Melalui seorang aktifis dan intelektual muda Nahdatul Ulama (NU), Luluk Hamidah, isu Western Sahara (Sahara Barat) akan menjadi salah satu point rekomendasi Muktamar NU ke-32 yang berlangsung 22-28 Maret 2010 di Makassar. Namun dalam perkembangannya, pasca Muktamar isu Western Sahara gagal mendapatkan perhatian muktamirin sehingga gagal pula masuk dalam rekomendasi Muktamar NU.
Padahal antara NU dan pejuang kemerdekaan Western Sahara sebelumnya sudah terjalin kontak-kontak informal. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi “Peace Building and Conflict Prevention in the Muslim Word” 29 Juli hingga 1 Agustus 2008 yang diselenggarakan NU, delegasi resmi dari Sahara Barat turut hadir dan berperan aktif dalam mengkampanyekan perdamaian dunia.
Eksistensi Sahara Barat
Secara umum, bahasa yang berlaku di Sahara Barat adalah Bahasa Arab dan Spanyol. Ibukota atau kota terbesar adalah Laayoune. Laayoune sering juga disebut Al-'Ajún adalah kota yang paling penting di Sahara Barat. Dalam versi pemerintahan Maroko, kota Laayoune statusnya adalah kota provinsi. Kota Laayoune mulai berkembang pada 1932 seiring dengan penemuan sumber air dan menjadi pusat pemerintahan kolonial Spanyol di Sahara Barat sebelum tahun 1975. Diperkirakan jumlah penduduk kota Laayoune sekitar 190 ribu orang.
Presidennya adalah Mohamed Abdel Aziz yang sedang dalam pengasingan, demikian pula dengan Perdana Menteri Abdelkader Taleb Oumar dalam pengasingan. Mata uang yang berlaku atau banyak digunakan adalah Dirham Maroko (MAD). Luas wilayahnya sekitar 266.000 km dengan penduduk sekitar 267.405 jiwa (Juli 2004). Sahara Barat merupakan salah satu daerah yang paling jarang dihuni di dunia, bahkan beberapa data mencatat tingkat kepadatannya sebagai yang paling rendah.
Bentuk pemerintahan berbentuk “republik” dengan nama Republik Demokratik Arab Sahrawi. Karena masih diduduki oleh Maroko, maka organisasi pembebasan Polisario yang lebih menonjol peran internasionalnya. Pengambilalihan Maroko atas wilayah Sahara Barat juga tidak diakui secara global sehingga banyak negara yang mendukung orgnaiasasi pembebasan Polisario untuk menuntut kemerdekaan Sahara Barat.
Isu kemerdekaan
Sahara Barat adalah salah satu wilayah di benua Afrika yang belum menikmati suasana kemerdekaan. Negara yang berbatasan dengan Maroko di sebelah utara dan Aljazair di timur itu dikuasai oleh Maroko pasca Spanyol meninggalkan negeri yang berada di barat laut Afrika itu pada tahun 1975. Maroko mengklaim bahwa wilayah Sahara Barat adalah wilayah kerajaan Maroko lama sebelum kolonial Spanyol menduduki Maroko.
Sementara rakyat Sahara Barat yang diwakili oleh Polisario menuntut kemerdekaan. Polisario menempuh perang gerilya tingkat rendah dari tahun 1975 hingga 1991. Banyak pengungsi Sahara Barat tinggal di kamp-kamp pengungsian di Aljazair. PBB kemudian memprakarsai gencatan senjata dan prosesnya sedang ditangani oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kasus Sahara Barat mirip dengan kasus Timor Timur yang sebelumnya menuntut PBB mengadakan referendum untuk pemerintahan sendiri. Karena itu, diplomasi pihak Maroko intens mendekati Indonesia agar isu kemerdekaan Sahara Barat tidak mendapat dukungan dari Indonesia. Pada bulan April 2007 silam, Menteri Luar Negeri Maroko, Mohammed Benaissa melakukan kunjungan resmi ke Indonesia terkait dengan penyelesaian Sahara Barat.
Ketika pemerintah Indonesia berjuang untuk otonomi khusus bagi Timor Timur pada decade 1990-an, Maroko sudah menyetujui referendum untuk Sahara Barat. Minurso, misi PBB yang ditugaskan untuk melaksanakan referendum di Sahara Barat tidak berhasil melaksanakannya karena terkait dengan sengketa masalah pendaftaran. Dalam 15 tahun terakhir tidak ada perkembangan berarti penyelesaian masalah Sahara Barat. Apalagi mandat Minurso sudah habis sejak bulan April 2007 sehingga Maroko berinisiatif menawarkan konsep baru untuk Sahara Barat yakni otonomi.
Pasca berakhirnya mandat Minurso, Dewan Keamanan PBB mengangkat Peter van Walsum, seorang diplomat Belanda untuk menjadi penengah PBB. Namun dalam perkembangannya perundingan yang dipimpin Peter berjalan lamban dan cenderung menguntungkan Maroko sehingga membuat marah kelompok Front Polisario, Sahara Barat. Peter dikritik keras oleh pihak Polisario atas laporannya kepada Dewan keamanan PBB pada April 2008 yang menyimpulkan “kemerdekaan Sahara Barat tidak realistis”. Akhirnya Peter mengundurkan diri sebagai perunding antara Polisario dengan Maroko.
Pada bulan Februari 2010, kembali PBB mempertemukan dalam meja perundingan tidak resmi antara pihak Maroko dan gerakan kemerdekaan Front Polisario. Pembicaraan selama dua hari itu akhirnya kembali gagal mempertemukan kepentingan politik kedua pihak. Utusan pribadi Sekjen PBB untuk Sahara Barat, Christopher Ross, mengatakan bahwa dalam sebuah pernyataan di akhir pembicaraan itu bahwa "tidak ada pihak yang mau menerima usul pihak lainnya sebagai dasar bagi berlanjutnya pembicaraan di masa mendatang". Mohammed Khadad, seorang pejabat senior Polisario yang menghadiri pertemuan di Armonk, menjelaskan berbagai pihak yang terlibat, Rabu, memusatkan perhatian pada masalah hak asasi manusia dan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan (Antaranews, 12/02/2010). Padahal perundangan tidak resmi tersebut sebagai prakondisi menuju perundingan resmi putaran kelima antara Maroko dengan Polisario. Sebelumnya perundingan Putaran Empat yang berlangsung di Manhasest, New York pada Juni 2007 gagal memecahkan perselisihan.
Belum tuntasnya penyelesaian Sahara Barat menyebabkan pula kerenggangan antara Maroko dan Aljazair. Aljazair mendukung Polisario demikian pula dengan Afrika Selatan dan beberapa negara lainnya. Sementara Amerika Serikat dan Prancis mendukung Maroko atas kasus Sahara Barat yang memiliki kekayaan potensi perikanan dan pertambangan, khususnya fosfat.
Peran Indonesia
Masyarakat Sahara Barat membutuhkan sikap dan peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa Polisario dengan Maroko. Sebagai negara anti penjajahan, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, ““Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”, maka Indonesia dituntut konsistensinya dalam memainkan peran internasionalnya.
Posisi Indonesia sangat strategis dalam PBB. Indonesia merupakan Ketua Komite Khusus PBB Urusan Dekolonisasi (C24) disamping anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Posisi tersebut memungkinkan Indonesia mengimplementasikan semangat anti-kolonialisme dalam menyelesaikan kasus Sahara Barat. Indonesia terakhir kali menjadi anggota dewan keamanan PBB pada masa Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri RI pada dekade 1970-an. Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB yang memiliki keputusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota dibawah Piagam PBB.
Selain itu, posisi Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim dapat pula dianggap sebagai representasi negara-negara muslim. OKI (Organisasi Konferensi Islam) sebagai organisasi yang beranggotakan negara dan negeri muslim sebagian diantaranya masih terlibat dalam konflik senjata. Selama ini, nyaris tidak ada perwakilan anggota DK PBB yang mampu membawa aspirasi negara-negara muslim yang bersengketa itu di forum-forum PBB.
Melihat posisi Indonesia, maka para pejuang pembebasan Sahara Barat berupaya mendekati Pemerintah Indonesia untuk dapat menyuarakan aspirasinya di forum PBB dalam dalam hubungan bilateral. Salah satu kelompok kepentingan dan organisasi civil society yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia adalah Nahdatul Ulama yang sedang melaksanakan Muktamar yang ke-32. Namun, NU nampaknya belum mampu mengakomodir dan memperjuangkan nasib umat Islam di Sahara Barat untuk bisa merasakan kemerdekaannya.
Tampilkan postingan dengan label Politik Indonesia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik Indonesia. Tampilkan semua postingan
2/23/2010
Kisah Kerbau dan Sang Presiden
Dinamika politik Indonesia akhir-akhir ini diwarnai dengan metaphor binatang. Bila sebelumnya ramai dibicarakan binatang cicak, buaya, gurita, maka kali ini tentang kerbau. Pangkal munculnya perbincangan tentang kerbau dalam wacana politik ketika sebuah aksi demonstrasi mengkritisi program 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono di kawasan Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (28/01/2010) dengan membawa serta binatang kerbau yang bertuliskan “Si Buya” pada badan kerbau.
Binatang kerbau termasuk dalam sub-family Bovinae, dan genus Buballus. Kerbau yang ada di wilayah Indonesia dikenal ada dua jenis yakni: pertama, kerbau sungai (River Buffalo) yang mempunyai 48 kromosom (24 pasang kromosom), misalnya kerbau Murrah yang ada di Sumatera Utara; dan kedua, kerbau lumpur atau rawa (Swap Buffalo) yang mempunyai 50 kromosom (24 pasang kromosom). Jenis kedualah yang paling banyak populasinya karena jenis kerbau pekerja dan penghasil daging, sedang jenis pertama adalah penghasil susu perah populasinya sangat sedikit. Dari seluruh populasi kerbau di seluruh dunia, hanya 2 persen yang berada di Indonesia.
Meski populasinya hanya dua persen, berita tentang kerbau Indonesia telah menyebar luas ke seluruh dunia sehubungan dengan demonstrasi kerbau “Si Buya” di depan Istana Negara. Tulisan “Si Buya” tersebutlah yang menjadi pemicu Presiden SBY tersindir dan menjadi perbincangan para petinggi negara ketika melangsungkan hajatan kenegaraan bersama semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan gubernur seluruh Indonesia di Istana Presiden di Cipanas, Jawa Barat pada Selasa (02/2/2010).
Reaksi Presiden SBY tersebut seakan menjadi pemantik dimulainya polemik tentang persoalan etika dalam berdemonstrasi. Bagi para pendukung SBY, demonstrasi dengan melibatkan kerbau sangat tidak etis. Apalagi binatang kerbau bagi masyarakat Indonesia diidentikkan sebagai symbol kebodohan dan kelambanan. Berbeda dengan astrologi orang China yang melambangkan kerbau sebagai simbol kehebatan. Pihak kepolisian pun kesulitan menangkap demonstran yang membawa binatang karena tidak diatur dalam Undang-Undang. Bila menggunakan tuduhan pencemaran nama dengan adanya nama “Si Buya” sangat tidak beralasan, kecuali bila bertuliskan “Si Buyo” maka bisa saja dijadikan akronim “Susilo Bambang Yudhoyono”.
Sebenarnya masyarakat tidak banyak yang menaruh perhatian kehadiran kerbau dalam aksi demonstrasi pada 28 Januari. Namun SBY sendiri yang mempopulerkan kehadiran kerbau dalam demonstrasi dan mendapatkan liputan media massa secara luas. Sepertinya scenario mengangkat demonstrasi kerbau “Si Buya” untuk mencitrakan dirinya yang kembali teraniaya sehingga public kembali berpihak kepadanya. Namun bukannya citra positif yang didapat, justru public semakin mempertegas imaji tentang sosok pribadi SBY yang sebenarnya sebagai sosok melankolis yang doyan mengeluh.
