SBY dan Neoliberalisme di Indonesia

Wacana neoliberalisme memiliki rating yang sangat tinggi akhir-akhir ini disebabkan keterkaitannya dengan isu pemilu presiden dan aktor-aktor politik yang berada didalamnya, terlebih ketika SBY menunjuk Boediono menjadi cawapresnya. Boediono dikenal memiliki track record dalam penetapan kebijakan ekonomi yang pro pasar kapitalistik, baik ketika memegang jabatan Menteri Keuangan maupun Menko Perekonomian pada kabinet yang berbeda.

Neoliberalisme adalah konsep ekonomi yang menjadi idiologi para ekonom kapitalis. Keberadaannya dalam sejarah kebijakan ekonomi Indonesia sudah lama tertanam melalui literatur-literatur dasar bagi para mahasiswa fakultas ekonomi di Indonesia. Literatur tersebut dibawa oleh para ekonom yang pernah belajar di luar negeri, utamanya di negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Ideologi neoliberalisme menerapkan kewajiban pengelolaan segala urusan publik diserahkan kepada swasta, demikian pulan sumber-sumber kekayaan negara harus diserahkan kepada swasta pengelolaannya. Akibatnya semua sektor harus dibukan swasta sehingga sektor-sektor publik berbalik menjadi sektor bisnis. Contoh sektor publik yang diubah menjadi sektor swasta adalah pendidikan. Untuk mengubahnya, kemudian dibuatkan undang-undang untuk melegitimasi privatisasi lembaga-lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).

Implikasi idiologi neoliberalisme pada sektor pendidikan adalah biaya pendidikan akan bertambah mahal. Sejumlah perguruan tinggi negeri membebankan biaya pengelolaan pendidikan ditanggung mahasiswa, meski PTN tersebut masih mendapatkan anggaran dari pemerintah dalam APBN. Akibatnya para pengelola PTN seolah berlomba-lomba menetapkan biaya SPP hingga puluhan juta per semester untuk menutupi biaya pengelolaan pendidikan pada perguruan tinggi masing-masing.

Pro Pasar vs Pro Rakyat
Rekam jejak SBY dalam menerapkan konsep neoliberalisme sangat nyata dan terasa. Selama ini hampir semua proyek besar di Indonesia dikuasai oleh pihak asing menyingkirkan usaha yang dikembangkan anak bangsa dan perusahaan domestik. Selain itu, produk berupa barang dan jasa dari luar negeri telah menguasai pasar domestik sementara pelaku usaha dalam negeri kalah bersaing dengan pelaku ekonomi asing. Berbagai kebijakan pro kepentingan dan kekuatan ekonomi asing dapat dilihat pada pencabutan subsidi, menjamurnya pasar-pasar modern di berbagai kota dan pembuatan aturan perdagangan bebas yang diserahkan kepada pasar. Namun semua kebijakan tersebut bukan menguntungkan rakyat Indonesia, melainkan para pelaku ekonomi asing,

Pada pihak lain, pertumbuhan ekonomi nasional berjalan stabil namun tidak berkorelasi pada perut rakyat banyak. Misalnya pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen hampir tidak banyak menyentuh sektor-sektor padat karya dan sektor pertanian yang banyak digeluti secara riil oleh rakyat. Karena pada tahun yang sama data angka kemiskinan masih sekitar 17,3 persen atau 34,2 juta orang, sedang angka pengangguran tercatat sebanyak 10,55 juta jiwa atau 9,75 persen dari total angkatan kerja. Penyebabnya adalah SBY sengaja mengambil figur penganut ekonomi neoliberal di dalam kabinetnya sehingga kebijakan ekonomi nasional sangat pro-pasar bebas.

Satu contoh nyata dalam sektor pertanian adalah kebijakan perberasan nasional. Setiap kali terjadi kenaikan harga beras di pasar dalam negeri, maka kebijakan yang diambil kabinet SBY adalah kebijakan impor beras. Kebijakan semacam ini sangat nyata tidak pro rakyat karena petani Indonesia tidak diberikan kesempatan menikmati kenaikan harga beras. Selain itu para petani selalu diabaikan kesempatan mereka untuk bisa hidup sejahtera karena pemerintahan SBY melalui kebijakan penentuan harga patokan pembelian gabah yang tidak pernah dinaikkan secara berarti, meski harga beras dunia sedang tinggi.

