pemetaan gerakan mahasiswa Indonesia tak bias dilepaskan oleh basis idiologi yang melandasinya. Idiologi mahasiswa yang menjadi mainsteam tersegregasi menjadi tiga kategori: Idiologi nasionalis, Idiologi sosialis dan Idiologi religious. Idiologi nasionalis terlembagakan ke dalam organisasi-organisasi mahasiswa yang memakai label nasional, idiologi sosialis sering juga menggunakan label nasionalis dalam organisasinya, sedang idiologi religious terinstitusinalisasi ke dalam organisasi-organisasi berlabel agama.
Polarisasi idiologi mahasiswa secara empiric tidak actual lagi, karena proses akulturasi budaya telah berlangsung massif sehingga mengaburkan batas-batas idiologi. Organisasi mahasiswa nasionalis tidak berarti aktor-aktornya tidak religious, begitu pula pada organisasi berlabel agama tidak mengurangi rasa nasionalismenya. Polarisasi idiologi mahasiswa pernah menajam ketika era politik aliran, dan mengalami pengenduran pada era pembangunan masa Orde Baru yang lebih menonjolkan idiologi developmentalisme.
Beragamnya idiologi mahasiswa tidak berarti dalam aksinya dapat berbenturan kepentingan, karena gerakan mahasiswa dalam tujuan perjuangannya tetap sama, yakni untuk kesejahteraan rakyat meski platform perjuangan berbeda. Kesamaan tujuan demi kesejahteraan rakyat inilah yang selalu mempersatukan semua elemen-elemen gerakan mahasiswa sehingga melahirkan gerakan bersama. Kebijakan pemerintah yang tidak berpotensi pada kesejahteraan rakyat, seperti kebijakan penaikan tariff BBM, tariff listrik dan air bersih adalah salah satu contoh kebijakan pemerintah yang tidak populis yang menjadi fokus aksi bersama gerakan mahasiswa, disamping kasus-kasus korupsi yang massif. Tema-tema aksi sebagai bentuk response mahasiswa akan bervariasi sesuai pola kebijakan pemerintah yang diterapkan.
Trace Baru
Gerakan mahasiswa dapat menjadi pengawal demokrasi dalam era demokratisasi. Dengan terpilihnya pemerintahan baru pasca Pemilu 2004, memiliki ruang gerak dalam mengaktualisasikan jiwa patriotismenya dengan member jalan kepada pemerintahan baru, untuk mewujudkan janji-janji politiknya ke dalam program kebijakan Negara. Proses internalisasi janji-janji politik ke dalam kebijkan negara adalah obyek gerakan mahasiswa yang harus menjadi focus agar tidak melenceng.
Deviasi program pemerintah dapat menjadi fokus perhatian gerakan mahasiswa, minimal setahun setelah pemerintahan baru berjalan. Periode setahun dan bukannya seratus hari, karena laporan pertanggungjawaban pemerintah (progress report) selalu diumumkan melalui saluran resmi pemerintah, seperti pidato awal tahun presiden dan pidato presiden pada Sidang Tahunan MPR.
Setting politik demikian bukan menempatkan gerakan mahasiswa bersikap defensif tetapi aktif dalam merespon melalui saluran-saluran formal, yang sebelumnya ofensif. Pola dari defensive ke ofensif dapat dikategorikan sebagai trace baru gerakan mahasiswa, agar memiliki nilai guna dalam mengawal pemerintahan baru kea rah cita-cita mensejahterakan rakyatnya. Prasyarat untuk bersifat defensive-aktif adalah perlunya penguasaan analisis kebijakan (policy analysis) dari semua sector public, khususnya concern kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas program.
Stabilitas Politik Pasca Pilpres 2004
Stabilitas politik (political stability) dan pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah dua topic yang menjadi agenda strategis pemerintah sekaligus dambaan masyarakat. Stabilitas politik dapat menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi. Sementara pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru, karena investasi yang bergairah. Penciptaan lapangan kerja baru dapat mengatasi angka pengangguran yang demikian banyak, sejak krisis melanda Indonesia pada medio 1997 lalu.
Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi tentunya berpengaruh besar terhadap gerakan mahasiswa. Stabilitas politik dapat tercipta bila kebijakan pemerintah pro-rakyat, sehingga tidak berpotensi melahirkan keresahan sosial. Rezim Mega-Hamzah yang memerintah tiga tahun terakhir, tak dapat dikategorikan pro-rakyat karena kebijakan-kebijakannya selalu berpotensi melahirkan keresahan sosial. Beberapa kebijakan yang berpotensi meresahkan rakyat, seperti kebijakan penaikan tariff BBM, privatisasi BUMN yang merugikan Negara, pemberian release dan discharge kepada pengutang kelas kakap, yang menyinggung rasa keadilan masyarakat, serta kasus khusus seperti lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan akibat lemahnya diplomasi internasional.
Gerakan mahasiswa sepanjang sejarahnya tidak pernah menjadi trouble maker, karena gerakannya bersifat reaktif sehingga kategori gerakannya tidak berpotensi menciptakan instabilitas politik. Justru, kelompok-kelompok di luar mahasiswalah yang sering membuat suasana tidak kondusif, sehingga mendapat respon keras dari mahasiswa. Contoh kasus, pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, yang sering mengeluarkan kebijakan yang membingunkan sehingga mendapat respon negative dari kalangan mahasiswa.
(Copyright @ Muslimin B. Putra, mantan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP UNHAS Periode 1996-1997. Makalah disampaikan pada Pusat Tabulasi Nasional Pemilu 2004, di Hotel Borobudur, Jakarta)