Mengukur Kinerja SBY-Boediono Pasca Bekerja 100 Hari

Pada tanggal 28 Januari 2010 lalu, pemerintahan yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono memasuki telah bekerja 100 hari pertama sejak dilantik pada 20 Oktober 2009 lalu, namun eksistensi keduanya sedang dalam pertanyaan besar dalam mengarungi masa-masa pemerintahannya selama lima tahun ke depan. Sejumlah kasus-kasus politik berbau skandal terjadi dan terbongkar dalam masa 100 hari pertama sehingga dapat mengarah pada proses pemakzulan (impeachment) keduanya.

Mengukur Kinerja
Banyak pertanyaan publik muncul seputar kinerja Presiden SBY selama masa 100 hari pertama bersama Boediono sebagai Wakil Presiden. Dalam menu situs Presiden SBY, terdapat transkripsi keterangan pers Presiden tentang program 100 hari. Ada 45 program aksi yang akan pemerintah jalankan di seluruh tanah air yang berkaitan dengan pembangunan sektoral dan pembangunan regional. Ada 15 program di antaranya disebut dengan program pilihan yang dinilai lebih mendesak untuk betul-betul dilaksanakan pada 100 hari. Program-program tersebut adalah pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, listrik, pembenahan keruwetan penggunaan tanah dan tata ruang, perubahan iklim, mismatch dalam pendidikan, dan sebagainya sampai genap lima belas. Tiga puluh program lainnya tidak dijelaskan.
Melihat transkrip Presiden SBY dalam situs tersebut dibandingkan dengan fakta sungguh berbeda dalam tataran praktek. Misalnya pada program pemberantasan mafia hukum, justru Artalyta Suryani, seorang makelar kasus (markus) dalam kaitan dengan Jaksa Urip pada kasus BLBI menikmati fasilitas mewah di penjara. Artalyta sendiri adalah mantan bendahara salah satu yayasan SBY dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga Presiden SBY. Hal ini dibuktikan dengan fakta foto kehadiran SBY dalam sebuah pernikahan kerabat Artalyta dalam buku yang ditulis oleh George Junus Aditjondro, “Gurita Cikeas”.

Kaitannya dengan persoalan hukum lainnya adalah Presiden berupaya memperketat izin pemeriksaan pejabat padahal ada sekitar 500 berkas berada di meja Setneg yang dipimpin Sudi Silalahi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Pada sebuah rapat dengar pendapat di DPR (02/12/2009), Sudi Silalahi menyatakan tidak akan mengobral surat izin pemeriksaan para pejabat pemerintahan sudah berkali-kali kali terpaksa mengembalikan berkas yang telah diajukan polri maupun kejaksaan. Sudi menyatakan dengan tegas ketika itu bahwa tidak mudah memeriksa pejabat meski hanya menjadi saksi.

Sementara dilihat dari aspek kewenangan, setneg maupun menteri sekretaris negara tidak memiliki kewenangan meneliti kasus-kasus hukum yang melihat para penyelenggara negara baik dipusat maupun di daerah. Bila hal tersebut dilakukan, maka secara substansi pemerintah sudah meng¬intervensi proses hukum. Argumentasi lainnya adalah tidak mungkin kepolisian atau kejaksaan memasukkan izin pemeriksaan tanpa disertai bukti dan alasan yang jelas. Selama masa pemerintahan SBY ketika masih berpasangan dengan Jusuf Kalla, presiden telah mengeluarkan 138 izin pemeriksaan pejabat, mulai dari bupati, gubernur, anggota DPRD hingga anggota DPR/MPR.