Begitu pula ketika harga minyak goreng didalam negeri membumbung tinggi disebabkan kenaikan harga CPO di pasar internasional sehingga rakyat kesulitan untuk membelinya, pemerintahan SBY cenderung membiarkan kondisi tersebut berlangsung. Pemerintahan SBY yang dikomandani Boediono sebagai Menko Perekonomian saat itu tidak kunjung melakukan intervensi pasar, malah justru membiarkan mekanisme pasar yang bekerja. Padahal untuk mendapatkan minyak goreng, rakyat rela melakukan antrian panjang berjam-jam pada beberapa daerah hanya untuk mendapatkan minyak goreng curah. Kondisi ini menunjukkan secara jelas pemihakan pemerintahan SBY pada mekanisme pasar, meski sesekali dilakukan operasi pasar untuk mengantisipasi munculnya gejolak sosial akibat kelangkaan dan kemahalan minyak goreng.

Pada sisi lain penghapusan subsidi untuk rakyat semakin marak dilakukan oleh pemerintahan SBY, padahal sebagian besar rakyat yang masih terhimpit kemiskinan membutuhkan uluran tangan pemerintah melalui program subsidi. Pada Desember 2008, pemerintahan SBY secara resmi menyatakan tidak ada lagi subsidi minyak, dan kembali ke harga pasar. Selain minyak, penghapusan subsidi juga pada pendidikan, listrik dan air sementara dunia perbankan selalu mendapat subsidi.

Model Privatisasi
Privatisasi adalah salah satu model penerapan neoliberalisme. Pemerintahan SBY meneruskan rekomendasi IMF untuk melakukan privatisasi BUMN, termasuk bank-bank yang diambil alih BPPN. Bank-bank seperti BCA, BII, Bank Danamon dijual dengan harga dibawah batas kewajaran kepada pihak asing sehingga membebani anggaran pemerintah yang mencapai ratusan trilyun. Padahal sebelumnya pemerintah membantu bank-bank tersebut melalui skema BLBI untuk mencegah kebangkrutan bank-bank nasional tersebut. Imbas dari kasus BLBI adalah pengurangan subsidi pada sektor yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Karena beban BLBI terlalu berat dalam anggaran nasional sehingga memicu ketidakadilan bagi rakyat.

Berkaitan dengan itu, utang-utang para bankir yang diambil alih oleh pemerintah melalui BLBI diubah oleh pemerintahan SBY menjadi utang rakyat. Modusnya dengan cara membebankan kepada APBN utang dan bunga utang para konglomerat yang sangat besar. Ironisnya perbankan yang seharusnya menghasilkan pendapatan justru menjadi beban negara yang harus terus menerus dibayarkan utang-utangnya.

Privatisasi BUMN terus memperkecil pendapatan negara sehingga turut memperkecil alokasi anggaran untuk kepentingan rakyat. Misalnya anggaran untuk pendidikan, pada RAPBN 2010 akan diturunkan menjadi 195,63 triliun (20,6 persen) dari sebelumnya sebesar 207,41 triliun (21 persen) pada APBN 2009. Implikasinya sekolah gratis yang gencar diiklankan oleh Departemen Pendidikan Nasional hanyalah isapan jempol karena saban tahun pengeluaran untuk mendukung pendidikan gratis akan selalu naik.

Semestinya pemerintahan SBY bisa belajar dari kisah sukses Thailand dibawah Thaksin Shinawatra yang berhasil keluar dari krisis tanpa menggunakan resep ekonomi IMF, yang terkenal dengan istilah “Thaksinomics”. Namun ironisnya pemerintahan SBY seolah menjebakkan dirinya terus menerus ke dalam pola ekonomi IMF dan agen kapitalis dunia lainnya seperti ADB dan World Bank melalui tim ekonominya dalam Kabinet Indonesia Bersatu, seperti kebijakan penyehatan perbankan melalui privatisasi, pencabutan subsidi, dan sejumlah langkah-langkah guna penciptaan kondisi yang kondusif untuk liberalisasi perekonomian.

