3/31/2011

Gerakan Koin Untuk Presiden SBY

Pernyataan Presiden SBY dihadapan anggota dan petinggi TNI/Polri di Gedung Balai Samudra Indonesia, Jakarta, Jumat (21/1/2011) tentang gaji presiden yang tidak pernah naik selama tujuh tahun terakhir mendapat perhatian masyarakat Indonesia. Pernyataan itu diistilahkan oleh media sebagai “curhat presiden soal gajinya”. Salah satu respon masyarakat Indonesia yang prihatin dengan sikap Presiden SBY itu adalah dengan melakukan gerakan sinisme dengan nama gerakan “Koin Untuk Presiden” dan “Help Salary Presiden” yang mirip dengan gerakan social “Koin untuk prita”.
Gerakan mengumpulkan koin untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata tak hanya disuarakan lewat dunia maya melalui jejaring sosial Facebook (FB). Gerakan ini menjadi nyata bahkan sampai ke gedung wakil rakyat di Senayan. Senin sore, 24 Januari kemarin, di pintu keluar ruangan anggota Komisi III DPR RI tersimpan sebuah kotak kaca dengan selembar kertas bertuliskan "Koin untuk Presiden" yang ditempelkan di kotak tersebut. Entah siapa yang menaruh kotak itu, namun kotak bertuliskan "Koin untuk Presiden" ini menarik perhatian beberapa anggota Komisi III DPR RI untuk ikut bersimpati mendonorkan koinnya terkait pernyataan Presiden RI soal gajinya yang tak naik-naik selama tujuh tahun memimpin negara ini (Fajar, Selasa, 25/01).
Gerakan Koin untuk Presiden SBY juga dilakukan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR RI saat rapat kerja dengan Kapolri pada Senin (24/1/2010) malam kemarin. Inisiatif melakukan gerakan keprihatinan itu muncul dari obrolan para anggota Komisi III DPR yang melakukan perbincangan ringan di masa rehat Raker dengan Kapolri. Para penginisiatif adalah Bambang Soesatyo, Edi Ramli Sitanggang, Syarifudin Sudding, Desmon J Mahesa dan Nasir Djamil. Sebelumnya Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat sempat menyinggung soal penggalangan koin untuk membantu gaji presiden saat rapat kerja dengan Kapolri (Kompas.com).
Gerakan “Koin untuk Presiden SBY” didukung oleh Partai Golkar, dengan indikasi tidak adanya pelarangan dan teguran terhadap anggotanya yang menjadi inisiator penggalangan koin di DPR untuk Presiden SBY. Malah Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menganggap gerakan tersebut kreatif, saat ditemui wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/1/2011). Meski Priyo tetap berpendapat bahwa sebenarnya Presiden SBY tidak meminta kenaikan gaji dan hanya mencontohkan kepada TNI dan Polri bahwa dirinya yang tidak naik gaji bisa bekerja dengan baik.
Respon berbeda dilakukan politisi Partai Demokrat di DPR, seperti Achsanul Kosasih (Wakil Sekretaris DPP Partai Demokrat) tidak rela penggalangan koin dilakukan oleh DPR untuk Presiden SBY (Selasa, 25/1/2011). Kosasih menganggap hal itu sama dengan meledek dan melecehkan institusi lembaga dalam hal ini Presiden dan tidak ada sama sekali ada upaya simpati dan empati dari penggalangan koin tersebut.
Gerakan Keprihatinan
Awalnya gerakan “Koin Untuk Presiden” berkembang dalam media jejaring sosial facebook, twitter dan forum diskusi online berupa logo khusus untuk menunjang aksi Gerakan “Koin Rp 100 untuk SBY”. Logo yang dibuat Gerakan Alumni HMI, mirip logo “Koin untuk Prita” dengan paduan warna hitam dan kuning. Di tengah huruf S dan D dalam kata “presiden”, terdapat gambar tangan yang memegang koin 100 rupiah. Gerakan ini berkembang ke dalam dunia nyata berupa aksi didepan di Bundaran Hotel Indonesia dan beberapa tempat lainnya di berbagai kota.
Gerakan keprihatinan dan sinisme kepada Presiden SBY itu bermaksud mengundang penduduk Indonesia untuk bergotong-royong menyumbangkan koin Rp 100 untuk Presiden SBY yang sedang mengalami “kesusahan” akibat tidak naik gaji selama tujuh tahun. Curhat tentang gaji presiden dianggap sebagai ucapan yang tidak sepantasnya keluar dari mulut seorang presiden ditengah sebagian besar rakyat yang sedang kesusahan akibat bencana alam dan terancam kelaparan. Bahkan pernyataan semacam itu hanya dilakukan Presiden SBY dari seluruh pemimpin negara di dunia.