Pendukung Presiden SBY pun tidak bisa secara langsung mengajukan pasal-pasal pidana kepada para demonstran itu. Penyebabnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menganulir norma tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2006 dalam putusannya No. 022/PUU-IV/2006. Namun MK tidak menganulir penghinaan terhadap kepala negara asing atau wakil negara asing di Indonesia. Bagi para penghina kepala negara asing, ancaman pidananya sangat berat maksimun 5 tahun. Memang harus diakui bahwa dampak putusan tersebut menyebabkan berkurangnya penghormatan terhadap presedin, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
Bila mengajukan pasal penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) pun tidak akan manjur karena para demonstran itu tidak melakukan perbuatan dimuka korban itu sendiri, sebagaimana disebut dalam KUHP. Lain halnya bila menggunakan Pasal 316 KUHP, pasal penghinaan terhadap orang yang ada dalam lembaga penguasa atau badan umum ketika dia sedang atau karena dalam menjalankan tugas pekerjaannya yang sah. Demikian pula pada Pasal 207 KUHP tentang pasal penghinaan dengan lisan atau tulisan, tetapi bukan dengan perbuatan membawa kerbau. Obyek kejahatan berdasarkan Pasal 207 adalah penguasa dan badan umum. Yang dimaksud dengan penguasa adalah badan-badan public atau pemerintah yang memegang atau melaksanakan tugas pekerjaan untuk kepentingan umum. Sedangkan Badan Umum adalah semua badan bukan badan public, tetapi melaksanakan pekerjaa atau pelayanan untuk kepentingan umum.
Pasal yang lebih spesifik yang bisa menjerat para demonstran adalah perbuatan memaksa hewan untuk berada diluar habitatnya, apalagi bila menyiksa dan membunuh hewan seperti animal abuse atau animal cruelty yang diatur dalam Pasal 302 KUHP. Pada ayat 1 huruf 1 dalam pasal tersebut berkenaan dengan perbuatan demonstran yang melampau batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, diancam penjara paling lama tiga bulan.
Sebagian masyarakat Indonesia cenderung memandang rendah derajat binatang sehingga cenderung mengabaikan faktor penyiksaan hewan, termasuk bila menyertakan dalam aksi demonstrasi. Padahal sebagai makhluk hidup, hewan-hewan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Bandingkan dengan masyarakat Cina yang menjadikan binatang sebagai symbol kelahiran yang dikenal dengan istilah shio, misalnya shio kerbau, shio babi, shio anjing dan seterusnya.
Didalam dunia binatang, kerbau memiliki sifat positif maupun sifat negatif. Sifat positif binatang kerbau adalah stamina yang kuat, gampang diajak bekerjasama, dan pekerja keras. Sementara sifat negatifnya adalah lamban bergerak, badan besar, dan sudah pasti bodoh. Memang pada dunia binatang dikenal beberapa yang pintar seperti anjing yang dapat dijadikan partner bagi polisi dalam mengendus kejahatan.
Demo Alegoris
Demonstrasi dengan membawa simbol-simbol seperti binatang adalah demonstrasi alegoris. Demo alegoris biasanya berjalan dengan santun tanpa tindak kekerasan. Berbeda halnya dengan demonstrasi anarkis yang menggunakan aksi-aksi kekerasan dalam memperjuangkan aspirasinya, seperti membakar benda-benda tertentu dengan maksud menarik perhatian. Namun anehnya, demo alegoris pada peringatan 100 hari SBY-Boediono banyak yang mencapkan tidak beretika dan tidak sesuai dengan adat-adat ketimuran. Benarnya demikian?
Demonstrasi merupakan tautan antara aksi dan reaksi. Peringatan para demonstran dengan simbol “kerbau” karena selama ini melihat pemerintahan yang dipimpin SBY sangat lamban dalam menyelesaikan agenda nasional, baik yang mereka rumuskan dalam forum National Summit maupun penyelesaian skandal Bank Century. Maka sebagai bahasa komunikasi non-verbal, simbol “kerbau” itu sangat pas diidentikkan dengan fisik “SBY” yang berbadan besar dan lamban bergerak.
Bila SBY berpikiran positif, maka pesan non-verbal itulah yang ditanggapi dengan menunjukkan kinerja positif sebagaimana tuntutan rakyat yang diusung para demonstran itu. Bila menanggapinya dalam pidato, maka substansi aksi demo seyogyanya yang menjadi bahan evaluasi pemerintahannya, bukannya masalah kerbau yang berbau artifisial. Tuntutan demonstran substansinya adalah penyelesaian masalah century yang bertendensi korupsi, karena tema korupsi inilah yang menjadi tema umum kampanye SBY-Boedion pada saat pemilihan presiden tahun 2009 silam. Namun alih-alih menyelesaikan kasus century, justru SBY dan partai pendukungnya (utamanya Partai Demokrat) menyebarkan wacana reshuffle kabinet menyikapi menjelang penuntasan investasi kasus Century oleh Pansus Angket Century DPR.
Berbicara tentang etika dalam berdemonstrasi, sebenarnya demonstrasi dengan membawa kerbau jauh lebih santun ketimbang aksi-aksi Ruhut Sitompul (anggota Fraksi Demokrat) didalam sidang Pansus Hak Angket Century. Kata-kata “bangsat” yang sering keluar dari mulut politisi yang berlatarbelakang pengacara itu bisa jadi pangkal dari aksi para demontran. “Bangsat” sendiri adalah binatang kecil yang sering berkeliaran didalam tempat tidur yang tidak bersih.
Kata-kata bijak Aung San Suu Kyi - pejuang demokrasi Myanmar dan peraih Nobel Perdamaian tahun 1991 silam - mungkin bisa menemani renungan kita tentang politik Indonesia, “Bukan kekuasaan yang merusak watak, melainkan ketakutan. Takut kehilangan kekuasaan merusak watak mereka yang berkuasa, takut dilanda kekuasaan merusak mereka yang dikuasai,”
Binatang kerbau termasuk dalam sub-family Bovinae, dan genus Buballus. Kerbau yang ada di wilayah Indonesia dikenal ada dua jenis yakni: pertama, kerbau sungai (River Buffalo) yang mempunyai 48 kromosom (24 pasang kromosom), misalnya kerbau Murrah yang ada di Sumatera Utara; dan kedua, kerbau lumpur atau rawa (Swap Buffalo) yang mempunyai 50 kromosom (24 pasang kromosom). Jenis kedualah yang paling banyak populasinya karena jenis kerbau pekerja dan penghasil daging, sedang jenis pertama adalah penghasil susu perah populasinya sangat sedikit. Dari seluruh populasi kerbau di seluruh dunia, hanya 2 persen yang berada di Indonesia.
Meski populasinya hanya dua persen, berita tentang kerbau Indonesia telah menyebar luas ke seluruh dunia sehubungan dengan demonstrasi kerbau “Si Buya” di depan Istana Negara. Tulisan “Si Buya” tersebutlah yang menjadi pemicu Presiden SBY tersindir dan menjadi perbincangan para petinggi negara ketika melangsungkan hajatan kenegaraan bersama semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan gubernur seluruh Indonesia di Istana Presiden di Cipanas, Jawa Barat pada Selasa (02/2/2010).
Reaksi Presiden SBY tersebut seakan menjadi pemantik dimulainya polemik tentang persoalan etika dalam berdemonstrasi. Bagi para pendukung SBY, demonstrasi dengan melibatkan kerbau sangat tidak etis. Apalagi binatang kerbau bagi masyarakat Indonesia diidentikkan sebagai symbol kebodohan dan kelambanan. Berbeda dengan astrologi orang China yang melambangkan kerbau sebagai simbol kehebatan. Pihak kepolisian pun kesulitan menangkap demonstran yang membawa binatang karena tidak diatur dalam Undang-Undang. Bila menggunakan tuduhan pencemaran nama dengan adanya nama “Si Buya” sangat tidak beralasan, kecuali bila bertuliskan “Si Buyo” maka bisa saja dijadikan akronim “Susilo Bambang Yudhoyono”.
Sebenarnya masyarakat tidak banyak yang menaruh perhatian kehadiran kerbau dalam aksi demonstrasi pada 28 Januari. Namun SBY sendiri yang mempopulerkan kehadiran kerbau dalam demonstrasi dan mendapatkan liputan media massa secara luas. Sepertinya scenario mengangkat demonstrasi kerbau “Si Buya” untuk mencitrakan dirinya yang kembali teraniaya sehingga public kembali berpihak kepadanya. Namun bukannya citra positif yang didapat, justru public semakin mempertegas imaji tentang sosok pribadi SBY yang sebenarnya sebagai sosok melankolis yang doyan mengeluh.
Pendukung Presiden SBY pun tidak bisa secara langsung mengajukan pasal-pasal pidana kepada para demonstran itu. Penyebabnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menganulir norma tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2006 dalam putusannya No. 022/PUU-IV/2006. Namun MK tidak menganulir penghinaan terhadap kepala negara asing atau wakil negara asing di Indonesia. Bagi para penghina kepala negara asing, ancaman pidananya sangat berat maksimun 5 tahun. Memang harus diakui bahwa dampak putusan tersebut menyebabkan berkurangnya penghormatan terhadap presedin, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
Bila mengajukan pasal penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) pun tidak akan manjur karena para demonstran itu tidak melakukan perbuatan dimuka korban itu sendiri, sebagaimana disebut dalam KUHP. Lain halnya bila menggunakan Pasal 316 KUHP, pasal penghinaan terhadap orang yang ada dalam lembaga penguasa atau badan umum ketika dia sedang atau karena dalam menjalankan tugas pekerjaannya yang sah. Demikian pula pada Pasal 207 KUHP tentang pasal penghinaan dengan lisan atau tulisan, tetapi bukan dengan perbuatan membawa kerbau. Obyek kejahatan berdasarkan Pasal 207 adalah penguasa dan badan umum. Yang dimaksud dengan penguasa adalah badan-badan public atau pemerintah yang memegang atau melaksanakan tugas pekerjaan untuk kepentingan umum. Sedangkan Badan Umum adalah semua badan bukan badan public, tetapi melaksanakan pekerjaa atau pelayanan untuk kepentingan umum.
Pasal yang lebih spesifik yang bisa menjerat para demonstran adalah perbuatan memaksa hewan untuk berada diluar habitatnya, apalagi bila menyiksa dan membunuh hewan seperti animal abuse atau animal cruelty yang diatur dalam Pasal 302 KUHP. Pada ayat 1 huruf 1 dalam pasal tersebut berkenaan dengan perbuatan demonstran yang melampau batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, diancam penjara paling lama tiga bulan.
Sebagian masyarakat Indonesia cenderung memandang rendah derajat binatang sehingga cenderung mengabaikan faktor penyiksaan hewan, termasuk bila menyertakan dalam aksi demonstrasi. Padahal sebagai makhluk hidup, hewan-hewan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Bandingkan dengan masyarakat Cina yang menjadikan binatang sebagai symbol kelahiran yang dikenal dengan istilah shio, misalnya shio kerbau, shio babi, shio anjing dan seterusnya.
Didalam dunia binatang, kerbau memiliki sifat positif maupun sifat negatif. Sifat positif binatang kerbau adalah stamina yang kuat, gampang diajak bekerjasama, dan pekerja keras. Sementara sifat negatifnya adalah lamban bergerak, badan besar, dan sudah pasti bodoh. Memang pada dunia binatang dikenal beberapa yang pintar seperti anjing yang dapat dijadikan partner bagi polisi dalam mengendus kejahatan.
Demo Alegoris
Demonstrasi dengan membawa simbol-simbol seperti binatang adalah demonstrasi alegoris. Demo alegoris biasanya berjalan dengan santun tanpa tindak kekerasan. Berbeda halnya dengan demonstrasi anarkis yang menggunakan aksi-aksi kekerasan dalam memperjuangkan aspirasinya, seperti membakar benda-benda tertentu dengan maksud menarik perhatian. Namun anehnya, demo alegoris pada peringatan 100 hari SBY-Boediono banyak yang mencapkan tidak beretika dan tidak sesuai dengan adat-adat ketimuran. Benarnya demikian?
Demonstrasi merupakan tautan antara aksi dan reaksi. Peringatan para demonstran dengan simbol “kerbau” karena selama ini melihat pemerintahan yang dipimpin SBY sangat lamban dalam menyelesaikan agenda nasional, baik yang mereka rumuskan dalam forum National Summit maupun penyelesaian skandal Bank Century. Maka sebagai bahasa komunikasi non-verbal, simbol “kerbau” itu sangat pas diidentikkan dengan fisik “SBY” yang berbadan besar dan lamban bergerak.
Bila SBY berpikiran positif, maka pesan non-verbal itulah yang ditanggapi dengan menunjukkan kinerja positif sebagaimana tuntutan rakyat yang diusung para demonstran itu. Bila menanggapinya dalam pidato, maka substansi aksi demo seyogyanya yang menjadi bahan evaluasi pemerintahannya, bukannya masalah kerbau yang berbau artifisial. Tuntutan demonstran substansinya adalah penyelesaian masalah century yang bertendensi korupsi, karena tema korupsi inilah yang menjadi tema umum kampanye SBY-Boedion pada saat pemilihan presiden tahun 2009 silam. Namun alih-alih menyelesaikan kasus century, justru SBY dan partai pendukungnya (utamanya Partai Demokrat) menyebarkan wacana reshuffle kabinet menyikapi menjelang penuntasan investasi kasus Century oleh Pansus Angket Century DPR.