Bila membandingkan antara SBY dan Obama dalam menguraikan program-programnya, Presiden SBY terlalu banyak kebijakannya dikomunikasikan dengan pidato yang berkelak-kelok seperti yang nampak dalam transkrip pidatonya pada situs Presiden SBY. Bandingkan jika membuka situs Presiden Obama, rakyat Amerika dimudahkan untuk mengetahui rencana Obama hanya dengan sekali klik. Misalnya untuk program kesehatan, Obama secara gamblang membuat tiga klasifikasi: Pertama, untuk warga negara yang punya asuransi kesehatan, ada tujuh butir kebijakan; Kedua, untuk warga negara yang tidak punya asuransi kesehatan, ada lima butir kebijakan; Ketiga, untuk semua warga negara AS, ada enam butir kebijakan. Dengan pemaparan yang gamblang, rakyat Amerika juga dimudahkan dalam menguji keberhasilan maupun kegagalan Obama dalam menjalankan kebijakannya sehingga kritik dari publik tidak serta merta disebut fitnah bila pemerintahan Obama dianggap gagal. Bandingkan dengan SBY yang sering menganggap politik tidak sehat dan fitnah bagi para pengkritiknya.

Mega-Skandal
Kasus century-gate adalah salah satu kasus besar yang sedang diselidiki oleh DPR dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Publik sedang mempertanyakan dan menggugat keduanya terkait skandal dana talangan Bank Century yang diduga digunakan keduanya untuk kepentingan pemenangan pemilihan presiden yang telah dimenangkannya pada Juli 2009 lalu. Kabar lainnya adalah Partai Demokrat (PD) diduga menikmati aliran dana Bank Century dalam proses Pemilu 2009 lalu. Jika dugaan tersebut terbukti, pemerintahan SBY-Boediono dapat dianggap tidak sah dan Negara harus melakukan Pemilu ulang atau cara lainnya sesuai konstitusi.

Berbicara tentang pemakzulan, dalam UUD 1945 hasil amandemen mengatur prosedur tentang itu. Pada pasal 7A dan 7B beserta seluruh ayat-ayatnya mengatur secara komprehensif prosedur pemakzulan presiden dan wakil presiden atau salah satu dari kedua pemimpin puncak pemerintahan itu. Bila SBY maupun Boediono dinyatakan terlibat dalam skandal century oleh Pansus DPR, maka keduanya dapat dinyatakan melakukan “perbuatan tercela”, sehingga dapat menjadi dalih sahih untuk dilakukan pemakzulan secara konstitusional.

Sebelumnya adalah kasus kriminalisasi KPK berupa penahanan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah dengan tuduhan penyuapan namun tidak terbukti dan kasusnya dihentikan melalui intervensi Presiden SBY. Menurut sebuah sumber terpercaya, sebelum penangkapan keduanya, dua pimpinan KPK itu intens akan membuka skandal bank Bank Century. Karena dua orang ini membahayakan, Susno Duadji (Kabareskim Mabel Polri ketika itu) ditugasi untuk mencari-cari kesalahan Bibit dan Chandra. Melalui seorang Eddy Sumarsono diketahui bahwa Bibit dan Chandra mengeluarkan surat cekal untuk Anggoro. Maka dari situlah kemudian dibuat skenario bahwa Bibit dan Chandra melakukan penyalahgunaan wewenang.

Kasus lainnya yang tidak banyak diungkap media adalah kasus pertemuan Presiden SBY dengan Chief Executive Officer (CEO) Carrefour Group Lars Olofsson ketika kunjungan kerja ke Prancis dalam rangkaian dengan KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen Denmark pada Desember 2009 lalu. Padahal pihak Carrefour sedang terlibat kasus hukum di Indonesia berupa dugaan pelanggaran praktek monopoli yang melanggar UU Anti-Monopoli yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 3 November 2009 silam. Tindakan Presiden SBY bertemu dengan pihak Carrefour seakan tidak menghargai lembaga negara setingkat KPPU. Kasus Carrefour masih diproses di pengadilan negeri Jakarta Selatan karena Carrefour mengajukan banding atas Putusan KPPU yang mengenakan denda sebesar 25 miliar dan dan harus melepas Alfa.