Kebijakan Thaksin dalam mengatasi krisis ekonomi di negaranya sangat pro rakyat, bukannya pro pasar dan kepentingan ekonomi asing. Misalnya untuk kebijakan fiskal digunakan untuk mengembangkan akselerasi UKM bersamaan dengan menciptakan situasi kondusif untuk menarik investasi skala besar. UKM diberi akses secara luas kepada permodalan perbankan, disamping diberi kesempatan belajar keluar negeri sehingga bisa menghasilkan usaha yang berorientasi ekspor. Thaksin juga berhasil mendorong inovasi produksi UKM sehingga makin kompetitif di pasar internasional. Dalam mereformasi BUMN, Thaksin mendorong perbaikan manajemen untuk mendorong profitisasi, bukannya privatisasi. Bank-bank yang kurang sehat dan memiliki daya saing rendah di merger untuk menyehatkan dunia perbankan. Sedang BUMN-BUMN yang sudah sulit untuk bangkit bersaing dan menjadi beban negara diswastanisasi.

Jadi sebenarnya banyak pilihan kebijakan ekonomi yang bisa ditempuh SBY agar menghindari penggunaan konsep neoliberalisme. Namun nampaknya SBY tetap bersikukuh dan kadung cinta pada konsep yang mendewakan pasar bebas itu. Bila Obama berupaya memproteksi perusahaan dalam negerinya untuk mensiasati krisis ekonomi global, justru SBY semakin meliberalisasi ekonominya, terlebih dengan memilih Boediono sebagai cawapresnya yang dikenal piawai membuat kebijakan ekonomi neoliberal. Mau kemana Indonesia dibawah pemerintahan SBY-Boediono bila dipilih oleh rakyat?

(Copyrigth @ Muslimin B. Putra. Penulis adalah Analis Politik dan Kebijakan Publik pada Pusat Kajian Kebijakan Nasional (Puskajaknas), Jakarta. Artikel ini di kirim ke Koran Tempo, 19 Mei 2009)

Menyelamatkan APBN atau Menyelamatkan Rakyat?

Opsi pemerintah yang berencana menaikkan harga bahan bakar minyak menjadi polemik ditengah masyarakat. Seperti masa-masa sebelumnya, kenaikan harga BBM sarat dengan resistensi masyarakat. Alasan utama argumentasi pemerintah adalah kenaikan harga minyak mentah dunia yang semakin jauh meninggalkan harga yang ditetapkan dalam APBN. Saat ini harga minyak mentah dunia sekitar USD 110 per barel, sementara dalam Rancangan APBN Perubahan 2008 hanya dibawah USD 100 per barel. Akibatnya, subsidi BBM dalam APBN akan membengkak karena BBM Indonesia kebanyakan diimpor. Margin rencana kenaikan BBM berdasarkan perhitungan pemerintah rata-rata sebesar 30 persen, dengan asumsi anggaran subsidi BBM dalam APBN terjadi pengurangan sekitar Rp. 30 triliun. Skenario kenaikan BBM kali mengemban misi menyelamatkan APBN.

Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu, realisasi volume konsumsi BBM bersubsidi hingga Maret 2008 sejumlah 9,6 juta kiloliter dan pada akhir April telah mencapai 12,3 juta kiloliter. Finalisasi jumlah kebutuhan subsidi BBM selama semester pertama pada bulan Juni mendatang, jika penggunaan anggaran subsidi melampaui 50 persen, maka akan ada beberapa bulan diakhir tahun 2008 tidak terbiayai. Kuota BBM bersubsidi dalam APBN 2008 sebesar 35,8 juta kiloliter terdiri dari premium 16,9 juta, minyak tanah 7,9 juta, dan solar 11 juta.

Sejak kenaikan harga minyak mentah dunia, langkah pemerintah yang dilakukan adalah mengurangi konsumsi BBM sambil meningkatkan volume produksi minyak dalam negeri. Namun sepertinya laju kenaikan harga minyak dunia tidak bisa tertahankan karena terhambatnya produksi dan kurangnya stok minyak mentah di pasar dunia akibat faktor eksternal seperti konflik politik yang melanda negara-negara anggota OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak).