Konteks pembicaraan Presiden SBY ketika itu tentang komitmen pemerintah yang akan terus meningkatkan gaji dan remunerasi anggota TNI dan Polri setiap tahun. Rezim SBY-Boediono bermaksud membuat sejarah sebagai rezim yang memperhatikan kesejahteraan anggota TNI dan Polri dengan kedok mendorong anggota TNI dan Polri untuk berkinerja baik dengan prestasi tinggi. Namun dibalik pernyataan itu dikandung misi pribadinya yang beringinan mendapatkan hal yang sama (kenaikan gaji).
Curhat gaji presiden langsung direspon oleh Menteri Keuangan Agus M akan memasukkan kenaikan gaji Presiden dan pejabat dalam APBN. Implikasinya dapat diduga akan terjadi peningkatan biaya belanja negara dan pengurangan pos subsidi untuk rakyat. Salah satu pos subsidi untuk rakyat melalui PLN berupa TDL untuk rakyat dan Pertamina berupa BBM bersubsidi.
Implikasi Politik
Presiden SBY kini sedang menghadapi krisis legitimasi dengan tingkat kepercayaan rakyat yang semakin menurun. Hampir semua masalah kenegaraan yang mendapat perhatian publik direspon dengan sebuah pidato presiden yang dikemas dengan kata-kata bijak namun tidak sesuai dengan realisasi seperti Skandal Bank Century yang tidak terselesaikan secara hukum dan kasus Gayus Tambunan yang melibatkan mafia pajak dan mafia hukum. Bahkan lembaran-lembaran pidato Presiden SBY sudah cukup untuk dijadikan sebagai bantal tidur untuk menidurkan rakyat yang terbuai oleh susunan “kata-kata bijak” itu.
Dibalik pidato dan pernyataan Presiden SBY terdapat misi pembangunan citra terhadap dirinya dan dilakukan terus menerus selama dalam perjalanan kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pembangunan citra ternyata tidak cukup dalam menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan yang sangat kronis dan krusial. Justru citra itu melekat pada kinerja dan kontribusi kepemimpinan Presiden SBY dalam menyelesaikan masalah-masalah krusial kenegaraan.
Dalam menghadapi masalah-masalah krusial, Presiden SBY terlihat tersandera oleh kepentingan politik tertentu. Kepentingan politik tersebut bukannya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, namun kepentingan sekelompok orang tertentu. SBY seakan gamang dan tidak cerdas dalam memimpin diatas tarikan-tarikan kepentingan dari kelompok-kelompok kepentingan yang melingkarinya. Akibatnya, Presiden SBY dapat dianggap berada didalam kepentingan kelompok-kelompok politik tersebut dan akhirnya hanya menjadi Presiden untuk sekelompok orang, bukan sebagai presiden untuk semua kelompok dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Kelambatan dalam merespon masalah-masalah kenegaraan berbanding terbalik dengan kecerdasannya sebagai peraih doktor dari IPB Bogor. SBY hanya cepat tanggap bila menyangkut persepsi dan citra dirinya, namun lambat tanggap bila muncul masalah-masalah kenegaraan. Kelambatan respon bisa dilihat pada masalah mafia pajak dalam kasus Gayus Tambunan diresponnya pada masa-masa menjelang penjatuhan vonis dengan mengeluarkan Inpres. Bahkan masalah besar seperti pemberantasan mafia pajak justru diberikan kepada “orang kecil” seperti Boediono yang tidak memiliki track record dalam dunia hukum.
Apabila Presiden SBY ingin menampilkan dirinya sebagai pemimpin sejati dan presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, maka seharusnya mau mengorbankan kepentingan-kepentingan kelompok politiknya dan mengalihkan untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan dalam jangka panjang. Apalagi bila ingin dikenang sejarah dan dianggap pahlawan nasional, maka seharusnya berani melakukan langkah-langkah reformasi dan revolusioner dalam membersihkan negara dari para mafia yang berada dalam suprastruktur politik.
Tahun 2011 adalah tahun penentuan bagi SBY diatas tampuk singgasana kepresidenannya. Pada tahun ini, SBY dituntut lebih meningkatkan kinerjanya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Bila kinerja Presiden SBY tidak berubah dan cenderung berada didalam belitan masalah-masalah kenegaraan, maka rakyat tidak bisa menunggu hingga suksesi presiden pada tahun 2014 mendatang. Rakyat akan bosan menunggu karena sesungguhnya, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Harap Komentar yang sopan sesuai etika berkomunikasi