Kasus-kasus dalam istana pun mulai bermunculan yang kontraproduktif dengan kondisi masyarakat yang masih bergelut dalam kemiskinan seperti proyek pemagaran istana kepresiden sebesar Rp 22,6 miliar dan pengadaan pesawat kepresidenan. Meski tidak atau belum ditemukan keganjilan dalam proses pengadaan, namun perilaku boros dalam penggunaan anggaran negara sangat menyakiti hati rakyat yang masih terlilit dalam gurita kemiskinan. Bahkan Ketua Panitia Anggaran (panggar) DPR, Harry Ashar Aziz tidak mengetahui persis total harga pesawat Boeing 737-400 VVIP kepresidenan, hanya yang diketahuinya uang muka sebesar Rp 200 milyar yang harus segera dibayar kepada pihak Boeing. Apalagi sudah terbukti, masyarakat mendapatkan kado pahit tahun baru 2010 dari pemerintahan SBY-Boediono berupa penyediaan mobil mewah Toyota Crown Saloon kepada para 150 pejabat tinggi dengan harga sebesar Rp 1,3 miliar per unit.

(Artikel ini pernah dimuat Tribun Timur, Kamis, 4 Februari 2010)

Pemenang Munas Golkar adalah SBY

Munas Partai Golkar yang berlangsung di Pekanbaru baru-baru ini berhasil memilih Aburizal Bakrie sebagai ketua umum baru menggantikan Jusuf Kalla (JK). Aburizal (Ical) berhasil mengalahkan tiga pesaingnya, masing-masing Surya Paloh, Yuddy Chrisnandi dan Tommy Soeharto. Bahkan dua nama yang disebut terakhir tidak satu pun mendapatkan suara, sementara Surya Paloh adalah pesaing terkuat dari Aburizal Bakrie.
Kemenangan Aburizal Bakrie atas Surya Paloh dan pesaing lainnya mengindikasikan kuatnya pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibalik pertarungan memperebutkan posisi tertinggi partai pemenang kedua Pemilu Legislatif April 2009 lalu. Meski ditepis oleh Jusuf Kalla bahwa kemenangan Aburizal Bakrie bukan kemenangan SBY, namun fakta membuktikan bahwa sesaat setelah memenangi pertarungan di Pekanbaru, Ical langsung mengunjungi SBY di Cikeas sehingga secara psikologi-politik menunjukkan adanya pengaruh kuat SBY di balik Munas Golkar kali ini.
Dengan terpilihnya Ical sebagai ketua umum Partai Golkar periode 2009-2015, SBY adalah pihak yang menangguk keuntungan politik karena Partai Golkar akan memilih menjadi partai pemerintah seiring dengan kedekatan secara pribadi kedua tokoh politik tersebut. Koalisi Beringin-Biru (BB) sepertinya tinggal menunggu waktu, padahal sebelumnya JK menyerukan agar Partai Golkar mengambil poisisi sebagai oposisi pada masa periode kedua SBY di tampuk tertinggi pemerintahan.
Statemen JK pada hari pertama Munas Golkar yang menyerukan pentingnya Golkar mengambil sikap opisisi merupakan turning point bagi Aburizal karena statemen JK direspon oleh SBY dari istana bahwa Golkar adalah asset penting yang akan diajak berkoalisi. Respon SBY inilah yang menjadi momentum politik yang sangat penting bagi Ical untuk memenangkan pemilihan ketua umum Golkar. Surya Paloh yang mendapat dukungan dari JK sebaliknya seakan mendapatkan “tamparan keras” dari kesalahan momentum keluarnya statemen politik JK.