Berbicara tentang etika dalam berdemonstrasi, sebenarnya demonstrasi dengan membawa kerbau jauh lebih santun ketimbang aksi-aksi Ruhut Sitompul (anggota Fraksi Demokrat) didalam sidang Pansus Hak Angket Century. Kata-kata “bangsat” yang sering keluar dari mulut politisi yang berlatarbelakang pengacara itu bisa jadi pangkal dari aksi para demontran. “Bangsat” sendiri adalah binatang kecil yang sering berkeliaran didalam tempat tidur yang tidak bersih.
Kata-kata bijak Aung San Suu Kyi - pejuang demokrasi Myanmar dan peraih Nobel Perdamaian tahun 1991 silam - mungkin bisa menemani renungan kita tentang politik Indonesia, “Bukan kekuasaan yang merusak watak, melainkan ketakutan. Takut kehilangan kekuasaan merusak watak mereka yang berkuasa, takut dilanda kekuasaan merusak mereka yang dikuasai,”
6/10/2009
Tim Sukses SBY Takabbur, PKS Tak Kabur
Detik-detik menjelang deklarasi SBY-Boediono pada 15 Mei lalu merupakan detik-detik negosiasi yang menegangkan antara pihak SBY–Partai Demokrat (PD) dengan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera. Hubungan PD-PKS sempat menegang dan mengancam akan keluar dari koalisi partai pendukung SBY. Bahkan terlontar statement dari fungsionaris PKS bahwa SBY takabbur.
Keteguhan SBY menggandeng Beodiono sebagai cawapresnya, nyaris tidak peduli terhadap aspirasi mitra koalisinya. SBY memandang tanpa dukungan dari mitra koalisipun, PD mampu membawa SBY ke tampuk presiden pada periode kedua. Dengan raihan suara diatas 20 persen dan eklektabilitas SBY berdasarkan survey capres, sudah cukup bagi SBY untuk mempertahankan keberadaan Boediono dan rela melepas mitra koalisinya yang bersikeras menolak Boediono. SBY sangat percaya diri akan menang dalam pilpres yang akan digelar 8 Juli mendatang. SBY telah merasa menang sebelum bertanding.
Kepada media (Kompas, 14/05/09), Achmad Mubarok (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat) mengatakan tidak ada masalah serius dengan peserta koalisi untuk memajukan pak SBY. Semua akan memberikan dukungan pada saat deklarasi nanti. Semua dalam posisi “Point off no return”. Munculnya penolakan dan suara keras dari elite partai anggota koalisi merupakan bagian dari dinamika yang wajar. PD yakin koalisi tetap akan solid sampai saat deklarasi di Bandung, Jawa Barat.
Ahmad Mubarak juga pernah melontarkan pernyataan atas kemenangan PD pada pemilu 2009 dengan mengatakan bahwa faktor Tuhan hanya 1 persen. Pernyataan tersebut kontan ditanggapi elit politik PKS, Mahfuzh Siddik agar PD tidak takabbur. Fahri Hamzah (PKS) juga tidak segan menyemprot Syarif Hasan (PD) dalam diskusi pada sebuah stasiun televisi. DPP PKS pun sudah mulai menjalin komunikasi politik dengan JK-Win meski akhirnya berbalik lagi ke PD. Mabruri (PKS) sudah memuji istri JK-Wiranto yang keduanya memakai jilbab sehingga lebih mudah menjelaskan ke konstituen. Penjelasan simbolik Mabruri muncul membandingkan istri SBY-Boediono yang tak satupun mengenakan jilbab.
Meski menjurus SBY-PD takabbur, ternyata PKS tak kunjung kabur. Sikap inkonsistensi PKS menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai milis. Kinerja PKS yang dulu sangat konsisten dalam berjuang, konsisten dalam bertindak dan konsisten dalam berucap justru berubah secara drastik pada pemilu kali ini. Kemana gerangan sifat istiqamah pada aktifis PKS? Apakah tenggelam oleh nikmatnya janji-janji kekuasaan?
Partai Kurang Saleh
Ketika PKS mengancam kubu PD untuk keluar sebagai mitra koalisi, publik menaruh harapan besar pada PKS untuk tetap concern pada ketegasan sikap untuk menegakkan sifat-sifat mulia dalam berpolitik. Rakyat Indonesia menyaksikan betapa mulianya PKS ketika mengancam SBY-PD yang takabbur dengan kemenangannya. Gaya politik PKS dengan kepandaiannya melakukan sandiwara politik amat memukau karena mampu menarik perhatian publik. Seni berpolitik PKS sangat luar biasa dan mampu membawa rakyat Indonesia berdebar-debar menanti ending dari sandiwara politik yang dilakoninya.
Namun sifat mulia yang ditunjukkan PKS dalam berpolitik hanya bertahan selama tiga hari ketika elit politik PKS kembali didekati SBY-PD. Ancaman PKS akan mundur sebagai mitra koalisi SBY-PD hanya gertak sambal belaka. PKS hanya bergenit-genit di panggung politik dan mudah larut ketika mendapatkan janji kursi kekuasaan. Bahkan presiden PKS, Tifatul Sembiring sering mengatakan bahwa Boediono bukanlah sosok yang dapat mewakili umat. Namun secara mengejutkan Tifatul Sembiring justru mendukung Boediono sebagai cawapres SBY ketika pendaftaran pasangan SBY-Boediono di Kantor KPU dengan memberi pujian bahwa Boediono kompeten dalam bidang ekonomi dan dapat membawa bangsa ini keluar dari krisis global. Tifatul juga menolak anggapan mengenai sosok Boediono sebagai neoliberalis karena ketika Boediono menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, ekonomi syariah berkembang dengan melahirkan Undang-Undang Perekonomian Syariah.
Menurut Sekjen PKS, Anis Matta kepada para silaturahmi kader dan relawan di Makassar (17/5), seluruh manuver politik PKS dilakukan semata-mata untuk menciptakan konstelasi politik yang memungkinkan PKS tumbuh sehingga berkepentingan membangun koalisi yang setara dengan PD. Anis membantah jika PKS tidak punya sikap konsisten karena awalnya menolak Boediono namun belakangan kemudian menerima. PKS menerima Boediono setelah Sudi Silalahi, Hatta Rajasa dan Yudhoyono berulang kali meminta maaf karena memilih Boediono tanpa berkomunikasi dengan partai koalisinya.
Berdasarkan rumors politik yang beredar di dunia maya, ternyata masalah yang dipersoalkan elit politik PKS bukan soal platform, bukan pula soal Beodiono penganut paham neoliberal, tetapi soal bagi-bagi jabatan. Kabarnya, PKS mengincar kursi menteri pada dua departemen yakni Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional.
Kesimpulan dari drama politik PKS adalah soal kekuasaan dibungkus dengan retorika yang bagus “kurang komunikasi”. Ibarat perawi hadits, pernyataan elit politik PKS termasuk kategori matruk (ditinggalkan haditsnya). Karena perilaku elit-elit politik PKS yang berubah-ubah, tidak istiqomah, maka PKS dapat dijuluki sebagai “Partai Kurang Saleh”.
Keyakinan Berlebihan
Setelah memenangkan pemilu legislatif dengan selisih sekitar lima persen dengan Partai Golkar di peringkat kedua, SBY-Partai Demokrat memiliki keyakinan yang berlebihan akan memenangkan pilpres dengan sekali putaran. Padahal mereka adalah para manusia yang memiliki kemampuan terbatas, diatas kemampuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Keyakinan yang berlebihan sangat mendekati sikap takabbur dan mendahului kehendak Ilahi.
Komunikasi politik Partai Demokrat kepada mitra koalisinya hanya berjalan satu arah. Dalam menyampaikan agenda-agenda membangun pemerintahan PD hanya cukup dengan pemberitahuan semata tanpa upaya membangun dialog yang bisa menghasilkan gagasan besar pembangunan bangsa. Kita bisa lihat ketika penunjukan cawapres Boediono, nyaris tidak satupun partai mitra koalisinya yang undang untuk membicarakannya. Semuanya diserahkan semata-mata kepada SBY sehingga mengundang reaksi keras dari mitra koalisinya, terutama PKS.
Perilaku otoriter SBY dalam penentuan cawapres sangat tampak disini dengan kemasan atas nama hak prerogatif. Maka tak ayal perilaku SBY menggambarkan pencerminan perilaku Soeharto pada masa Orde Baru yang sentralistis dan otoriter dalam pengambilan keputusan dalam Golkar ketika itu. SBY adalah penggambaran nyata perilaku politik Soeharto dalam penentuan cawapresnya pada setiap pemilu selesai digelar.
Perilaku fungsionaris Partai Demokrat pun sangat berbeda ketika digelar Pemilu 2004 silam. Pada saat itu, mereka sangat menyadari kemampuannya sebagai manusia yang sangat terbatas dan menyandarkan kehendak pada Yang Maha Kuasa semata. Ketika itu perolehan suara PD yang hanya 7 persen menyadarkan mereka dan menyandarkan keajaiban Tuhan untuk bisa memenangkan pilpres. Apalagi rivalnya pada saat itu adalah Megawati Soekarnoputri yang didukung oleh Koalisi Kebangsaan yang menyatukan dua partai besar pemenang pertama dan kedua pemilu 2004.
Berbeda halnya dengan pasangan JK-Wiranto dengan jargon politiknya “lebih cepat lebih baik”. Menurut Wiranto, jargon tersebut bukan karena takabbur namun perpaduan antara kecepatan dan ketegasan sebagai aktualisasi karakter pribadi keduanya. Jargon tersebut dipilih bukan untuk menyindir capres SBY yang terkenal sebagai pemilik sejati sifat peragu dalam bertindak dan mengambil keputusan. Setidaknya jargon “lebih cepat lebih baik” sudah terbukti, misalnya dengan cara lebih cepat melakukan deklarasi pasangan capres-cawapres di tugu proklamasi pada 3 Mei, dibanding SBY yang baru mendeklarasikan diri pada 15 Mei, apalagi Mega-Prabowo yang baru digelar 23 Mei.
JK juga menafsirkan jargon “lebih cepat lebih baik” bukanlah perbuatan takabbur dan bukan pula dosa. Jargon tersebut dimaksudnya kalau ingin lebih cepat dan dan lebih baik dalam membangun bangsa, maka Tuhan akan memberikan taufik dan hidayahnya. Jargon tersebut merupakan jargon dan kata kunci pesan kampanye Partai Golkar, bukan ditujukan untuk menyindir seseorang atau siapapun, apalagi SBY. Namun bagi SBY, JK dianggap takabbur dengan jargon politik “lebih cepat lebih baik”. Hal ini menandakan bahwa SBY lemah dalam menghadapi komunikasi politik dengan JK. SBY terlalu reaktif dan berlebihan menanggapi pernyataan-pernyataan JK yang piawai dalam beretorika.
(Muslimin B.Putra adalah Analis Politik dan Kebijakan Publik pada Center for Policy Analysis (CEPSIS) Makassar. Artikel ini dikirim ke Harian Fajar, 24 Mei 2009)
Keteguhan SBY menggandeng Beodiono sebagai cawapresnya, nyaris tidak peduli terhadap aspirasi mitra koalisinya. SBY memandang tanpa dukungan dari mitra koalisipun, PD mampu membawa SBY ke tampuk presiden pada periode kedua. Dengan raihan suara diatas 20 persen dan eklektabilitas SBY berdasarkan survey capres, sudah cukup bagi SBY untuk mempertahankan keberadaan Boediono dan rela melepas mitra koalisinya yang bersikeras menolak Boediono. SBY sangat percaya diri akan menang dalam pilpres yang akan digelar 8 Juli mendatang. SBY telah merasa menang sebelum bertanding.
Kepada media (Kompas, 14/05/09), Achmad Mubarok (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat) mengatakan tidak ada masalah serius dengan peserta koalisi untuk memajukan pak SBY. Semua akan memberikan dukungan pada saat deklarasi nanti. Semua dalam posisi “Point off no return”. Munculnya penolakan dan suara keras dari elite partai anggota koalisi merupakan bagian dari dinamika yang wajar. PD yakin koalisi tetap akan solid sampai saat deklarasi di Bandung, Jawa Barat.