Produksi minyak dalam negeri yang diolah di kilang Pertamina sekitar 620.000 barel per hari. Bila Pertamina membeli minyak di pasar dunia menggunakan patokan Indonesia Crude Price (ICP). Saat ini harga berdasarkan ICP mencapai USD 95 per barel Sementara untuk produksi BBM hasil olahan menggunakan patokan Mean of Platts Singapore (MOPS) plus alpha (biaya distribusi dan marjin). Saat ini semua produk BBM yang menggunakan patokan harga MOPS rata-rata telah mencapai diatas USD 110 per barrel. Sedangkan patokan harga minyak dalam rancangan APBN-P 2008 masih diusulkan antara USD 80 - 105 per barrel.

Media memberitakan bahwa ada tiga skenario dalam menyelamatkan APBN 2008 dengan berbasiskan tiga level ICP: Pertama, skenario ICP USD 90 per barrel dengan subsidi BBM sebesar Rp 140,8 triliun dan listrik sebesar Rp 51,7 triliun. Kedua, skenario ICP USD 95 per barrel dengan subsidi BBM menjadi Rp 155,8 triliun dan subsidi listrik Rp 54,6 triliun. Ketiga, skenario ICP USD 100 per barrel dengan subsidi BBM Rp 170,7 triliun dan subsdi listrik sebesar Rp 57,5 triliun.

Selain tiga skenario diatas, pemerintah juga berupaya menekan subsidi dengan mengubah perhitungan rata-rata harga jual BBM di Singapura yang menggunakan patokan MOPS plus alpha dengan tiga kemungkinan, yaitu menetapkan alpha pada satu angka yang tetap, atau menurunkan lagi besaran alpha dari usulan 12,5 persen dalam RAPBN-P 2008, atau kembali ke sistem patokan biaya pokok Pertamina plus imbalan.

Pemikiran lain datang dari luar pemerintahan yakni Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi. Pri Agung Rakhmanto, Direktur Eksekutif lembaga kajian tersebut menilai angka alpha sebesar 12,5 terlalu besar, semestinya hanya 5-8 persen. Sedangkan untuk menekan subsidi, apha cukup ditetapkan konstan sehingga kalau ditetapkan USD 5 dollar maka subsidi Rp 75 triliun, USD 8 maka subsidi Rp 80 triliun, USD 9 maka subsidi Rp 82 triliun dan USD 10 maka hampir sebesar Rp 84 triliun. Atau bisa pula menggunakan formula “cost and fee yang disempurnakan”.

Dari pihak DPR pun memiliki skenario/opsi penyelamatan APBN seperti yang dikemukakan Ketua Panitia Anggaran DPR, Emir Muis. Opsi pertama, peningkatan penerimaan negara dengan cara intensifikasi dan ekstensikasi pajak. Opsi kedua, jika penerimaan negara tidak mungkin dicapai untuk menutup defisit yang meningkat akibat subsidi BBM yang dapat mencapai Rp 180 triliun, maka pemerintah baru akan menerapkan kebijakan pemotongan anggaran sebesar 15 persen dari pagu anggaran masing-masing departemen dan lembaga pemerintah non departemen. Opsi ketiga, adalah jika APBN masih kurang aman, maka pemerintah meningkatkan defisit anggaran sampai sebesar 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit anggaran biasa dilakukan dengan meningkatkan utang melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Tetapi penerbitan SUN berhubungan erat dengan kondisi pasar keuangan yang kondusif, sedangkan pasar keuangan sekarang ini fluktuatif seiring dengan resesi global. Sedang opsi keempat adalah menaikkan harga BBM rata-rata sebesar 15 persen untuk seluruh jenis BBM. Opsi keempat inilah yang banyak mendapatkan resistensi masyarakat.