Padahal keduanya memiliki kemampuan pengorganisasian, lobi yang kuat, dan dukungan logistik yang sangat besar, hanya beda dalam memanfaatkan momentum-momentum penting. Tomy Soeharto yang memiliki dukungan logistik yang tak kalah besarnya, namun kalah dari segi pengorganisasian dan lobi sedang Yuddi Chrisnandi bagus dalam segi lobi namun kalah dalam pengorganisisian dan dukungan logistik yang minim. Agaknya Munas Golkar kali ini, ketiga faktor diatas (pengorganisasian, logistik, dan lobi) plus momentum politik adalah asset penting yang paling berperan dalam kontestasi politik menjadi pimpinan puncak partai politik dalam bingkai kultur politik transaksional.
Meski sisi pencitraan juga berpengaruh terhadap kandidat, tapi tidak terlalu signifikan dalam membentuk opini peserta Munas. Karena para pemilih adalah elit-elit Golkar dari daerah yang masing-masing sudah memiliki preferensi sendiri-sendiri terhadap kandidat yang akan dipilihnya, baik melalui lobi maupun pengorganisasian dari tim sukses masing-masing calon. Dari sisi pencitraan, sebenarnya Ical menggunakan Fox Indonesia yang sukses sebagai master campaign SBY pada pilpres Juli 2009 lalu, sedang Surya Paloh mengandalkan kemampuan Denny JA dengan Lingkaran Survei-nya.
Disamping persoalan kunjungannya ke Cikeas, masuknya Rizal Mallarangeng dalam pengurus harian Partai Golkar juga menandakan pengaruh SBY didalam tubuh partai Golkar saat ini pasca Munas. Penempatan Rizal pada posisi penting sebagai Ketua Bidang Pemikiran dan Kajian Kebijakan merupakan posisi penting dalam mengolah “dapur” Partai Golkar. Sementara Rizal Mallarangeng sebelumnya adalah Tim Sukses SBY-Boediono saat pemilu presiden Juli 2009 lalu dan banyak menyerang Partai Golkar dalam setiap debat-debat di televisi.
Masuknya Rizal didalam jajaran elit Partai Golkar merupakan pertaruhan bagi Ical karena sebelumnya Rizal tidak pernah menjadi kader Partai Golkar. Sebagai partai yang relatif matang dan sudah berkiprah selama lebih 40 tahun, sebenarnya Partai Golkar dijejali banyak kader-kader muda intelek yang sudah lama berkiprah dalam kepengurusan Partai, namun justru tidak terakomodasi dalam kepengurusan di tingkat pusat seperti Yuddi Chrisnandi, Ferry Mursyidan Baldan, dan beberapa nama lainnya yang tidak sempat disebut, termasuk intelektual muda yang baru bergabung ke dalam Partai Golkar, Indra J.Piliang.
Penghancuran Golkar
Sebagai partai pemenang pemilu 2009, Partai Demokrat baik langsung atau tidak langsung berkepentingan terhadap Partai Golkar. Kepentingannya, dalam jangka pendek adalah agar kekuasaan dan kepemimpinan SBY dalam periode keduanya dapat berjalan dan berkesinambungan dengan program-programnya. Polanya dengan merekrut beberapa orang dari Partai Golkar untuk menduduki posisi menteri dalam pemerintahan. Bila sukses menggaet partai Golkar ke dalam pemerintahan, maka tidak susah mengajak kader-kader Golkar yang berada di parlemen untuk berkoalisi mengamankan kebijakan-kebijakan SBY yang pro-neoliberal, atau dalam bahasa SBY: Ekonomi Jalan Tengah.
Namun jangka panjang, kepentingan SBY dan Partai Demokrat adalah memperlemah partai-partai pesaingnya dalam kontestasi politik dan memperpanjang hegemoni partainya sebagai the ruling party. Kita tahu, selama tiga kali pemilu digelar pasca reformasi, pemenang pemilu berganti-ganti; pada pemilu 1999 dimenangkan oleh PDI-P, pemilu 2004 dimenangkan oleh Partai Golkar dan Pemilu 2009 dimenangkan Partai Demokrat. Sementara Partai Demokrat adalah partai yang relatif baru dalam pentas politik nasional dan baru berpengalaman dua kali pemilu. Faktor pendorong kemenangan Partai Demokrat ketika itu adalah faktor SBY yang berada di tampuk tertinggi pemerintahan (presiden).