Ahmad Mubarak juga pernah melontarkan pernyataan atas kemenangan PD pada pemilu 2009 dengan mengatakan bahwa faktor Tuhan hanya 1 persen. Pernyataan tersebut kontan ditanggapi elit politik PKS, Mahfuzh Siddik agar PD tidak takabbur. Fahri Hamzah (PKS) juga tidak segan menyemprot Syarif Hasan (PD) dalam diskusi pada sebuah stasiun televisi. DPP PKS pun sudah mulai menjalin komunikasi politik dengan JK-Win meski akhirnya berbalik lagi ke PD. Mabruri (PKS) sudah memuji istri JK-Wiranto yang keduanya memakai jilbab sehingga lebih mudah menjelaskan ke konstituen. Penjelasan simbolik Mabruri muncul membandingkan istri SBY-Boediono yang tak satupun mengenakan jilbab.
Meski menjurus SBY-PD takabbur, ternyata PKS tak kunjung kabur. Sikap inkonsistensi PKS menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai milis. Kinerja PKS yang dulu sangat konsisten dalam berjuang, konsisten dalam bertindak dan konsisten dalam berucap justru berubah secara drastik pada pemilu kali ini. Kemana gerangan sifat istiqamah pada aktifis PKS? Apakah tenggelam oleh nikmatnya janji-janji kekuasaan?
Partai Kurang Saleh
Ketika PKS mengancam kubu PD untuk keluar sebagai mitra koalisi, publik menaruh harapan besar pada PKS untuk tetap concern pada ketegasan sikap untuk menegakkan sifat-sifat mulia dalam berpolitik. Rakyat Indonesia menyaksikan betapa mulianya PKS ketika mengancam SBY-PD yang takabbur dengan kemenangannya. Gaya politik PKS dengan kepandaiannya melakukan sandiwara politik amat memukau karena mampu menarik perhatian publik. Seni berpolitik PKS sangat luar biasa dan mampu membawa rakyat Indonesia berdebar-debar menanti ending dari sandiwara politik yang dilakoninya.
Namun sifat mulia yang ditunjukkan PKS dalam berpolitik hanya bertahan selama tiga hari ketika elit politik PKS kembali didekati SBY-PD. Ancaman PKS akan mundur sebagai mitra koalisi SBY-PD hanya gertak sambal belaka. PKS hanya bergenit-genit di panggung politik dan mudah larut ketika mendapatkan janji kursi kekuasaan. Bahkan presiden PKS, Tifatul Sembiring sering mengatakan bahwa Boediono bukanlah sosok yang dapat mewakili umat. Namun secara mengejutkan Tifatul Sembiring justru mendukung Boediono sebagai cawapres SBY ketika pendaftaran pasangan SBY-Boediono di Kantor KPU dengan memberi pujian bahwa Boediono kompeten dalam bidang ekonomi dan dapat membawa bangsa ini keluar dari krisis global. Tifatul juga menolak anggapan mengenai sosok Boediono sebagai neoliberalis karena ketika Boediono menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, ekonomi syariah berkembang dengan melahirkan Undang-Undang Perekonomian Syariah.
Menurut Sekjen PKS, Anis Matta kepada para silaturahmi kader dan relawan di Makassar (17/5), seluruh manuver politik PKS dilakukan semata-mata untuk menciptakan konstelasi politik yang memungkinkan PKS tumbuh sehingga berkepentingan membangun koalisi yang setara dengan PD. Anis membantah jika PKS tidak punya sikap konsisten karena awalnya menolak Boediono namun belakangan kemudian menerima. PKS menerima Boediono setelah Sudi Silalahi, Hatta Rajasa dan Yudhoyono berulang kali meminta maaf karena memilih Boediono tanpa berkomunikasi dengan partai koalisinya.
Berdasarkan rumors politik yang beredar di dunia maya, ternyata masalah yang dipersoalkan elit politik PKS bukan soal platform, bukan pula soal Beodiono penganut paham neoliberal, tetapi soal bagi-bagi jabatan. Kabarnya, PKS mengincar kursi menteri pada dua departemen yakni Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional.
Kesimpulan dari drama politik PKS adalah soal kekuasaan dibungkus dengan retorika yang bagus “kurang komunikasi”. Ibarat perawi hadits, pernyataan elit politik PKS termasuk kategori matruk (ditinggalkan haditsnya). Karena perilaku elit-elit politik PKS yang berubah-ubah, tidak istiqomah, maka PKS dapat dijuluki sebagai “Partai Kurang Saleh”.
Keyakinan Berlebihan
Setelah memenangkan pemilu legislatif dengan selisih sekitar lima persen dengan Partai Golkar di peringkat kedua, SBY-Partai Demokrat memiliki keyakinan yang berlebihan akan memenangkan pilpres dengan sekali putaran. Padahal mereka adalah para manusia yang memiliki kemampuan terbatas, diatas kemampuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Keyakinan yang berlebihan sangat mendekati sikap takabbur dan mendahului kehendak Ilahi.
Komunikasi politik Partai Demokrat kepada mitra koalisinya hanya berjalan satu arah. Dalam menyampaikan agenda-agenda membangun pemerintahan PD hanya cukup dengan pemberitahuan semata tanpa upaya membangun dialog yang bisa menghasilkan gagasan besar pembangunan bangsa. Kita bisa lihat ketika penunjukan cawapres Boediono, nyaris tidak satupun partai mitra koalisinya yang undang untuk membicarakannya. Semuanya diserahkan semata-mata kepada SBY sehingga mengundang reaksi keras dari mitra koalisinya, terutama PKS.
Perilaku otoriter SBY dalam penentuan cawapres sangat tampak disini dengan kemasan atas nama hak prerogatif. Maka tak ayal perilaku SBY menggambarkan pencerminan perilaku Soeharto pada masa Orde Baru yang sentralistis dan otoriter dalam pengambilan keputusan dalam Golkar ketika itu. SBY adalah penggambaran nyata perilaku politik Soeharto dalam penentuan cawapresnya pada setiap pemilu selesai digelar.
Perilaku fungsionaris Partai Demokrat pun sangat berbeda ketika digelar Pemilu 2004 silam. Pada saat itu, mereka sangat menyadari kemampuannya sebagai manusia yang sangat terbatas dan menyandarkan kehendak pada Yang Maha Kuasa semata. Ketika itu perolehan suara PD yang hanya 7 persen menyadarkan mereka dan menyandarkan keajaiban Tuhan untuk bisa memenangkan pilpres. Apalagi rivalnya pada saat itu adalah Megawati Soekarnoputri yang didukung oleh Koalisi Kebangsaan yang menyatukan dua partai besar pemenang pertama dan kedua pemilu 2004.
Berbeda halnya dengan pasangan JK-Wiranto dengan jargon politiknya “lebih cepat lebih baik”. Menurut Wiranto, jargon tersebut bukan karena takabbur namun perpaduan antara kecepatan dan ketegasan sebagai aktualisasi karakter pribadi keduanya. Jargon tersebut dipilih bukan untuk menyindir capres SBY yang terkenal sebagai pemilik sejati sifat peragu dalam bertindak dan mengambil keputusan. Setidaknya jargon “lebih cepat lebih baik” sudah terbukti, misalnya dengan cara lebih cepat melakukan deklarasi pasangan capres-cawapres di tugu proklamasi pada 3 Mei, dibanding SBY yang baru mendeklarasikan diri pada 15 Mei, apalagi Mega-Prabowo yang baru digelar 23 Mei.
JK juga menafsirkan jargon “lebih cepat lebih baik” bukanlah perbuatan takabbur dan bukan pula dosa. Jargon tersebut dimaksudnya kalau ingin lebih cepat dan dan lebih baik dalam membangun bangsa, maka Tuhan akan memberikan taufik dan hidayahnya. Jargon tersebut merupakan jargon dan kata kunci pesan kampanye Partai Golkar, bukan ditujukan untuk menyindir seseorang atau siapapun, apalagi SBY. Namun bagi SBY, JK dianggap takabbur dengan jargon politik “lebih cepat lebih baik”. Hal ini menandakan bahwa SBY lemah dalam menghadapi komunikasi politik dengan JK. SBY terlalu reaktif dan berlebihan menanggapi pernyataan-pernyataan JK yang piawai dalam beretorika.
(Muslimin B.Putra adalah Analis Politik dan Kebijakan Publik pada Center for Policy Analysis (CEPSIS) Makassar. Artikel ini dikirim ke Harian Fajar, 24 Mei 2009)
5/16/2009
JK Dizalimi SBY
Pada hari terakhir pendaftaran capres-cawapres (Sabtu, 16/05/09), ketiga pasangan capres-cawapres melakukan pendaftaran secara resmi. Pendaftar pertama adalah pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) pada pagi hari, diikuti pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro) pada siang hari dan pada sore hari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Berbudi). Sebelumnya pasangan JK-Win dikabarkan akan mendaftar lebih dahulu pada Selasa (12/05), namun urung dilakukan. Pasangan JK-Win adalah pasangan capres-cawapres yang paling awal melakukan deklarasi sebagai kontestan pada pilpres Juli mendatang.
Tekad untuk maju sebagai capres bagi JK adalah sebuah hasil dari perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan SBY dan para dedengkot Partai Demokrat. JK yang sebelumnya masih menginginkan berduet dengan SBY pada periode kedua pemerintahannya, merasa dizalimi oleh SBY dengan menetapkan lima kriteria cawapres. Arogansi SBY terlihat nyata dalam penetapannya secara sepihak pada lima kriteria cawapres yang diinginkannya sehingga otomatis menggugurkan peluang JK. Elektibilitas SBY yang cukup tinggi melalui berbagai survey adalah penyebab utama sikap arogansi SBY dalam menentukan kriteria cawapres yang akan mendampinginya selama lima tahun ke depan.
Kelima kriteria cawapres yang pernah dikemukakan SBY di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat dihadapan wartawan istana (Minggu, 19/04/09) adalah memiliki integritas yang ditandai kepribadian dan moral yang tinggi, termasuk moral politik; memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas negara; mempunyai loyalitas kepada kepala pemerintahan dan bebas dari konflik kepentingan; memiliki akseptabilitas dalam arti diterima dan lekat di hati rakyat; dan mampu meningkatkan kekokohan efektifitas koalisi pemerintahan.
Kriteria cawapres yang ditetapkan SBY berangkat dari pengalamannya selama periode lima tahun berjalan bersama JK. SBY merasa perlu menetapkan kriteria baru cawapresnya agar keinginan JK kembali berduet dengan SBY dibentengi secara halus. SBY bermaksud membangun pemerintahan yang solid melalui koalisi pemerintahannya tanpa JK namun SBY lupa bahwa fakta selama ini justru ada partai koalisinya yang tidak konsisten: membangun koalisi dengan SBY-Partai Demokrat namun menghajar kebijakan pemerintah terus-menerus di DPR atas nama koalisi kritis.
Penetapan kriteria cawapres bagi SBY sebagai antisipasi secara politik untuk menjalankan pemerintahannya ke depan tanpa gangguan dari dalam. Dalam sejarah hubungan presiden-wakil presiden, memang JK berhasil membangun suatu sejarah baru dengan menjalankan fungsi wapres secara dinamis, bukan fungsi sebagai “ban serep” yang dipraktekkan beberapa pemerintahan sebelumnya. Efek kedinamisan JK sebagai wapres sehingga seorang tokoh bangsa, Ahmad Syafii Maarif menobatkan JK sebagai “The Real President” selama lima tahun terakhir.
Sementara pilihan cawapres SBY pada Boediono tidaklah secara utuh memenuhi kelima kriteria yang dibuatnya sendiri. Keberadaan Boediono tidak mencerminkan kemampuan untuk memperkokoh koalisi efektifitas pemerintahan yang menjadi kriteria kelima. Boediono berasal dari kalangan professional yang tidak mendapat dukungan dari partai politik koalisi pendukung SBY seperti PPP, PKB, PAN dan PKS. Hal ini terlihat secara kasak mata betapa SBY tidak konsisten antara perkataan dan perbuatannya.
PKS adalah partai pendukung koalisi yang paling keras menolak Boediono karena memiliki agenda sendiri memajukan beberapa kadernya sebagai cawapres SBY seperti Hidayat Nurwahid dan Tifatul Sembiring. Hingga detik-detik akhir pendeklarasian pasangan SBY-Boediono di Sasana Budaya Ganesha, Bandung pada Jumat (15/05/09), PKS mendapatkan proporsi perhatian yang lebih dibanding partai pendukung koalisi lainnya. Meski pada akhirnya Tifatul Sembiring terlihat menghadiri deklarasi tersebut yang digelar mirip dengan penobatan Barack Obama-Joe Biden sebagai capres-cawapres pada konvensi Partai Demokrat AS.