Bila harga BBM tidak dinaikkan pemerintah, maka beban subsidi dalam APBN akan menggelembung sekitar Rp 200 triliun, sementara total APBN hanya sekitar Rp 800 triliun. Dari jumlah Rp 200 triliun itu pada akhirnya akan menjadi asap kendaraan, jauh diatas alokasi untuk belanja modal seperti anggaran pendidikan yang hanya sekitar Rp 80 triliun dan anggaran pemberantasan kemiskinan serta bencana alam yang hanya sekitar Rp 60 triliun.

Selain itu, bila harga BBM tidak dinaikkan pemerintah, akan terjadi disparitas harga BBM antara di dalam negeri dengan harga BBM diluar negeri. Harga BBM yang murah didalam negeri akan memunculkan tindakan spekulasi pencarian untung, seperti aksi penyelundupan BBM. Situasi saat ini saja telah mengundang masyarakat untuk melakukan aksi penimbunan BBM dengan harapan akan kembali menjualnya pada saat harga BBM benar-benar naik.

Dampak lain dari kenaikan minyak dunia secara makro akan berpengaruh pada pasar keuangan dalam negeri. Akibat subsidi yang sangat besar sehingga akan mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal pemerintah. Kalau para pelaku pasar keuangan makin tidak percaya dengan kondisi kekuatan anggaran pemerintah, maka akan memilih angkat kaki dari Indonesia dalam bentuk respon negatif dari pasar keuangan.

Bila harga BBM benar-benar dinaikkan, maka kemungkinan alokasi untuk membantu orang miskin sekitar Rp 110 triliun. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperbanyak pembangunan proyek-proyek fasilitas infrastruktur pertanian dan dapat menyerap lapangan kerja sekitar 8 juta orang, dengan asumsi bila setiap orang memiliki tanggungan tiga orang, maka terdapat sekitar 32 juta orang produktif.

Meski alasan kenaikan harga BBM memiliki argumentasi yang cukup logis, tak urung kecaman dilancarkan kepada pemerintah. Seperti pada masa sebelumnya, setiap kenaikan harga BBM akan mendatangkan spiral efek, yakni efek ganda yang berpengaruh pada banyak dimensi kehidupan masyarakat. Salah satu dampak langsung dari setiap kenaikan harga BBM adalah kenaikan harga-harga barang, utamanya harga bahan pangan yang pada ujungnya bermuara pada kenaikan jumlah agregat orang miskin. Pemberian paket Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana kompensasi kenaikan harga BBM tidaklah memadai untuk mencukupi kebutuhan fisik minimum.

Meski keberpihakan pemerintah terhadap rakyat miskin melalui berbagai paket kebijakan subsidi dengan besar subsidi sekitar Rp 200 triliun setiap tahun, namun hanya sekitar separuhnya saja yang sampai kepada yang berhak. Informasi ini bersumber dari Prabowo Subianto, Ketua Umum Asosiasi Distributor dan Pengecer Barang Bersubsidi Indonesia (Adipbi). Dalam pendistribusian di lapangan sering kali terjadi praktek penyelewengan disebabkan antara pasar barang bersubsidi diperlakukan sama dengan barang dagangan lainnya, sementara disparitas harga cukup besar antara barang-barang bersubsidi dengan barang-barang sejenis yang tidak bersubsidi. Sebagai contoh adalah pupuk urea bersubsidi yang dijual kepada petani padi cuma Rp 1.200 per kg, sementara bila dijual ke usaha perkebunan bisa seharga Rp 2.400 per kg.

Salah satu bentuk subsidi lainnya adalah subsidi beras bernama beras untuk orang miskin (raskin). Berdasarkan kebijakan pemerintah, jatah beras raskin akan dinaikkan dari 10 kg menjadi 15 kg per kepala keluarga (KK) per bulan dengan harga Rp 1.600 per kg. Jika satu keluarga terdiri atas tiga orang (bapak, ibu dan satu orang anak) maka jatah 15 kg hanya mampu mencukupi kebutuhan pangan keluarga sekitar 30-40 persen. Sementara standar badan pangan dunia FAO (Food and Agriculture Organization) sebesar 16 kg beras per kapita per bulan.

Dengan kondisi ini, apakah pemerintah akan memilih menyelamatkan APBN atau menyelamatkan perut rakyat?