Salah satu faktor penghancur Golkar adalah penempatan Rizal Mallarangeng dalam pengurus inti DPP Partai Golkar. Setidaknya efek dari penempatan Rizal adalah menghancurkan dari dalam, mulai dari penghancuran pola kaderisasi partai Golkar yang selama ini berjalan rapi dan berjenjang. Para kader partai Golkar yang duduk di pengurus inti adalah kader yang merintis karir politiknya mulai dari jenjang terbawah dan berlangsung sejak lama. Bila sebagian kader Golkar merasa dilangkahi, maka konflik laten maupun konflik terbuka akan senantiasa terjadi dan mempengaruhi kinerja Partai Golkar pada Pemilu 2014 mendatang menjadi semakin terpuruk.
Agaknya lonceng kematian Partai Golkar akan semakin mendekati kenyataan. Ketika Soeharto jatuh pada Mei 1998, Partai Golkar banyak menuai kecaman karena telah menjadi partai pendukung otoriterisme Soeharto selama tiga dekade. Makanya, partai ini pernah menjadi sasaran empuk gerakan reformasi untuk dibubarkan, namun berkat kepemimpinan Akbar Tanjung yang mantan aktifis mahasiswa (HMI), Partai ini tetap eksis hingga kini. Bahkan Akbar Tanjung mampu membawa partainya menjadi pemenang pemilu 2004 mengalahkan partai-partai yang lahir dari gerakan reformasi seperti PAN dan PKB. Bahkan PKB dalam menjalankan suksesi kepemimpinan internal partainya harus meminta bantuan pengadilan.
Pembonsaian Partai Golkar versi SBY nampaknya akan dimulai dan terus dilanjutkan. Apalagi SBY pernah dikecewakan partai ini ketika berlangsung pemilihan wakil presiden mendampingi Megawati pada Sidang Istimewa MPR pada 2001 silam. Ketika itu tampil cawapres bersaing antara SBY dengan Hamzah Haz dari PPP. Karena sentiment anti-tentara ketika itu masih kuat dan posisi Golkar sangat menentukan dimana Akbar Tanjung tampil sebagai king maker, maka Hamzah Haz sebagai orang sipil berhasil memenangkan pemilihan.
Meski gagal menjadi wapres mendampingi Megawati ketika itu, SBY mampu tampil sebagai presiden pada pemilu 2004 dari partai baru yang didirikannya, Partai Demokrat. Dengan menggandeng JK dari Partai Golkar, pasangan ini berhasil memenangkan pemilihan langsung presiden untuk pertama kalinya. Berkat dorongan SBY pula, maka JK mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar dari tangan Akbar Tanjung pada Munas Bali 2005 silam melalui pemilihan yang sangat ketat.
Selama masa pemerintahan SBY-JK, SBY dan partainya sangat diuntungkan dengan penguasaan Golkar ditangan JK. Sebagai wapres yang merangkap sebagai ketua umum dari partai terbesar dalam masa 2004-2009, kebijakan-kebijakan pemerintahan didukung penuh oleh Golkar di parlemen sehingga memberi citra baik bagi pemerintahan SBY di mata rakyat sehingga kembali berhasil memenangkan pemilu presiden 2009, sementara JK yang memiliki andil besar dalam pemerintahan tidak mendapatkan apresiasi dari rakyat.
Roda politik terus berputar, akan menjadi persaksian pada Pemilu 2014 mendatang: apakah Partai Golkar tetap eksis dalam tiga besar atau justru menjadi partai 2,5 persen sebagaimana dikemukakan politisi Partai Demokrat, Ahmad Mubarok awal tahun 2009 lalu.
(Artikel ini pernah dimuat di Tribun Timur, Kamis, 15 Oktober 2009)