Politik Penzaliman
Penzaliman terhadap JK diawali oleh pernyataan Wakil Ketua Partai Demokrat, Ahmad Mubarak yang menyepelekan Partai Golkar dengan melakukan prediksi perolehan suara Partai Golkar yang tidak lebih dari 2,5 persen pada bulan Februari 2009 lalu. Makna dibalik pernyataan Mubarok terkandung alamat menafikan JK yang notabene adalah Ketua Umum Partai Golkar untuk mendampingi kembali SBY sebagai Cawapres. Pernyataan Ahmad Mubarok membuat jagat dunia politik langsung bergejolak sehingga SBY sendiri harus turun tangan meredakan gejolak dengan menggelar konferensi pers untuk mendinginkan hubungan dengan Partai Golkar.
Pernyataan Ahmad Mubarok seolah menguak agenda tersembunyi Partai Demokrat untuk mendiskreditkan JK dan Partai Golkar. Setidaknya dengan mendiskreditkan Partai Golkar dapat mempengaruhi opini publik sehingga Partai Golkar kehilangan suaranya pada pemilu 2009. Dan ternyata target untuk menyingkirkan Partai Golkar sebagai pemenang pemilu 2004 lalu dinilai berhasil dengan tampilnya Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009. Partai Demokrat yang belum berumur satu dekade itu berhasil mengungguli partai-partai yang telah berusia tua seperti Partai Golkar (dulu Golkar), PDI-P (dulu PDI) dan PPP.
Sasaran utama dibalik pernyataan Mubarok sebenarnya untuk menggerogoti dan mencuri massa Partai Golkar. Secara sosiologi politik, Partai Demokrat akan kesulitan menggaet suara dari massa partai berbasis agama. Massa partai berbasis nasionalis lainnya seperti PDI-P juga sulit untuk dicuri Partai Demokrat karena basis massa PDI-P yang berbasis wong cilik relatif konsisten meskipun jumlahnya tidak bertambah. Maka basis massa Partai Golkar-lah yang relatif mampu dicuri oleh Partai Demokrat, dan hasilnya seperti terlihat pada Pemilu Legislatif April 2009 lalu: Suara Partai Golkar menurun, sementara suara Partai Demokrat bertambah secara signifikan.
Grand Design Partai Demokrat untuk tampil sebagai pemenang pemilu telah menjadi target utama partai yang didirikan SBY tersebut untuk menyingkirkan Partai Golkar yang dipimpin JK. Namun grand design tersebut secara tidak sengaja dibeberkan Ahmad Mubarok ke hadapan publik secara prematur. Sebelumnya grand design tersebut pernah pula terlontar dari mulut Ketua Bappilu Partai Demokrat, Nur Amang beberapa tahun sebelumnya. Grand design tersebut semuanya bermuara pada sasaran menyingkirkan JK secara halus dalam periode kedua pemerintahan SBY. Bila Partai Golkar bisa dikalahkan dalam pemilu, maka Partai Demokratlah yang bisa meraup untung sebagai partai pemerintah. Partai Demokrat ingin menghindari rivalitas dengan Partai Golkar yang sama-sama ber-platform nasionalis dan sama-sama berlabel partai berkuasa selama lima tahun terakhir. Kenyataan ini seolah kacang lupa akan kulitnya karena selama periode duet SBY-JK, Partai Golkar-lah yang banyak membantu pemerintah, utamanya melalui dukungan parlemen.
Statement politik Ahmad Mubarak merupakan representasi apa yang ada dibenak para pengambil keputusan dari Partai Demokrat. Sejak pemilu 2004 lalu sebagai partai baru, Partai Demokrat lebih banyak membangun konstituen melalui media sehingga layak disebut sebagai partai media. Partai media yang dimaksudkan disini adalah partai politik yang berhasil dibesarkan oleh media massa melalui iklan-iklan politik, pemberitaan politik dan sensasi-sensasi politik yang sengaja dibuatnya. Partai Demokrat berkembang melalui iklan-iklan politik yang menampilkan keberhasilan SBY sebagai presiden, meski sebagian besar dikerjakan oleh JK dengan Partai Golkarnya. Iklan-iklan politik Partai Demokrat berhasil mempengaruhi opini publik sehingga berhasil mengambil alih kedudukan Partai Golkar sebagai pemenang pemilu 2009.
Hal ini berbeda dengan Partai Golkar yang merupakan partai berbasis massa. Namun massa yang dibangun oleh Partai Golkar telah berhasil diambil oleh Partai Demokrat melalui iklan-iklan politik yang gencar dan massif karena disokong oleh modal pembiayaan politik yang sangat besar sebagai partai berkuasa.
Berkaca pada sejarah pemilihan presiden pasca reformasi, partai politik pemenang pemilu tidak berkorelasi positif terhadap keterpilihan kadernya menjadi presiden. Bila pemenang pemilu 1999 adalah PDI-P, justru presidennya berasal dari PKB (Abdurrahman Wahid). Sedang pada pemilu 2004 pemenang pemilu adalah Partai Golkar, tetapi presidennya dari Partai Demokrat (Susilo Bambang Yudhoyono). Nah, pemilu 2009 pemenangnya adalah Partai Demokrat. Apakah presidennya tetap dari Partai Demokrat, atau justru berasal dari Partai Golkar atau PDI-P?
(Copyright @ Muslimin B. Putra. Penulis adalah Analis Politik dan Kebijakan Publik pada Pusat Kajian Kebijakan Nasional (Puskajaknas), Jakarta. Artikel ini dikirim ke Harian MEDIA INDONESIA, pada Minggu, 17 Mei 2009)
Tekad untuk maju sebagai capres bagi JK adalah sebuah hasil dari perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan SBY dan para dedengkot Partai Demokrat. JK yang sebelumnya masih menginginkan berduet dengan SBY pada periode kedua pemerintahannya, merasa dizalimi oleh SBY dengan menetapkan lima kriteria cawapres. Arogansi SBY terlihat nyata dalam penetapannya secara sepihak pada lima kriteria cawapres yang diinginkannya sehingga otomatis menggugurkan peluang JK. Elektibilitas SBY yang cukup tinggi melalui berbagai survey adalah penyebab utama sikap arogansi SBY dalam menentukan kriteria cawapres yang akan mendampinginya selama lima tahun ke depan.
Kelima kriteria cawapres yang pernah dikemukakan SBY di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat dihadapan wartawan istana (Minggu, 19/04/09) adalah memiliki integritas yang ditandai kepribadian dan moral yang tinggi, termasuk moral politik; memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas negara; mempunyai loyalitas kepada kepala pemerintahan dan bebas dari konflik kepentingan; memiliki akseptabilitas dalam arti diterima dan lekat di hati rakyat; dan mampu meningkatkan kekokohan efektifitas koalisi pemerintahan.
Kriteria cawapres yang ditetapkan SBY berangkat dari pengalamannya selama periode lima tahun berjalan bersama JK. SBY merasa perlu menetapkan kriteria baru cawapresnya agar keinginan JK kembali berduet dengan SBY dibentengi secara halus. SBY bermaksud membangun pemerintahan yang solid melalui koalisi pemerintahannya tanpa JK namun SBY lupa bahwa fakta selama ini justru ada partai koalisinya yang tidak konsisten: membangun koalisi dengan SBY-Partai Demokrat namun menghajar kebijakan pemerintah terus-menerus di DPR atas nama koalisi kritis.
Penetapan kriteria cawapres bagi SBY sebagai antisipasi secara politik untuk menjalankan pemerintahannya ke depan tanpa gangguan dari dalam. Dalam sejarah hubungan presiden-wakil presiden, memang JK berhasil membangun suatu sejarah baru dengan menjalankan fungsi wapres secara dinamis, bukan fungsi sebagai “ban serep” yang dipraktekkan beberapa pemerintahan sebelumnya. Efek kedinamisan JK sebagai wapres sehingga seorang tokoh bangsa, Ahmad Syafii Maarif menobatkan JK sebagai “The Real President” selama lima tahun terakhir.
Sementara pilihan cawapres SBY pada Boediono tidaklah secara utuh memenuhi kelima kriteria yang dibuatnya sendiri. Keberadaan Boediono tidak mencerminkan kemampuan untuk memperkokoh koalisi efektifitas pemerintahan yang menjadi kriteria kelima. Boediono berasal dari kalangan professional yang tidak mendapat dukungan dari partai politik koalisi pendukung SBY seperti PPP, PKB, PAN dan PKS. Hal ini terlihat secara kasak mata betapa SBY tidak konsisten antara perkataan dan perbuatannya.
PKS adalah partai pendukung koalisi yang paling keras menolak Boediono karena memiliki agenda sendiri memajukan beberapa kadernya sebagai cawapres SBY seperti Hidayat Nurwahid dan Tifatul Sembiring. Hingga detik-detik akhir pendeklarasian pasangan SBY-Boediono di Sasana Budaya Ganesha, Bandung pada Jumat (15/05/09), PKS mendapatkan proporsi perhatian yang lebih dibanding partai pendukung koalisi lainnya. Meski pada akhirnya Tifatul Sembiring terlihat menghadiri deklarasi tersebut yang digelar mirip dengan penobatan Barack Obama-Joe Biden sebagai capres-cawapres pada konvensi Partai Demokrat AS.
Politik Penzaliman
Penzaliman terhadap JK diawali oleh pernyataan Wakil Ketua Partai Demokrat, Ahmad Mubarak yang menyepelekan Partai Golkar dengan melakukan prediksi perolehan suara Partai Golkar yang tidak lebih dari 2,5 persen pada bulan Februari 2009 lalu. Makna dibalik pernyataan Mubarok terkandung alamat menafikan JK yang notabene adalah Ketua Umum Partai Golkar untuk mendampingi kembali SBY sebagai Cawapres. Pernyataan Ahmad Mubarok membuat jagat dunia politik langsung bergejolak sehingga SBY sendiri harus turun tangan meredakan gejolak dengan menggelar konferensi pers untuk mendinginkan hubungan dengan Partai Golkar.
Pernyataan Ahmad Mubarok seolah menguak agenda tersembunyi Partai Demokrat untuk mendiskreditkan JK dan Partai Golkar. Setidaknya dengan mendiskreditkan Partai Golkar dapat mempengaruhi opini publik sehingga Partai Golkar kehilangan suaranya pada pemilu 2009. Dan ternyata target untuk menyingkirkan Partai Golkar sebagai pemenang pemilu 2004 lalu dinilai berhasil dengan tampilnya Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009. Partai Demokrat yang belum berumur satu dekade itu berhasil mengungguli partai-partai yang telah berusia tua seperti Partai Golkar (dulu Golkar), PDI-P (dulu PDI) dan PPP.
Sasaran utama dibalik pernyataan Mubarok sebenarnya untuk menggerogoti dan mencuri massa Partai Golkar. Secara sosiologi politik, Partai Demokrat akan kesulitan menggaet suara dari massa partai berbasis agama. Massa partai berbasis nasionalis lainnya seperti PDI-P juga sulit untuk dicuri Partai Demokrat karena basis massa PDI-P yang berbasis wong cilik relatif konsisten meskipun jumlahnya tidak bertambah. Maka basis massa Partai Golkar-lah yang relatif mampu dicuri oleh Partai Demokrat, dan hasilnya seperti terlihat pada Pemilu Legislatif April 2009 lalu: Suara Partai Golkar menurun, sementara suara Partai Demokrat bertambah secara signifikan.
Grand Design Partai Demokrat untuk tampil sebagai pemenang pemilu telah menjadi target utama partai yang didirikan SBY tersebut untuk menyingkirkan Partai Golkar yang dipimpin JK. Namun grand design tersebut secara tidak sengaja dibeberkan Ahmad Mubarok ke hadapan publik secara prematur. Sebelumnya grand design tersebut pernah pula terlontar dari mulut Ketua Bappilu Partai Demokrat, Nur Amang beberapa tahun sebelumnya. Grand design tersebut semuanya bermuara pada sasaran menyingkirkan JK secara halus dalam periode kedua pemerintahan SBY. Bila Partai Golkar bisa dikalahkan dalam pemilu, maka Partai Demokratlah yang bisa meraup untung sebagai partai pemerintah. Partai Demokrat ingin menghindari rivalitas dengan Partai Golkar yang sama-sama ber-platform nasionalis dan sama-sama berlabel partai berkuasa selama lima tahun terakhir. Kenyataan ini seolah kacang lupa akan kulitnya karena selama periode duet SBY-JK, Partai Golkar-lah yang banyak membantu pemerintah, utamanya melalui dukungan parlemen.
Statement politik Ahmad Mubarak merupakan representasi apa yang ada dibenak para pengambil keputusan dari Partai Demokrat. Sejak pemilu 2004 lalu sebagai partai baru, Partai Demokrat lebih banyak membangun konstituen melalui media sehingga layak disebut sebagai partai media. Partai media yang dimaksudkan disini adalah partai politik yang berhasil dibesarkan oleh media massa melalui iklan-iklan politik, pemberitaan politik dan sensasi-sensasi politik yang sengaja dibuatnya. Partai Demokrat berkembang melalui iklan-iklan politik yang menampilkan keberhasilan SBY sebagai presiden, meski sebagian besar dikerjakan oleh JK dengan Partai Golkarnya. Iklan-iklan politik Partai Demokrat berhasil mempengaruhi opini publik sehingga berhasil mengambil alih kedudukan Partai Golkar sebagai pemenang pemilu 2009.
Hal ini berbeda dengan Partai Golkar yang merupakan partai berbasis massa. Namun massa yang dibangun oleh Partai Golkar telah berhasil diambil oleh Partai Demokrat melalui iklan-iklan politik yang gencar dan massif karena disokong oleh modal pembiayaan politik yang sangat besar sebagai partai berkuasa.
Berkaca pada sejarah pemilihan presiden pasca reformasi, partai politik pemenang pemilu tidak berkorelasi positif terhadap keterpilihan kadernya menjadi presiden. Bila pemenang pemilu 1999 adalah PDI-P, justru presidennya berasal dari PKB (Abdurrahman Wahid). Sedang pada pemilu 2004 pemenang pemilu adalah Partai Golkar, tetapi presidennya dari Partai Demokrat (Susilo Bambang Yudhoyono). Nah, pemilu 2009 pemenangnya adalah Partai Demokrat. Apakah presidennya tetap dari Partai Demokrat, atau justru berasal dari Partai Golkar atau PDI-P?
(Copyright @ Muslimin B. Putra. Penulis adalah Analis Politik dan Kebijakan Publik pada Pusat Kajian Kebijakan Nasional (Puskajaknas), Jakarta. Artikel ini dikirim ke Harian MEDIA INDONESIA, pada Minggu, 17 Mei 2009)
5/12/2009
Politik Pecah Belah ala SBY
Sadar atau tidak, kriteria cawapres yang akan mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuju pilpres 7 Juli mendatang merupakan “senjata ampuh” untuk memecah belah lawan-lawan politik SBY dan tentu saja Partai Demokrat. Apalagi deklarasi capres-cawapres Partai Demokrat yang sebelumnya dijadwalkan pada 10 Mei kemudian diundur menjadi 15 Mei menandakan siasat SBY untuk mengambangkan partai-partai yang serius ingin mendapat pinangan Partai Demokrat yang telah berhasil meraih 124 kursi (26 persen) kursi di DPR untuk menjadi pendamping SBY.
Berbagai partai politik besar ramai-ramai menggelar rapimnas pasca digelarnya pemilu legislatif (pileg) 9 April lalu hanya sekedar melegitimasi para kadernya untuk menyandingkan dengan SBY sebagai capres. Pihak SBY dan Partai Demokrat pun tidak menutup diri terhadap partai-partai politik untuk mengajukan calon pendamping SBY karena kepercayaan dirinya sedang tinggi-tingginya setelah sukses menjadi pemenang pemilu. Partai Demokrat yang belum berumur satu decade mampu menjadi pemenang pemilu mengalahkan Partai Golkar dan PDI-P yang relatif sudah berpengalaman sejak tiga decade sebelumnya.
Ditengah ramai-ramainya partai politik mengajukan kadernya sebagai pendamping SBY, isu lain berhembus bahwa cawapres SBY adalah seorang berlatar belakang professional. Beberapa figur professional yang banyak beredar di media adalah figur Budiono dan Sri Mulyani Indrawati. Budiono adalah seorang professional berlatar belakang akademisi dari Universitas Gajah Mada dan telah memiliki pengalaman dalam pemerintahan seperti pernah menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan, Menteri Koordinator Perekonomian dan sekarang menduduki jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sedang figur Sri Mulyani Indrawati adalah sosok professional dan akademisi dari Universitas Indonesia, pernah menjadi Direktur IMF untuk wilayah Asia Tenggara dan sekarang sedang menjabat Menteri Koordinator Perekonomian merangkap sebagai Menteri Keuangan.
Faktor Survei
Perilaku SBY yang mengambangkan partai-partai pendukung koalisinya disebabkan kepercayaan dirinya yang sangat tinggi akan memenangkan pilpres Juli mendatang. Pada beberapa survey yang dilakukan oleh pelbagai lembaga survey seperti Lembaga Survei Indonesia, Lembaga Survei Nusantara, dan gabungan LP3ES-CSIS-Puskapol UI, semuanya menempatkan SBY sebagai calon presiden terpopuler dibanding para pesaingnya seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Jusuf Kalla.
Eklektibilitas SBY sebagai calon presiden dalam beberapa putaran survey membuat banyak partai-partai politik tetap merapat ke Partai Demokrat. Partai-partai politik koalisinya selama ini – kecuali Partai Golkar - ramai-ramai mempertahankan koalisinya dengan Partai Demokrat seperti PKS, PKB, dan PAN.
PKS merupakan partai politik paling setia dalam koalisi baru yang disebut Golden Bridge karena memiliki interest politik yang sangat besar yakni ingin menyandingkan SBY dengan Hidayat Nurwahid sebagai capres-cawapres. Karena itu ketika Partai Golkar ingin kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat sesaat setelah Pileg digelar, PKS sempat meradang dan ingin keluar dari koalisi dengan Partai Demokrat. Jika Partai Golkar berkoalisi kembali dengan Partai Demokrat, pihak PKS merasa tidak akan mendapatkan tempat untuk figur Hidayat Nurwahid sebagai cawapres SBY.
PKB pun tetap merapatkan barisan ke dalam Koalisi dengan Partai Demokrat. Pada Rapimnas yang digelar pada Rabu (06/05) di Jakarta, PKB ikut pula mengusulkan kadernya sebagai cawapres SBY. PKB tetap mengandalkan figur Muhaimin Iskandar sebagai cawapres untuk mendampingi SBY karena Muhaimin-lah figur sentral PKB sekarang setelah berhasil menyingkirkan kubu Gus Dur dalam kepengurusan PKB. Meski Muhaimin Iskandar tidak memenuhi kritieria yang diinginkan SBY yakni “cawapres bukan ketua umum partai politik”, nampaknya tidak menyurutkan PKB untuk mengajukan kadernya mendampingi SBY.
Modus Pecah Belah
Cara dan modus memecah belah partai-partai politik ala SBY sangat halus dan nampak tidak banyak disadari oleh para elit parpol yang bersangkutan. SBY cukup mengeluarkan lima kriteria pendampingnya ke publik, diantaranya adalah cawapresnya bukan menjabat ketua umum partai politik. Kriteria ini saja sudah membuat tiga partai politik besar terpecah yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
PAN mengajukan Hatta Rajasa yang menduduki anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN sehingga diharapkan sesuai kriteria yang ditetapkan SBY sebagai pendampingnya. Pengajuan figur Hatta Rajasa sebagai pendamping SBY pada sebuah Rapat Pimpinan Nasional di Yogyakarta April lalu membuat Sutrisno Bachir menjadi tersingkir dari arena permainan politik Amien Rais yang menjadi otak dibalik pengajuan Hatta Rajasa sebagai cawapres SBY. Penetapan Hatta Rajasa sebagai cawapres PAN tidak dihadiri Ketua Umum dan Sekjen PAN. Bahkan efek dari Rapimnas Yogyakarta mengakibatkan Sutrisno Bachir berniat mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PAN. Dibawah Sutrisno Bachir, PAN relatif berhasil mempertahankan keberadaannya sebagai partai besar dengan perolehan 42 kursi di DPR (7,50 persen), meski mendapat pesaing baru dari Partai Matahari Bangsa, partai yang didirikan angkatan muda Muhammadiyah yang tidak puas terhadap PAN.
Pada pihak lain, Partai Golkar juga terpecah karena beberapa pengurus DPD Kabupaten/Kota mengajukan Akbar Tanjung sebagai pendamping SBY. Akbar Tanjung dinilai tepat sesuai kriteria yang diajukan SBY karena bukan lagi sebagai ketua umum partai. Sosok Akbar Tanjung juga banyak diharapkan oleh beberapa elit Partai Demokrat untuk menjadi cawapres SBY periode 2009-2014. Belakangan muncul pula nama Fadel Muhamaad sebagai figur yang dijagokan beberapa pengurus DPD Partai Golkar untuk mendampingi SBY, meski ditentang sendiri oleh DPD II Partai Golkar di Provinsi Gorontalo.
Namun dampak penetapan kriteria “cawapres bukan ketua umum partai politik” ala SBY menyebabkan kerenggangan hubungan SBY dengan JK sehingga memicu dilangsungkannya Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) Partai Golkar pada 23 April lalu untuk menetapkan JK untuk maju sebagai calon presiden dan berpisah dengan kawan koalisinya lima tahun terakhir, Partai Demokrat. Untuk membuktikan keseriusan JK sebagai capres Partai Golkar, tidak lama kemudian menggandeng Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto sebagai cawapresnya. Wiranto dianggap berhasil mendudukkan Partai Hanura yang merupakan partai baru dalam sepuluh partai politik besar dengan perolehan 15 kursi di DPR (2,26 persen). Duet JK-Wiranto kemudian disebarluaskan dengan tagline: JK-Win. Pasangan capres-cawapres inilah yang pertama mempublikasikan diri sebagai kontestan pilpres 7 Juli mendatang yang menandakan bahwa figur JK adalah seorang yang mampu bertindak cepat dan cerdas, karena bukan figur peragu meski perolehan suara Partai Golkar dibawah JK menurun yakni 108 kursi di DPR (19,29 persen) pada pileg 9 April lalu.
Partai politik lainnya yang mengalami perpecahan adalah PPP. PPP di bawah kepemimpinan Suryadarma Ali mengalami penurunan suara pada Pileg 2009 sehingga dilanda perpecahan yang menjurus pada seruan untuk diadakan Kongres Luar Biasa oleh sekelompok sayap organisasi pemuda PPP. Pada sebuah Rapimnas yang digelar di Bogor, Jawa Barat pada April lalu aspirasi elit PPP terbelah menjadi dua kubu. Kubu Bachtiar Chamsyah yang menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan dan sekarang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu sebagai Menteri Sosial menginginkan PPP tetap berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mendukung SBY sebagai capres. Namun sebagai elit pengurus PPP termasuk kubu Suryadarma Ali yang sama-sama duduk di Kabinet SBY sebagai Menteri Negara Koperasi dan UKM, sekarang ini memiliki aspirasi berbeda. Kubu Suryadarma Ali lebih condong kepada figur Prabowo Subianto untuk diusung sebagai Capres. Sementara Prabowo sendiri sampai tulisan ini dibuat belum mendapatkan kepastian dirinya sebagai capres atau cawapres.
Kini sasaran politik pecah belah adalah PDI-P yang sebelumnya memilih menjadi partai oposisi selama pemerintahan SBY lima tahun terakhir. PDI-P yang berhasil memperoleh 93 kursi di DPR (16,61 persen) itu mulai didekati Partai Demokrat melalui Hatta Rajasa yang melakukan kunjungan ke kediaman Megawati Soekarnoputri beberapa saat lalu. Hatta Rajasa sepertinya diutus oleh SBY untuk menjadi penghubung dengan target memecah belah kekuatan Koalisi Besar yang telah ditandatangani PDI-P, Partai Golkar, Partai Hanura, PPP dan Partai Gerindra termasuk beberapa partai kecil seperti PBR. Mampukah SBY terus memainkan politik pecah belahnya ditengah soliditas Koalisi Besar?
(Copyright @ Muslimin B. Putra. Artikel ini telah dikirim ke Harian SUARA KARYA, pada 10 Mei 2009)
Berbagai partai politik besar ramai-ramai menggelar rapimnas pasca digelarnya pemilu legislatif (pileg) 9 April lalu hanya sekedar melegitimasi para kadernya untuk menyandingkan dengan SBY sebagai capres. Pihak SBY dan Partai Demokrat pun tidak menutup diri terhadap partai-partai politik untuk mengajukan calon pendamping SBY karena kepercayaan dirinya sedang tinggi-tingginya setelah sukses menjadi pemenang pemilu. Partai Demokrat yang belum berumur satu decade mampu menjadi pemenang pemilu mengalahkan Partai Golkar dan PDI-P yang relatif sudah berpengalaman sejak tiga decade sebelumnya.
Ditengah ramai-ramainya partai politik mengajukan kadernya sebagai pendamping SBY, isu lain berhembus bahwa cawapres SBY adalah seorang berlatar belakang professional. Beberapa figur professional yang banyak beredar di media adalah figur Budiono dan Sri Mulyani Indrawati. Budiono adalah seorang professional berlatar belakang akademisi dari Universitas Gajah Mada dan telah memiliki pengalaman dalam pemerintahan seperti pernah menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan, Menteri Koordinator Perekonomian dan sekarang menduduki jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sedang figur Sri Mulyani Indrawati adalah sosok professional dan akademisi dari Universitas Indonesia, pernah menjadi Direktur IMF untuk wilayah Asia Tenggara dan sekarang sedang menjabat Menteri Koordinator Perekonomian merangkap sebagai Menteri Keuangan.
Faktor Survei
Perilaku SBY yang mengambangkan partai-partai pendukung koalisinya disebabkan kepercayaan dirinya yang sangat tinggi akan memenangkan pilpres Juli mendatang. Pada beberapa survey yang dilakukan oleh pelbagai lembaga survey seperti Lembaga Survei Indonesia, Lembaga Survei Nusantara, dan gabungan LP3ES-CSIS-Puskapol UI, semuanya menempatkan SBY sebagai calon presiden terpopuler dibanding para pesaingnya seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Jusuf Kalla.
Eklektibilitas SBY sebagai calon presiden dalam beberapa putaran survey membuat banyak partai-partai politik tetap merapat ke Partai Demokrat. Partai-partai politik koalisinya selama ini – kecuali Partai Golkar - ramai-ramai mempertahankan koalisinya dengan Partai Demokrat seperti PKS, PKB, dan PAN.
PKS merupakan partai politik paling setia dalam koalisi baru yang disebut Golden Bridge karena memiliki interest politik yang sangat besar yakni ingin menyandingkan SBY dengan Hidayat Nurwahid sebagai capres-cawapres. Karena itu ketika Partai Golkar ingin kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat sesaat setelah Pileg digelar, PKS sempat meradang dan ingin keluar dari koalisi dengan Partai Demokrat. Jika Partai Golkar berkoalisi kembali dengan Partai Demokrat, pihak PKS merasa tidak akan mendapatkan tempat untuk figur Hidayat Nurwahid sebagai cawapres SBY.
PKB pun tetap merapatkan barisan ke dalam Koalisi dengan Partai Demokrat. Pada Rapimnas yang digelar pada Rabu (06/05) di Jakarta, PKB ikut pula mengusulkan kadernya sebagai cawapres SBY. PKB tetap mengandalkan figur Muhaimin Iskandar sebagai cawapres untuk mendampingi SBY karena Muhaimin-lah figur sentral PKB sekarang setelah berhasil menyingkirkan kubu Gus Dur dalam kepengurusan PKB. Meski Muhaimin Iskandar tidak memenuhi kritieria yang diinginkan SBY yakni “cawapres bukan ketua umum partai politik”, nampaknya tidak menyurutkan PKB untuk mengajukan kadernya mendampingi SBY.
Modus Pecah Belah
Cara dan modus memecah belah partai-partai politik ala SBY sangat halus dan nampak tidak banyak disadari oleh para elit parpol yang bersangkutan. SBY cukup mengeluarkan lima kriteria pendampingnya ke publik, diantaranya adalah cawapresnya bukan menjabat ketua umum partai politik. Kriteria ini saja sudah membuat tiga partai politik besar terpecah yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
PAN mengajukan Hatta Rajasa yang menduduki anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN sehingga diharapkan sesuai kriteria yang ditetapkan SBY sebagai pendampingnya. Pengajuan figur Hatta Rajasa sebagai pendamping SBY pada sebuah Rapat Pimpinan Nasional di Yogyakarta April lalu membuat Sutrisno Bachir menjadi tersingkir dari arena permainan politik Amien Rais yang menjadi otak dibalik pengajuan Hatta Rajasa sebagai cawapres SBY. Penetapan Hatta Rajasa sebagai cawapres PAN tidak dihadiri Ketua Umum dan Sekjen PAN. Bahkan efek dari Rapimnas Yogyakarta mengakibatkan Sutrisno Bachir berniat mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PAN. Dibawah Sutrisno Bachir, PAN relatif berhasil mempertahankan keberadaannya sebagai partai besar dengan perolehan 42 kursi di DPR (7,50 persen), meski mendapat pesaing baru dari Partai Matahari Bangsa, partai yang didirikan angkatan muda Muhammadiyah yang tidak puas terhadap PAN.
Pada pihak lain, Partai Golkar juga terpecah karena beberapa pengurus DPD Kabupaten/Kota mengajukan Akbar Tanjung sebagai pendamping SBY. Akbar Tanjung dinilai tepat sesuai kriteria yang diajukan SBY karena bukan lagi sebagai ketua umum partai. Sosok Akbar Tanjung juga banyak diharapkan oleh beberapa elit Partai Demokrat untuk menjadi cawapres SBY periode 2009-2014. Belakangan muncul pula nama Fadel Muhamaad sebagai figur yang dijagokan beberapa pengurus DPD Partai Golkar untuk mendampingi SBY, meski ditentang sendiri oleh DPD II Partai Golkar di Provinsi Gorontalo.
Namun dampak penetapan kriteria “cawapres bukan ketua umum partai politik” ala SBY menyebabkan kerenggangan hubungan SBY dengan JK sehingga memicu dilangsungkannya Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) Partai Golkar pada 23 April lalu untuk menetapkan JK untuk maju sebagai calon presiden dan berpisah dengan kawan koalisinya lima tahun terakhir, Partai Demokrat. Untuk membuktikan keseriusan JK sebagai capres Partai Golkar, tidak lama kemudian menggandeng Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto sebagai cawapresnya. Wiranto dianggap berhasil mendudukkan Partai Hanura yang merupakan partai baru dalam sepuluh partai politik besar dengan perolehan 15 kursi di DPR (2,26 persen). Duet JK-Wiranto kemudian disebarluaskan dengan tagline: JK-Win. Pasangan capres-cawapres inilah yang pertama mempublikasikan diri sebagai kontestan pilpres 7 Juli mendatang yang menandakan bahwa figur JK adalah seorang yang mampu bertindak cepat dan cerdas, karena bukan figur peragu meski perolehan suara Partai Golkar dibawah JK menurun yakni 108 kursi di DPR (19,29 persen) pada pileg 9 April lalu.
Partai politik lainnya yang mengalami perpecahan adalah PPP. PPP di bawah kepemimpinan Suryadarma Ali mengalami penurunan suara pada Pileg 2009 sehingga dilanda perpecahan yang menjurus pada seruan untuk diadakan Kongres Luar Biasa oleh sekelompok sayap organisasi pemuda PPP. Pada sebuah Rapimnas yang digelar di Bogor, Jawa Barat pada April lalu aspirasi elit PPP terbelah menjadi dua kubu. Kubu Bachtiar Chamsyah yang menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan dan sekarang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu sebagai Menteri Sosial menginginkan PPP tetap berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mendukung SBY sebagai capres. Namun sebagai elit pengurus PPP termasuk kubu Suryadarma Ali yang sama-sama duduk di Kabinet SBY sebagai Menteri Negara Koperasi dan UKM, sekarang ini memiliki aspirasi berbeda. Kubu Suryadarma Ali lebih condong kepada figur Prabowo Subianto untuk diusung sebagai Capres. Sementara Prabowo sendiri sampai tulisan ini dibuat belum mendapatkan kepastian dirinya sebagai capres atau cawapres.
Kini sasaran politik pecah belah adalah PDI-P yang sebelumnya memilih menjadi partai oposisi selama pemerintahan SBY lima tahun terakhir. PDI-P yang berhasil memperoleh 93 kursi di DPR (16,61 persen) itu mulai didekati Partai Demokrat melalui Hatta Rajasa yang melakukan kunjungan ke kediaman Megawati Soekarnoputri beberapa saat lalu. Hatta Rajasa sepertinya diutus oleh SBY untuk menjadi penghubung dengan target memecah belah kekuatan Koalisi Besar yang telah ditandatangani PDI-P, Partai Golkar, Partai Hanura, PPP dan Partai Gerindra termasuk beberapa partai kecil seperti PBR. Mampukah SBY terus memainkan politik pecah belahnya ditengah soliditas Koalisi Besar?
(Copyright @ Muslimin B. Putra. Artikel ini telah dikirim ke Harian SUARA KARYA, pada 10 Mei 2009)
1/04/2009
Gerakan Mahasiswa dan Stabilitas Politik Pasca Pemilu 2004
Gerakan mahasiswa selalu dipahami dalam konteks politik. Persepsi semacam itu terjustifikasi karena gerakan mahasiswa memiliki dampak yang besar dalam proses perubahan sosial dan politik. Momen-momen perubahan social dan politik dinegeri ini, senantiasa menampilkan mahasiswa sebagai aktornya, tanpa bermaksud mengecilkan peran aktor-aktor lainnya, seperti aktifis LSM/NGO dan aktifis politik.
Mengapa gerakan mahasiswa memiliki persepsi demikian? Hal ini disebabkan kepedulian social mahasiswa menyebabkan partisipasi politiknya melalui ekspresi ke dalam berbagai bentuk aksi. Aksi demonstrasi adalah aksi yang paling konvensional untuk mempengaruhi kebijakan politik.
Diskursus tentang gerakan mahasiswa sepanjang masa transisi, memiliki peran penting dalam menjaga agar transisi dapat berlangsung menuju demokrasi, dan bukan berbalik ke arah otoritarianisme baru. Sebagai Negara yang baru keluar dari kunkungan rezim otoritarian, gerakan mahasiswa dapat menjadi kekuatan masyarakat sipil yang efektif dalam membangun jaringan kekuatan penyeimbang sebagai agen perubahan. Gerakan mahasiswa memiliki peran vital perjuangan, karena spirit perjuangannya masih dilandasi oleh rasa patriotismenya yang tinggi terhadap negaranya.
Gerakan mahasiswa sebenarnya cermin patriotisme generasi muda, sehingga karenanya tidak boleh dipahami sebagai pemberontakan kaum muda terhadap negaranya. Persepsi negative terhadap gerakan mahasiswa sebagai gerakan massa bayaran karena aksi-aksinya sering disusupi kepentingan diluar idealisme mahasiswa, memang untuk kasus tertentu tak dapat dihindari. Secara empirik, setelah tumbangnya rezim Orde Baru, gerakan mahasiswa seakan tampil sebagai kekuatan kelompok penekan (pressure group) yang paling ampuh, sehingga sering digunakan kelompok kepentingan (interest group) tertentu untuk mempengaruhi kebijakan politik dengan misi politik tertentu.
Bila dihubungkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri atas tiga dharma: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka gerakan mahasiswa dapat dikelompokkan sebagai pengabdian masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang didapatnya di bangku perguruan tinggi, maka tingkat kesadaran politiknya tentu lebih tinggi dibandingkan kelompok social lainnya. Apalagi, kesadaran politik ditunjang oleh idiologi tertentu yang dapat mendorong untuk bertindak aktif dalam menjawab setiap kebijakan pemerintah yang bertendensi merugikan rakyat dan Negara. Meskipun actor-aktor gerakan mahasiswa memiliki disiplin ilmu yang berbeda, aksi-aksi kolektif yang dilakukannya berpotensi memiliki dampak yang besar terhadap perubahan kebijakan.
Peta Gerakan Mahasiswa
Pemetaan gerakan mahasiswa Indonesia tak bias dilepaskan oleh basis idiologi yang melandasinya. Idiologi mahasiswa yang menjadi mainsteam tersegregasi menjadi tiga kategori: Idiologi nasionalis, Idiologi sosialis dan Idiologi religious. Idiologi nasionalis terlembagakan ke dalam organisasi-organisasi mahasiswa yang memakai label nasional, idiologi sosialis sering juga menggunakan label nasionalis dalam organisasinya, sedang idiologi religious terinstitusinalisasi ke dalam organisasi-organisasi berlabel agama.
Polarisasi idiologi mahasiswa secara empiric tidak actual lagi, karena proses akulturasi budaya telah berlangsung massif sehingga mengaburkan batas-batas idiologi. Organisasi mahasiswa nasionalis tidak berarti aktor-aktornya tidak religious, begitu pula pada organisasi berlabel agama tidak mengurangi rasa nasionalismenya. Polarisasi idiologi mahasiswa pernah menajam ketika era politik aliran, dan mengalami pengenduran pada era pembangunan masa Orde Baru yang lebih menonjolkan idiologi developmentalisme.
Beragamnya idiologi mahasiswa tidak berarti dalam aksinya dapat berbenturan kepentingan, karena gerakan mahasiswa dalam tujuan perjuangannya tetap sama, yakni untuk kesejahteraan rakyat meski platform perjuangan berbeda. Kesamaan tujuan demi kesejahteraan rakyat inilah yang selalu mempersatukan semua elemen-elemen gerakan mahasiswa sehingga melahirkan gerakan bersama. Kebijakan pemerintah yang tidak berpotensi pada kesejahteraan rakyat, seperti kebijakan penaikan tariff BBM, tariff listrik dan air bersih adalah salah satu contoh kebijakan pemerintah yang tidak populis yang menjadi fokus aksi bersama gerakan mahasiswa, disamping kasus-kasus korupsi yang massif. Tema-tema aksi sebagai bentuk response mahasiswa akan bervariasi sesuai pola kebijakan pemerintah yang diterapkan.
Trace Baru
Gerakan mahasiswa dapat menjadi pengawal demokrasi dalam era demokratisasi. Dengan terpilihnya pemerintahan baru pasca Pemilu 2004, memiliki ruang gerak dalam mengaktualisasikan jiwa patriotismenya dengan member jalan kepada pemerintahan baru, untuk mewujudkan janji-janji politiknya ke dalam program kebijakan Negara. Proses internalisasi janji-janji politik ke dalam kebijkan negara adalah obyek gerakan mahasiswa yang harus menjadi focus agar tidak melenceng.
Deviasi program pemerintah dapat menjadi fokus perhatian gerakan mahasiswa, minimal setahun setelah pemerintahan baru berjalan. Periode setahun dan bukannya seratus hari, karena laporan pertanggungjawaban pemerintah (progress report) selalu diumumkan melalui saluran resmi pemerintah, seperti pidato awal tahun presiden dan pidato presiden pada Sidang Tahunan MPR.
Setting politik demikian bukan menempatkan gerakan mahasiswa bersikap defensif tetapi aktif dalam merespon melalui saluran-saluran formal, yang sebelumnya ofensif. Pola dari defensive ke ofensif dapat dikategorikan sebagai trace baru gerakan mahasiswa, agar memiliki nilai guna dalam mengawal pemerintahan baru kea rah cita-cita mensejahterakan rakyatnya. Prasyarat untuk bersifat defensive-aktif adalah perlunya penguasaan analisis kebijakan (policy analysis) dari semua sector public, khususnya concern kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas program.
Stabilitas Politik Pasca Pilpres 2004
Stabilitas politik (political stability) dan pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah dua topic yang menjadi agenda strategis pemerintah sekaligus dambaan masyarakat. Stabilitas politik dapat menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi. Sementara pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru, karena investasi yang bergairah. Penciptaan lapangan kerja baru dapat mengatasi angka pengangguran yang demikian banyak, sejak krisis melanda Indonesia pada medio 1997 lalu.
Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi tentunya berpengaruh besar terhadap gerakan mahasiswa. Stabilitas politik dapat tercipta bila kebijakan pemerintah pro-rakyat, sehingga tidak berpotensi melahirkan keresahan sosial. Rezim Mega-Hamzah yang memerintah tiga tahun terakhir, tak dapat dikategorikan pro-rakyat karena kebijakan-kebijakannya selalu berpotensi melahirkan keresahan sosial. Beberapa kebijakan yang berpotensi meresahkan rakyat, seperti kebijakan penaikan tariff BBM, privatisasi BUMN yang merugikan Negara, pemberian release dan discharge kepada pengutang kelas kakap, yang menyinggung rasa keadilan masyarakat, serta kasus khusus seperti lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan akibat lemahnya diplomasi internasional.
Gerakan mahasiswa sepanjang sejarahnya tidak pernah menjadi trouble maker, karena gerakannya bersifat reaktif sehingga kategori gerakannya tidak berpotensi menciptakan instabilitas politik. Justru, kelompok-kelompok di luar mahasiswalah yang sering membuat suasana tidak kondusif, sehingga mendapat respon keras dari mahasiswa. Contoh kasus, pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, yang sering mengeluarkan kebijakan yang membingunkan sehingga mendapat respon negative dari kalangan mahasiswa.
(Copyright @ Muslimin B. Putra, mantan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP UNHAS Periode 1996-1997. Makalah disampaikan pada Pusat Tabulasi Nasional Pemilu 2004, di Hotel Borobudur, Jakarta)
Mengapa gerakan mahasiswa memiliki persepsi demikian? Hal ini disebabkan kepedulian social mahasiswa menyebabkan partisipasi politiknya melalui ekspresi ke dalam berbagai bentuk aksi. Aksi demonstrasi adalah aksi yang paling konvensional untuk mempengaruhi kebijakan politik.
Diskursus tentang gerakan mahasiswa sepanjang masa transisi, memiliki peran penting dalam menjaga agar transisi dapat berlangsung menuju demokrasi, dan bukan berbalik ke arah otoritarianisme baru. Sebagai Negara yang baru keluar dari kunkungan rezim otoritarian, gerakan mahasiswa dapat menjadi kekuatan masyarakat sipil yang efektif dalam membangun jaringan kekuatan penyeimbang sebagai agen perubahan. Gerakan mahasiswa memiliki peran vital perjuangan, karena spirit perjuangannya masih dilandasi oleh rasa patriotismenya yang tinggi terhadap negaranya.
Gerakan mahasiswa sebenarnya cermin patriotisme generasi muda, sehingga karenanya tidak boleh dipahami sebagai pemberontakan kaum muda terhadap negaranya. Persepsi negative terhadap gerakan mahasiswa sebagai gerakan massa bayaran karena aksi-aksinya sering disusupi kepentingan diluar idealisme mahasiswa, memang untuk kasus tertentu tak dapat dihindari. Secara empirik, setelah tumbangnya rezim Orde Baru, gerakan mahasiswa seakan tampil sebagai kekuatan kelompok penekan (pressure group) yang paling ampuh, sehingga sering digunakan kelompok kepentingan (interest group) tertentu untuk mempengaruhi kebijakan politik dengan misi politik tertentu.
Bila dihubungkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri atas tiga dharma: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka gerakan mahasiswa dapat dikelompokkan sebagai pengabdian masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang didapatnya di bangku perguruan tinggi, maka tingkat kesadaran politiknya tentu lebih tinggi dibandingkan kelompok social lainnya. Apalagi, kesadaran politik ditunjang oleh idiologi tertentu yang dapat mendorong untuk bertindak aktif dalam menjawab setiap kebijakan pemerintah yang bertendensi merugikan rakyat dan Negara. Meskipun actor-aktor gerakan mahasiswa memiliki disiplin ilmu yang berbeda, aksi-aksi kolektif yang dilakukannya berpotensi memiliki dampak yang besar terhadap perubahan kebijakan.
Peta Gerakan Mahasiswa
Pemetaan gerakan mahasiswa Indonesia tak bias dilepaskan oleh basis idiologi yang melandasinya. Idiologi mahasiswa yang menjadi mainsteam tersegregasi menjadi tiga kategori: Idiologi nasionalis, Idiologi sosialis dan Idiologi religious. Idiologi nasionalis terlembagakan ke dalam organisasi-organisasi mahasiswa yang memakai label nasional, idiologi sosialis sering juga menggunakan label nasionalis dalam organisasinya, sedang idiologi religious terinstitusinalisasi ke dalam organisasi-organisasi berlabel agama.
Polarisasi idiologi mahasiswa secara empiric tidak actual lagi, karena proses akulturasi budaya telah berlangsung massif sehingga mengaburkan batas-batas idiologi. Organisasi mahasiswa nasionalis tidak berarti aktor-aktornya tidak religious, begitu pula pada organisasi berlabel agama tidak mengurangi rasa nasionalismenya. Polarisasi idiologi mahasiswa pernah menajam ketika era politik aliran, dan mengalami pengenduran pada era pembangunan masa Orde Baru yang lebih menonjolkan idiologi developmentalisme.
Beragamnya idiologi mahasiswa tidak berarti dalam aksinya dapat berbenturan kepentingan, karena gerakan mahasiswa dalam tujuan perjuangannya tetap sama, yakni untuk kesejahteraan rakyat meski platform perjuangan berbeda. Kesamaan tujuan demi kesejahteraan rakyat inilah yang selalu mempersatukan semua elemen-elemen gerakan mahasiswa sehingga melahirkan gerakan bersama. Kebijakan pemerintah yang tidak berpotensi pada kesejahteraan rakyat, seperti kebijakan penaikan tariff BBM, tariff listrik dan air bersih adalah salah satu contoh kebijakan pemerintah yang tidak populis yang menjadi fokus aksi bersama gerakan mahasiswa, disamping kasus-kasus korupsi yang massif. Tema-tema aksi sebagai bentuk response mahasiswa akan bervariasi sesuai pola kebijakan pemerintah yang diterapkan.
Trace Baru
Gerakan mahasiswa dapat menjadi pengawal demokrasi dalam era demokratisasi. Dengan terpilihnya pemerintahan baru pasca Pemilu 2004, memiliki ruang gerak dalam mengaktualisasikan jiwa patriotismenya dengan member jalan kepada pemerintahan baru, untuk mewujudkan janji-janji politiknya ke dalam program kebijakan Negara. Proses internalisasi janji-janji politik ke dalam kebijkan negara adalah obyek gerakan mahasiswa yang harus menjadi focus agar tidak melenceng.
Deviasi program pemerintah dapat menjadi fokus perhatian gerakan mahasiswa, minimal setahun setelah pemerintahan baru berjalan. Periode setahun dan bukannya seratus hari, karena laporan pertanggungjawaban pemerintah (progress report) selalu diumumkan melalui saluran resmi pemerintah, seperti pidato awal tahun presiden dan pidato presiden pada Sidang Tahunan MPR.
Setting politik demikian bukan menempatkan gerakan mahasiswa bersikap defensif tetapi aktif dalam merespon melalui saluran-saluran formal, yang sebelumnya ofensif. Pola dari defensive ke ofensif dapat dikategorikan sebagai trace baru gerakan mahasiswa, agar memiliki nilai guna dalam mengawal pemerintahan baru kea rah cita-cita mensejahterakan rakyatnya. Prasyarat untuk bersifat defensive-aktif adalah perlunya penguasaan analisis kebijakan (policy analysis) dari semua sector public, khususnya concern kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas program.
Stabilitas Politik Pasca Pilpres 2004
Stabilitas politik (political stability) dan pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah dua topic yang menjadi agenda strategis pemerintah sekaligus dambaan masyarakat. Stabilitas politik dapat menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi. Sementara pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru, karena investasi yang bergairah. Penciptaan lapangan kerja baru dapat mengatasi angka pengangguran yang demikian banyak, sejak krisis melanda Indonesia pada medio 1997 lalu.
Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi tentunya berpengaruh besar terhadap gerakan mahasiswa. Stabilitas politik dapat tercipta bila kebijakan pemerintah pro-rakyat, sehingga tidak berpotensi melahirkan keresahan sosial. Rezim Mega-Hamzah yang memerintah tiga tahun terakhir, tak dapat dikategorikan pro-rakyat karena kebijakan-kebijakannya selalu berpotensi melahirkan keresahan sosial. Beberapa kebijakan yang berpotensi meresahkan rakyat, seperti kebijakan penaikan tariff BBM, privatisasi BUMN yang merugikan Negara, pemberian release dan discharge kepada pengutang kelas kakap, yang menyinggung rasa keadilan masyarakat, serta kasus khusus seperti lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan akibat lemahnya diplomasi internasional.
Gerakan mahasiswa sepanjang sejarahnya tidak pernah menjadi trouble maker, karena gerakannya bersifat reaktif sehingga kategori gerakannya tidak berpotensi menciptakan instabilitas politik. Justru, kelompok-kelompok di luar mahasiswalah yang sering membuat suasana tidak kondusif, sehingga mendapat respon keras dari mahasiswa. Contoh kasus, pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, yang sering mengeluarkan kebijakan yang membingunkan sehingga mendapat respon negative dari kalangan mahasiswa.
(Copyright @ Muslimin B. Putra, mantan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP UNHAS Periode 1996-1997. Makalah disampaikan pada Pusat Tabulasi Nasional Pemilu 2004, di Hotel Borobudur, Jakarta)
Langganan:
Postingan (Atom)
a href="http://v2.taketheglobe.com/index.php?ref=primus74" target="_blank" rel="nofollow">
